Hari ini, Rabu 19 Maret 2014, saya baca berita di harian Republika bahwa Pendiri Pusat Data Bersatu - PDB, Didik J Rachbini yang profesor itu menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi meninggalkan banyak masalah di Jakarta. Pendapat ini dilontarkan dalam diskusi "Nasib Jakarta pasca Jokowi", dan pendapat/kesimpulan itu diambil dari data riset yang dilakukan PDB pada bulan Oktober 2013.
3 masalah besar yang ditinggalkan Jokowi bila yang bersangkutan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia ke 7 pada pemilihan presiden 2014 yang akan datang antara lain macet, banjir dan pengangguran. Menurut saya, pendapat Ini bisa dikategorikan sebagai penyesatan opini yang luar biasa.
Siapapun tahu bahwa kemacetan Jakarta sudah terjadi sejak lama. Itu sebabnya pada akhir pemerintahan Sutiyoso, dia membangun jaringan bus Trans Jakarta koridor 1 Blok M - Kota dan angkutan air dari Manggarai menyusuri kali sepanjang jalan sultan Agugung hingga di samping gedung BNI. Pada masa pemerintahan Fauzi Bowo, pembangunan koridor Trans Jakartapun dilanjutkan berikut dengan rencana pembangunan Monorail yang sampai sekarang masih berupa kerangka terbengkelai. Walaupun kemudian angkutan air menjadi tidak jelas kelanjutannya.
Akan halnya MRT yang sejak lama didengungkan dan bahkan sudah ada dalam Rencana Umum Tata Ruang - RUTR Jakarta 65-85 tak kunjung dibangun, justru mulai dilakukan pembangunannya awal tahun 2014 ini. Pada masa pemerintahan Jokowi-Ahok. Jangan dilupakan pula bahwa pada saat Jokowi-Ahok mulai membenahi transportasi Jakarta dengan "segudang" rencana, pemerintah pusat melalui Departemen Perindustrian malah memberi ijin bagi pemasaran low cost green car - LCGC yang lantas memicu pertumbuhan luar biasa atas penjualan mobil "murah" tersebut.
Bagaimana mungkin menimpakan kemacetan akibat peningkatan laju penjualan mobil kepada gubernur kepala daerah. Bahwa ada kelambanan pertumbuhan infrastruktur kota, itu pasti. Tapi dalam upaya mengurangi kemacetan Jakarta, selain harus membangun jaringan transportasi massal juga harus dibarengi dengan kebijakan nasional mengenai transportasi umum. Untuk kota besar patut diingat sekali lagi .... harus dibangun jaringan transportasi massal...... bukan infrastruktur untuk kendaraan pribadi berupa jalan raya/jalan layang baik berbayar atau tidak.
Berkenaan dengan banjir, mungkin perlu diingatkan lagi bahwa pembangunan besar-besaran pada akhir 80 sampai dengan sebelum masa krisis moneter, dimana pertumbuhan property di Indonesia sangat tinggi menyebabkan peraturan bahwa kawasan Puncak (Bopunjur) yang seharusnya dikelola sebagai wilayah penyangga hujan, berubah total dan malah dipenuhi dengan pembangunan kawasan villa/perumahan demi yang namanya pertumbuhan ekonomi atau kongkalikong antara pejabat dengan pengusaha. Belum lagi perkembangan tidak terkendali di seluruh wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta Selatan yang seharusnya merupakan wilayah pemukiman "hijau", yaitu wilayah pemukiman yang sekaligus merupakan wilayah penyangga air hujan dengan koefisien dasar bangunan - KDB hanya 20%, sudah semrawut.
Jakarta Selatan tumbuh menjadi wilayah pemukiman "elite" dan mahal. Berbagai kluster perumahan yang menamakan diri sebagai townhouse dengan luas kavling di bawah 150 meter menjamur bahkan hingga ke wilayah perkampungan dengan lebar jalan hanya 4-5 meter saja. Hal ini tentu memperkecil
area resapan air hujan karena kavling kecil seluas di bawah 150m tidak mungkin dibangun hanya dengan KDB 20%. Kluster-kluster ini tentunya menjadi beban buat pemerintah, karena dengan kecilnya luas "pengembangan" lahan, maka si pengembang yang pada umumnnya menyiasatinya dengan memakai nama pribadi menjadi terbebas dari kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kalau sudah begini ... tentu ada yang tidak beres pada instansi pemberi ijin. Penyimpangan pembangunan fisik seperti ini sudah berlangsung jauh sebelum Jokowi - Ahok menduduki jabatan tertinggi di DKI Jakarta.
Pembangunan di Indonesia pada umumnya tidak pernah dilakukan secara terpadu tetapi hanya dilakukan pada satu bidang, yaitu pembangunan fisik. Kita melupakan bahwa pengelolaan, penjagaan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertahankan lahan hijau entah secara mikro (perkotaan) ataupun secara makro dalam tata ruang nasional juga merupakan pilar pembangunan. Bahwa kerusakan alam yang kemudian berakibat kepada makin seringnya terjadi musibah alam berupa banjir, longsor dan sebagainya adalah akibat ketidakmampuan kita menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan. Pola pikir bahwa pembangunan adalah menambah sarana, prasarana dan bangunan secara fisik namun mengabaikan dan tidak mempedulikan keseimbangan lingkungan secara makro.
Begitu juga dengan masalah pengangguran di Jakarta.....
Rasanya amat sangat lucu menimpakan semua kesalahan dan berbagai masalah aktual di Jakarta kepada Jokowi. Siapapun tahu bahwa Jokowi - Ahok baru 1,5 tahun menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan selama itu sudah banyak pembenahan yang dilakukannya. Itupun dengan banyak gangguan dan hambatan bukan saja oleh masyarakat yang "kenyamanan dan peruntungannya" terganggu. Gangguan itu bahkan dilakukan oleh segelintir orang yang menamakan dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD dan mengatasnamakan kepentingan rakyat secara membabi-buta.
Lha .... apakah prestasi gubernur sebelumnya memang lebih spektakuler daripada apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi - Ahok sehingga mereka seolah tidak berdosa atas kesemrawutan yang ada di Jakarta? Atau apakah "kerusakan" yang ada di Jakarta dan perusakan selanjutnya hanya terjadi pada 1,5 masa pemerintahan Jokowi-Ahok?
Saya bukan pendukung Jokowi tapi saya sebal betul kalau ada orang pintar bergelar profesor pula memberikan opini menyesatkan dan membodohi rakyat.... Apalagi pendapat ini dilontarkan setelah Joko Widodo ditunjuk partainya sebagai calon presiden RI pada pemilihan raya yang akan datang.
Nuansa pesanan, kampanye hitam dan pembunuhan karakter Joko Widodo terlalu nyata untuk diabaikan dan ironinya hal ini dilakukan oleh "orang pintar"
Siapapun tahu bahwa kemacetan Jakarta sudah terjadi sejak lama. Itu sebabnya pada akhir pemerintahan Sutiyoso, dia membangun jaringan bus Trans Jakarta koridor 1 Blok M - Kota dan angkutan air dari Manggarai menyusuri kali sepanjang jalan sultan Agugung hingga di samping gedung BNI. Pada masa pemerintahan Fauzi Bowo, pembangunan koridor Trans Jakartapun dilanjutkan berikut dengan rencana pembangunan Monorail yang sampai sekarang masih berupa kerangka terbengkelai. Walaupun kemudian angkutan air menjadi tidak jelas kelanjutannya.
Akan halnya MRT yang sejak lama didengungkan dan bahkan sudah ada dalam Rencana Umum Tata Ruang - RUTR Jakarta 65-85 tak kunjung dibangun, justru mulai dilakukan pembangunannya awal tahun 2014 ini. Pada masa pemerintahan Jokowi-Ahok. Jangan dilupakan pula bahwa pada saat Jokowi-Ahok mulai membenahi transportasi Jakarta dengan "segudang" rencana, pemerintah pusat melalui Departemen Perindustrian malah memberi ijin bagi pemasaran low cost green car - LCGC yang lantas memicu pertumbuhan luar biasa atas penjualan mobil "murah" tersebut.
Bagaimana mungkin menimpakan kemacetan akibat peningkatan laju penjualan mobil kepada gubernur kepala daerah. Bahwa ada kelambanan pertumbuhan infrastruktur kota, itu pasti. Tapi dalam upaya mengurangi kemacetan Jakarta, selain harus membangun jaringan transportasi massal juga harus dibarengi dengan kebijakan nasional mengenai transportasi umum. Untuk kota besar patut diingat sekali lagi .... harus dibangun jaringan transportasi massal...... bukan infrastruktur untuk kendaraan pribadi berupa jalan raya/jalan layang baik berbayar atau tidak.
Berkenaan dengan banjir, mungkin perlu diingatkan lagi bahwa pembangunan besar-besaran pada akhir 80 sampai dengan sebelum masa krisis moneter, dimana pertumbuhan property di Indonesia sangat tinggi menyebabkan peraturan bahwa kawasan Puncak (Bopunjur) yang seharusnya dikelola sebagai wilayah penyangga hujan, berubah total dan malah dipenuhi dengan pembangunan kawasan villa/perumahan demi yang namanya pertumbuhan ekonomi atau kongkalikong antara pejabat dengan pengusaha. Belum lagi perkembangan tidak terkendali di seluruh wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta Selatan yang seharusnya merupakan wilayah pemukiman "hijau", yaitu wilayah pemukiman yang sekaligus merupakan wilayah penyangga air hujan dengan koefisien dasar bangunan - KDB hanya 20%, sudah semrawut.
Jakarta Selatan tumbuh menjadi wilayah pemukiman "elite" dan mahal. Berbagai kluster perumahan yang menamakan diri sebagai townhouse dengan luas kavling di bawah 150 meter menjamur bahkan hingga ke wilayah perkampungan dengan lebar jalan hanya 4-5 meter saja. Hal ini tentu memperkecil
area resapan air hujan karena kavling kecil seluas di bawah 150m tidak mungkin dibangun hanya dengan KDB 20%. Kluster-kluster ini tentunya menjadi beban buat pemerintah, karena dengan kecilnya luas "pengembangan" lahan, maka si pengembang yang pada umumnnya menyiasatinya dengan memakai nama pribadi menjadi terbebas dari kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kalau sudah begini ... tentu ada yang tidak beres pada instansi pemberi ijin. Penyimpangan pembangunan fisik seperti ini sudah berlangsung jauh sebelum Jokowi - Ahok menduduki jabatan tertinggi di DKI Jakarta.
Pembangunan di Indonesia pada umumnya tidak pernah dilakukan secara terpadu tetapi hanya dilakukan pada satu bidang, yaitu pembangunan fisik. Kita melupakan bahwa pengelolaan, penjagaan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertahankan lahan hijau entah secara mikro (perkotaan) ataupun secara makro dalam tata ruang nasional juga merupakan pilar pembangunan. Bahwa kerusakan alam yang kemudian berakibat kepada makin seringnya terjadi musibah alam berupa banjir, longsor dan sebagainya adalah akibat ketidakmampuan kita menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan. Pola pikir bahwa pembangunan adalah menambah sarana, prasarana dan bangunan secara fisik namun mengabaikan dan tidak mempedulikan keseimbangan lingkungan secara makro.
Begitu juga dengan masalah pengangguran di Jakarta.....
Rasanya amat sangat lucu menimpakan semua kesalahan dan berbagai masalah aktual di Jakarta kepada Jokowi. Siapapun tahu bahwa Jokowi - Ahok baru 1,5 tahun menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan selama itu sudah banyak pembenahan yang dilakukannya. Itupun dengan banyak gangguan dan hambatan bukan saja oleh masyarakat yang "kenyamanan dan peruntungannya" terganggu. Gangguan itu bahkan dilakukan oleh segelintir orang yang menamakan dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD dan mengatasnamakan kepentingan rakyat secara membabi-buta.
Lha .... apakah prestasi gubernur sebelumnya memang lebih spektakuler daripada apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi - Ahok sehingga mereka seolah tidak berdosa atas kesemrawutan yang ada di Jakarta? Atau apakah "kerusakan" yang ada di Jakarta dan perusakan selanjutnya hanya terjadi pada 1,5 masa pemerintahan Jokowi-Ahok?
Saya bukan pendukung Jokowi tapi saya sebal betul kalau ada orang pintar bergelar profesor pula memberikan opini menyesatkan dan membodohi rakyat.... Apalagi pendapat ini dilontarkan setelah Joko Widodo ditunjuk partainya sebagai calon presiden RI pada pemilihan raya yang akan datang.
Nuansa pesanan, kampanye hitam dan pembunuhan karakter Joko Widodo terlalu nyata untuk diabaikan dan ironinya hal ini dilakukan oleh "orang pintar"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar