Jum’at sore 11 agustus lalu, saat pulang kantor, ada siaran bincang-bincang (talk show) di RRI Pro 2 FM antara penyiar – Reader’s Digest Indonesia dan nara sumber psikolog Sartono Mukadis. Topiknya mungkin (karena saya hanya mengikuti kira-kira 15 menit menjelang akhir acara) mengenai persepsi orang Indonesia terhadap Negara (Indonesia)nya. Topik ini diangkat, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Reader’s Digest Indonesia, mengingat banyak ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada sector pelayanan publik, bencana-bencana yang tidak tertangani dengan baik dan banyak hal yang menyangkut hajat hidup sehari-hari.
Tiba pada pertanyaan tentang sektor pelayanan publik mana yang dianggap paling memuaskan kebutuhan masyarakat, hasil survey Reader’s Digest menyatakan bahwa layanan informasi 108 yang diberikan oleh PT. Telkom, menduduki peringkat tertinggi.
Sartono Mukadis, kemudian menimpali bahwa baginya, pelayanan PT. Pos Indonesia adalah pelayanan publik yang paling memuaskan baginya seraya memberikan beberapa contoh pengalamannya tatkala berhubungan dengan PT. Pos Indonesia. Yang paling mengesankan adalah tatkala pak Sartono Mukadis menceritakan bahwa dia mengajukan pertanyaan kepada pengantar surat; bagaimana cara seorang pengantar surat menemukan alamat rumah di lingkungan yang penomoran rumahnya tidak beraturan. Atas pertanyaan tersebut pengantar surat menjawab “kami ditugaskan untuk menghapalkan nama orang dan tempat kediamannya, bukan alamat dan nomor rumahnya”. Itu yang menyebabkan, betapa sukarnya alamat pos di Jakarta, pengantar pos akan menemukan dan menyampaikan suratnya. Itu juga yang menyebabkan, untuk orang-orang yang seringkali menerima kiriman surat, walaupun nomor rumah pada alamat yang tertera dalam surat, salah, maka pengantar surat masih dapat menyampaikannya ke alamat yang tepat.
Selama ini, persepsi masyarakat terhadap pelayanan PT. Pos Indonesia memang cenderung negatif. Lambat, tidak professional dan banyak lagi hal-hal negatif yang dikemukakan. Saya juga teringat pengalaman pembantu di rumah, tatkala dia mengirim uang, melalui wesel untuk anaknya, di kampungnya, desa Cihampelas kecamatan Cililin – Cimahi. Mungkin, jaraknya tidak lebih dari radius 50 km dari kantor pusat PT. Pos Indonesia di Bandung.
Selama + 4 bulan, melalui telpon, keluarganya di kampung berulang kali menanyakan kiriman uang tersebut. Ketika itu dijawab bahwa kiriman uang selalu dikirim tiap bulan, melalui kantor pos besar di Jl. Fatmawati Jakarta, tepat waktu dan agar ditanyakan ke kantor pos di kecamatan tujuan. Namun mereka menyatakan tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari petugas pos kecamatan. Hingga akhirnya tatkala hari lebaran, pembantu pulang ke kampung. Dia datang ke kantor pos seraya menunjukkan bukti-bukti pengiriman wesel, dengan enteng oknum pegawai PT. Pos Indonesia di kecamatan tersebut menyatakan bahwa berkas wesel selama 4 bulan tersebut terselip di antara tumpukan kertas dalam laci meja. Bukan main ......!!!
Bayangkan .... 4 bulan, kiriman uang tidak dibayarkan. Padahal uang itu sangat ditunggu untuk biaya hidup seorang anak kelas 1 SD. Kalau saja bukti pengiriman itu tidak disimpan dengan rapi, entah bagaimana nasib uang yang telah terkirim itu. Sejak saat itu, kiriman uang yang biasanya dilakukan melalui wesel pos, dialihkan melalui bank. Dan saya, kemudian, sebisa mungkin menghindar untuk berhubungan dengan Pos.
Namun, pengalaman yang diungkapkan oleh pak Sartono Mukadis dalam acara di RRI Pro2FM tersebut membuat saya memutar kembali ingatan tentang hal-hal positif dalam berhubungan dengan PT. Pos Indonesia.
Ini pengalaman ketika kami masih tinggal di bilangan Bekasi, tepatnya di perumahan Kemang Pratama antara tahun 1988 – 2000. Selama kurun waktu 12 tahun tersebut, kami sempat berpindah alamat rumah sebanyak 4 kali dan selama itu pula tidak ada satu suratpun yang luput kami terima. Surat-surat tersebut selalu tiba di alamat tempat kediaman kami yang baru. Bahkan surat dari kawan-kawan lama yang di alamatkan ke rumah yang pertama kali kami huni di perumahan tersebut, tidak pernah dikembalikan ke alamat pengirim, karena pengantar surat dengan lugas mengikuti jejak kami di alamat baru. Dan yang lebih mengharukan lagi, lebih dari 6 tahun setelah kami pindah dari Kemang Pratama, surat-surat untuk kami yang di alamatkan ke Kemang Pratama, masih dapat kami terima dengan selamat. Caranya ....? petugas pos menitipkannya ke alamat kakak ipar yang juga tinggal di perumahan yang sama. Kebetulan nama kakak-beradik di keluarga suami memang hampir sama. Bukan main ..... !!
Pengalaman baik dengan Pos Indonesia juga dialami saat mengirim paket melalui layanan EMS (Express Mail Service) untuk anak yang saat itu tinggal di Brisbane - Australia. Layanan ini memang cepat dan akurat apalagi ada fasilitas ”Mail Tracking” dimana kita dapat menelusuri perjalanan surat/paket tersebut, sejak diterima petugas kantor pos, perjalanannya di kantor-kantor pos antara hingga diserahterimakan di alamat tujuan surat/paket, melalui internet.
Bahkan, saat paket tersebut tidak dapat diserahkan kepadanya karena dia selalu tidak berada di tempat saat pengantar surat/paket datang, mereka menelpon dan menanyakan apakah surat perlu di retour atau di simpan terlebih dahulu di kantor pos tujuan seraya meminta saya mengirim sms/email memberitahukan keberadaan paket tersebut.
Dibandingkan dengan pelayanan jasa kurir semacam FedEx, DHL dan lainnya, biaya pengiriman melalui EMS jelas jauh lebih murah. Bahkan hanya sekitar 50% - 60% dari biaya yang biasa dikenakan jasa pengiriman swasta. Apalagi banyak kasus dimana jasa layanan kurir swasta terutama yang berlabel lokal, melakukan kecurangan, yaitu ”membuang” atau tidak menyampaikan surat yang dititipkan.
Namun demikian, tentu masih banyak pelayanan pos yang perlu diperbaiki. Kenyamanan dan keamanan layanan Pos Indonesia hanya dapat dinikmati di kota-kota besar saja dan belum dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan karena berbagai macam alasan. Entah itu karena jumlah pegawai yang kurang, alat transportasi yang kurang memadai sementara jarak dan medan pedesaan sulit terjangkau atau mungkin juga karena tidak ada insentif yang memadai bagi para pengantar surat. Padahal ... pada era cyber technology sekarang ini, masyarakat perkotaan secara berangsur meninggalkan jasa pos untuk mengirim surat dan uang, maka kepada masyarakat pedesaan dan kota kecil terpencillah, layanan pos masih dapat dioptimalkan. Sayangnya, layanan inipun membutuhkan biaya yang tidak kecil, yang mungkin sulit ditanggung oleh PT. Pos Indonesia bila mereka dibebankan kewajiban untuk beroperasi secara mandiri. Seharusnya layanan publik semacam ini terutama untuk layanan di daerah-daerah terpencil yang seringkali disebut sebagai ”layanan perintis” menjadi tanggungan pemerintah sepenuhnya.
Semoga Pos Indonesia dapat terus meningkatkan layanannya kepada masyarakat perkotaan maupun pedesaan di tengah era cyber technology dan persaingan dengan jasa kurir swasta ini.
Sabtu, 12 agustus 2006 jam 16.25
