Garda Depan Perusahaan

Beberapa hari yang lalu, aku diminta mendampingi boss untuk menemui pemilik ijin lokasi di wilayah Jabodetabek. Konon, yang bersangkutan memiliki ijin lokasi untuk mengembangkan lahan seluas 60 hektar menjadi kawasan perumahan terpadu.

Biasalah ..., lagi musim istilah terpadu ...., judul tersebut rupanya dianggap "tuah" agar jualan rumahnya lebih dilirik orang. Padahal untuk menyebut diri "terpadu" pasti nggak sembarangan. Hei ..... belum apa-apa sudah ngelantur. Padahal bukan itu maksud isi tulisanku ini.

Kembali ke topik ....

Pemilik ijin lokasi itu memaparkan rencana kerjanya serta alasan mengapa dia mencari mitra. Tepatnya mencari investor, karena dari ijin lokasi seluas itu, dia baru membebaskan kurang dari 50%nya.

Bossku  ...., yang di awal kariernya pernah menjabat sebagai sales manager di salah satu perusahaan pengembang, rupanya sangat mengenal wilayah tersebut. Jadi, dari awal sudah memberikan indikasi bahwa lokasi tersebut memiliki tingkat pengembangan yang relatif stagnan. Namun, demi menghargai sesama pengusaha, aku menjanjikan untuk melihat lokasi sebelum secara definitf memberikan jawaban resmi.

Tiba di kantor, kuhubungi rekanku, salah satu direksi anak perusahaan untuk melakukan survey. DI luar dugaan, ternyata dia menyambut baik ajakan tersebut, karena dia mendengar banyak pengembang perumahan yang membebaskan lahan di sekitar wilayah tersebut. Berangkat dari sambutan itu, maka kami melakukan survey yang pagi tadi dilaksanakan itu.
***

Aku tiba 30 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Kebetulan arah perjalanan kami berlawanan dengan mereka yang berangkat ke kantor. Maka, untuk mengisi waktu terluang, aku meminta staff bizdev yang turut survey untuk berpura-pura jadi calon pembeli perumahan yang berlokasi di mulut jalan perumahan yang akan kami survey tersebut.

Usai berkunjung ke kantor pemasaran, kami kembali ke lokasi meeting point untuk bertemu dengan contact person kami. Rupanya, karena ada rapat mendadak, dia menugaskan pimpinan proyeknya untuk mendampingi kami saat survey.

DD yang turun lebih dulu dari mobil untuk menemui sang pimpro, terlibat pembicara yang terlihat "alot". sehingga akupun turun mendekati pimpro setengah baya yang tanpa etika menyambutku masih dengan tetap memegang rokok di tangan dan menghisapkan. Haree geenee .... merokok di depan orang yang baru di kenal, tanpa berusaha mematikannya dulu, rasanya betul-betul cerminan orang yang kurang beretika. Usai bernegosiasi mengenai perlu tidaknya kami menunggu rekan yang masih di perjalanan, akhirnya kami mengalah untuk segera menuju ke lapangan.

Saat masuk kembali ke mobil, DD sempat berkomentar tentang sikap sang pimpro, namun saat itu, aku kurang memperhatikan komentarnya. Berusaha untuk tidak berprangsaka buruk terhadap orang yang baru ditemui.

Tepat seperti yang diduga, lokasi perumahan yang dituju memang agak jauh dari jalan utama, jalan kabupaten. Tapi sudah terlanjur ... ya dijalani saja, karena di dalam proposal yang kami baca, tergambar peta jalan yng bisa dianggap prospek baik pada lokasi tersebut..... hingga akhirnya kami tiba di area yang disebut, dalam plang yang dipasang di dinding bangunan sebagai kantor pemasaran. Sepi dan tidak terlihat ada aktifitas. Kamipun turun dari mobil masing-masing dan mulai berdialog :

"Ini batas lokasinya ... di sana lokasi yang sedang kami kerjakan .... sudah ada sekian unit yang sudah akad kredit..." begitu penjelasan sang pimpro.
"Akses ke lahan yang sudah dikembangkan lewat mana?, tanyaku...
"Jalan tadi, yang ada alat berat itu...", sahutnya.

Ah ya..., sekitar 100 meter sebelum kami berhenti, memang ada badan jalan yang sudah terisi bebatuan dan sekitar 100 meter jarak dari sudut jalan itu memang terlihat ada buldozer.
"Jalannya bisa di akses kalau saya mau lihat lokasi itu ...?" tanyaku.
Entah karena pertanyaanku yang dianggapnya mengada-ada atau mungkin semalam dia habis bertengkar dengan istrinya, nada suaranya sontak meninggi...
"Ibu ....!!!!," katanya dengan suara yang terdengar sangat tidak ramah.
"Di dalam sana, kami sudah membangun banyak rumah, sudah banyak yang laku dan bahkan sudah ada yang akad kredit! Bagaimana mungkin jalan itu tidak bisa diakses?"
"Jalan itu kan belum selesai .... permukaannya masih berbatu. Masih ada buldozer teronggok di tepi jalan. Jadi ... siapa tahu masih ada bagian badan jalan yang belum selesai dan tidak bisa diakses...", sahutku enteng.
"Kami sudah jualan bu ... bagaimana mungkin kami jualan kalau lapangan belum siap?", sahutnya masih dengan nada tinggi.

Dalam proposal yang sempat kubaca sebelumnya, tergambar dengan jelas bahwa bentuk lahan yang sudah dikuasai harus dilihat lebih teliti baik batas-batasnya maupun hamparannya. Apalagi, gambar yang dilampirkannya memuat ada jalan melintang membelah lokasi dengan notasi "jalan lingkar primer". Pasti badan jalannya lebar. Rugi besar kalau lahan tersebut dibebaskan dengan susah payah untuk kemudian "diambil' pemerintah.

"Orang jualan itu kan banyak caranya ... ada juga yang berjualan sambil merapikan lapangan... Itu yang sering disebut orang sebagai jualan gambar..."
"Ibu ini bicara sembarangan ....! kami ini sudah jualan dan sudah banyak laku!"
"Hei ..... saya datang kesini bukan untuk bertengkar ... hanya menanyakan apa yang saya ingin tahu! Saya sudah dengar dari pemilik proyek ini bahwa ada 125 unit yang sudah terjual! Saya hanya ingin tahu apa saya bisa masuk ke lokasi itu...! Apa salah kalau saya menanyakan hal itu?", sahutku keras.
"125 unit yang terjual itu bukan urusan ibu ....!"
"Eh .... saya enggak pernah bilang bahwa saya mau ngurusi yang 125 unit ya .... dan saya cuma tanya apa yang ingin saya tahu dari proyek ini..."
"Tapi pertanyaan ibu itu, tidak pada tempatnya...", masih ngotot juga orang itu.
"Maaf ... sekali lagi saya katakan saya kesini untuk mendapat kejelasan tentang proyek ini, bukan untuk bertengkar. Jadi tunjukkan saja jalan menuju lokasi yang sudah dikerjakan!", sahutku sebal.

Sang pimpro masuk ke mobilnya dan memandu kami masuk melintasi jalan berbatu yang di sana-sini sudah mulai tertimbun tanah merah. Tanah kavling yang tergerus air hujan. Di dalam mobil, kutelpon contact person yang kutemui saat makan siang dengan bossku dan pemilik proyek tersebut. Padanya kusampaikan protes keras atas perilaku sang pimpro yang ditugaskannya mendampingi kami.

DI lapangan, aku dan DD berbagi tugas untuk membuat dokumentasi kondisi proyek. DD keliling lapangan sementara aku masuk ke dalam sebuah rumah yang konon kata sang pimpro sudah dilakukan akad kredit. Entah betul atau tidak, tapi kondisi rumah itu masih sangat jauh dari selesai. Belum ada kaca jendela, sanitary dan kelengkapan lainnya. Deretan rumah lainnya sudah lama terbengkalai. Terlihat dari lumut yang menempel pada dinding rumah, ring balk yang melendut dan kusen kayu yang juga melendut keberatan beban. Kesemuanya menunjukkan kualitas bangunan yang buruk.

Begitu aku keluar dari rumah tersebut, di luar sang pimpro menyambut dengan suara yang mendadak sangat lunak dan dengan ramahnya menjelaskan ini itu mengenai proyeknya. Aku mendengarkannya dengan separuh minat. Bukan hanya karena rasa sebal yang sudah menggumpal sebelumnya, tetapi juga karena melihat kondisi lapangan yang tidak menyiratkan prospek yang baik. Pantas kalau pemilik proyek "kehabisan nafas"

Aku hanya berusaha untuk menilai proyek tersebut secara profesional, maka pada rekan yang membawahi masalah legal dan perijinan, kuminta bantuannya untuk melakukan pengecekan proyek tersebut ke instansi terkait. Tetapi .... perilaku sang pimpro sudah menjawab sebagian persoalan mengapa proyek tersebut tidak berkembang, selain masalah lokasi ....

TELKOM dan ETIKA BISNIS

Kejadian ini sudah berlangsung 1,5 tahun yang lalu. Tapi, kalau kita perhatikan dan baca pengaduan di koran atau majalah berita, keresahan masyarakat tentang tagihan "luar biasa" ini masih tetap terjadi. Untuk itu, mari kita "sudahi" kecurangan ini.
***
Sejatinya, saya memang kurang peduli dengan detil tagihan telpon, kecuali kalau nilainya agak "luar biasa" tinggi, baru rincian tagihan dipelototi hingga detil sekali. Telpon kemana saja, berapa lama dan ke nomor mana. Maklum saja ... rumah tempat saya "menumpang" memang sangat terbuka. Saya tinggal dengan orangtua ... jadi adik-adik dan keponakan seringkali lalu lalang. Tentu sangat tidak mungkin melarang mereka menggunakan telpon.

Menuduh pembantu menggunakan telpon juga sangat tidak mungkin karena mereka sekarang masing-masing memiliki telpon genggam. Kalaupun secara sembunyi digunakan, mereka tahu persis, akan mudah diketahui. Apalagi saya tidak melarang mereka menggunakan telpon rumah, asal sepengetahuan kami. Pembayaran telponpun selalu dilakukan melalui internet banking dan seringkali dilaksanakan sebelum surat tagihan terkirim ke rumah. 

Entah kenapa, saat ibu saya menaruh amplop tagihan telpon pada minggu sore itu, saya iseng membukanya. Saat itu memang saya agak lupa, apakah tagihan sudah terbayar atau belum.

Saat membaca lembar tagihan, saya melihat tertulis pada baris pertama ABONEMEN sebesar Rp.15.000,- Wah, ada kemajuan nih ...., abonemen yang biasanya sekitar 36 ribu, turun sekitar 40% dari tarif awal abonemen. Tapi, kegembiraan itu hanya sekejap, karena pada baris kedua tercetak PAKET TAGIHAN TETAP sebesar Rp.100.000,-  Wah .... apalagi ini? Mata langsung menelusuri baris demi baris rincian tagihan dan bagian paling bawah tertulis pengurangan Paket Tagihan Tetap sekitar 23 ribu saja, sementara tagihan-tagihan lain seperti sljj, telpon lokal dan ponsel tetap tercetak dan nilainya lebih tinggi dari pengurangan Paket Tagihan Tetap tersebut.

Logika sederhana saja ... kalau sudah ada paket tagihan tetap, seharusnya pembayaran biaya telpon tidak akan lebih dari Rp.115 ribu (paket+abonemen) ditambah PPN 10%. Lalu, siapa yang mengijinkan Telkom menagih paket tersebut, karena seharusnya setiap penambahan fitur apalagi yang dikaitkan dengan penambahan/pengurangan biaya harus ada bukti tertulis permintaan dari pelanggan. 

Masih tanpa prasangka buruk kepada Telkom, saya beranjak ke kamar, menanyakan ibu saya apakah beliau yang mengijinkan adanya paket tagihan tetap tersebut. Maklum saja karena telpon tsb masih atas namanya. Namun beliau menyangkal dan memang sudah selalu saya ingatkan untuk tidak berurusan dan menolak tawaran apapun via telpon, apalagi dengan maraknya penipuan belakangan ini.

Satu demi satu, penghuni rumah saya tanyakan. Semua menjawab TIDAK PERNAH DIHUBUNGI atau TIDAK PERNAH (lebih tepat TIDAK BERANI) menerima tawaran apapun juga berkenaan dengan telpon.

Menerima jawaban seperti itu, saya kemudian menuliskan kondisi ini pada status di facebook. Ternyata, beberapa teman memang mengalami hal yang sama. Ada yang kemudian berhasil memberhentikan Paket Tagihan Tetap tersebut setelah mengajukan keberatan via 147. Yang ini memakan waktu hingga 3 bulan. Ada yang sama sekali tidak berhasil walaupun telah berulangkali menelpon ke 147.

Beberapa teman kemudian menganjurkan untuk langsung saja mengajukan keberatan ke plasa telkom, sehingga lebih cepat ditangani dan logikanya bisa langsung diprogram, karena mereka memiliki akses komputer. Masuk akal juga ...., Jadi saya pikir lebih baik datang langsung ke Plasa Telkom pada hari senin pagi sambil berangkat ke kantor.

Malam hari, sepanjang perjalan menuju undangan resepsi pernikahan, pikiran saya masih tidak bisa lepas dari Paket Tagihan Tetap yang dibebankan telkom kepada pelanggannya. Bayangkan ... pada saat penyedia layanan mobile phone  berlomba memberikan berbagai keringanan pembayaran maupun paket murah, TELKOM sebagai provider telekomunikasi tertua di Indonesia, malah "ngemplang" pelanggannya dengan paket yang tidak jelas.

Rp.100 ribu relatif kecil ... tergantung dari sudut mana kita melihat. Saya juga tidak tahu berapa banyak pelanggan telkom yang "dikadali" dengan program ini. Andaikan di seluruh Indonesia ada 23,5 juta sambungan telpon dan 10% atau 2,35 juta di antaranya dikenakan Paket Tagihan tetap, maka dari situ saja TELKOM sudah memperoleh jaminan pemasukan sebesar Rp.270,25M dari paket tagihan tetap dan abonemennya. Ditambah lagi dengan 22,5 juta dari abonemen sekitar 35ribu per sambungan sebesar Rp.740,25M atau total sebesar Rp.1,010.500.000.000,- alias lebih dari 1 trilyun. Ini belum termasuk penerimaan abonemen dari pelanggan ponsel yang tercatat sudah mencapa 81,6 juta pelanggan (data pelanggan telkom ini valid lho, karena saya membacanya dari situs telkom).

Kalau kita anggap saja pelanggan telpon seluler hanya menghabiskan rata-rata 50 ribu/bulan, maka kocek TELKOM akan bertambah lagi sebesar Rp.4.080.000.000.000,- Jadi setiap bulan, TELKOM akan menerima pemasukan sebesar Rp.5.090.000.000.000,- alias sekitar 5 trilyun. Bukan main .... Pantas saja kalau saham telekomunikasi menjadi blue chip. Jadi, sebetulnya tanpa harus "menipu" pelanggan, dengan pemaksaan pengenaan tarif PAKET TAGIHAN TETAP, pemasukan Telkom sudah sangat besar.

Maka, sepulang dari resepsi, saya menghubungi 147 dan dari situ diperoleh jawaban bahwa memang mereka memasarkan paket tersebut melalui telemarketing tetapi tidak ada kejelasan apakah benar pelanggan meminta layanan tersebut karena data pengenaan tarif Paket Tagihan Tetap tersebut, diisi oleh petugas tanpa ada petunjuk lainnya. Jadi bisa diduga, bahwa TIDAK ADA PERSETUJUAN dari pelanggan.

Senin pagi, saya sempatkan datang ke Plasa Telkom menyampaikan keberatan dan tanpa banyak tanya. Bisa jadi karena "merasa bersalah", customer service langsung memproses keberatan saya. Sedikit "keberuntungan", ternyata saya belum membayar tagihan, sehingga saya bisa langsung memhnta agar restitusi segera diperhitungkan ke dalam tagihan.

Alhasil .... setelah dihitung-hitung, saya hanya membayar tagihan sebesar 48ribu saja dari tagihan awal sebesar hampir 200 ribu. Jadi, kalau informasi customer service itu bisa dipercaya, maka selama 2 bulan pengenaan Paket Tagihan Tetap tersebut, saya membayar lebih mahal 75 ribu per bulan.

Kembali otak saya menghitung .... kalau 2,35 juta pelanggan yang "dipaksa" mengambil paket tagihan tetap itu membayar kelebihan sebesar apa yang saya bayar, yaitu 75 ribu, maka telkom mendpt "sumbangan" dari pelanggannya sebesar 176,25M/bulan atau 2,115 trilyun per tahun.

Kemana larinya dana tersebut? entahlah .... semoga memang masuk ke kas negara, karena kalau tidak ..... Biarlah Allah SWT saja yang menjadi hakim bagi orang-orang yang melakukan "penipuan" tersebut

Sukarnya memegang Amanah

Hari Jum'at minggu lalu, usai shalat maghrib dan berbuka puasa, kami pergi ke komplek sekolah Islam A-A menjemput anak gadis kami yang sedang menghadiri acara buka puasa bersama sekaligus menandai penutupan acara Pesantren Kilat dan akhir masa belajar, menjelang hari Raya Idul Fitri. Tengah memanggil anak gadis kami, yang sedang berjalan beriringan dengan teman kelasnya, datang pak Sonny ... mantan Ketua Komite Sekolah periode sebelumnya, menghadang mobil kami, "memaksa" suami untuk turun dan ngobrol sejenak. Suami akhirnya turun dan ngobrol dengan beberapa orang bapak-bapak. Saya sendiri akhirnya turun juga, masuk ke aula mesjid menemui beberapa guru yang sedang asyik menyantap hidangan dan menyapa beberapa orang tua murid yang kebetulan saya kenal.

Sejak adanya perubahan kebijakan pendidikan seiring dengan masuknya kepala sekolah baru kira-kira 2 tahun yang lalu, saya memang mengurangi keterlibatan dengan sekolah. Entahlah... pada pertemuan pertama dengan kepala sekolah baru tersebut, saya memperoleh kesan yang tidak menyenangkan. Jadi ceritanya, saya agak mutung setelah "berdebat keras" berdua dengannya, sebelum peserta rapat anggota komite sekolah saat itu berkumpul. Bukan karena kesal argumentasi saya dipatahkan, entahlah... ada perasaan tidak percaya terhadap sosok kepala sekolah tersebut.Maklum pada "kesan pribadi" yang buruk itu, tidak perlu ditularkan kepada orang lain, maka kemudian saya mengundurkan diri dari kepengurusan Komite Sekolah.

Setelah anak kami bosan dan lelah dengan acara sekolahnya, kamipun pamit. Di tengah perjalanan pulang suami saya tiba-tiba bicara :
"Ada berita buruk dari sekolah..."
"Ada apalagi?"
"Yayasan dan Komite Sekolah berseteru .... ada penggelapan uang sebesar +/- 400 juta oleh sekolah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, termasuk dana bos. Komite Sekolah sendiri sudah dikebiri oleh sekolah sehingga tidak dianggap lagi"
"Apa iya SDI itu mendapat BOS? Kalaupun ya... apa jumlahnya sebesar itu? BOS dan disalurkan sesuai dengan jumlah murid... rasanya terlalu berlebihan deh..."
"Nyatanya ... menurut pak Sonny, Guru-gurupun turut menjadi korban ulah Yayasan. Waktu libur kemarin (bulan Juli), mereka tidak mendapat gaji penuh ... Kan kasihan... masa begitu cara memperlakukan guru?. Itu sebabnya Komite kemudian menunjuk pengacara untuk menyelesaikan masalah ini karena perseteruan ini sudah menjurus hal yang destruktif. Jangan sampai nanti Yayasan main keras dengan membekukan kegiatan sekolah."

Aduh .... kepalaku mendadak pusing ... terbayang bagaimana nasib anak-anak sekolah itu. Mungkin ini resiko memasukkan anak kesekolah yang baru didirikan (SD ini memang baru 6 tahun berdiri, setelah sebelumnya hanya membuka pendidikan tingkat playgroup dan TK). Memindahkan anak ke sekolah lain, bukanlah hal yang mudah. Selain biaya, anak kami sudah begitu sangat menyukai lingkungan sekolah, teman-teman dan bahkan guru-gurunya. Pasti dia akan banyak bertanya sebab musabab kami memindahkannya ke sekolah lain dan penjelasan kami akan menyebar di sekolah ... Hal ini tentu akan memperkeruh suasana sekolah. Apalagi kabar yang kami terima masih kabar angin sepihak, yaitu dari para orang tua yang masih terlibat dalam komite sekolah. Belum ada penjelasan versi sekolah/yayasan itu sendiri.

"Coba tanya ibunya Filza atau Zaid ... mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan sebenarnya. Cerita pak Sonny itu sepotong-sepotong, loncat sana- loncat ini. Sukar digabungkan.. apalagi saya masuk ddi tengah obrolan mereka", begitu suami saya mengusulkan.
"Aduh ... nggak ah, kalo tanya sama ibu-ibu, malah makin nggak keruan... banyak imaginasi ibu-ibu yang berbau gosip. Nanti malah memperkeruh suasana. Atau tanya pak Saichul".
"Dia juga sudah berhenti! ssttt ... nous arretons de parler ceci. ta fille nous entends attentivement. Elle va apprendre des mauvais images sur son ecole alors qu'on ne sais pas exactement ce qui s'est passe"

Duh ... kok kelihatannya gawat sih kondisinya... semua orang berhenti.
"OK .... gini deh, besok malam, kita shalat di masjid. Temuin pak SM usai tarawih dan tanyakan ke dia apa yang terjadi. Saya akan telpon bu Mei besok dari kantor. Daripada kita penasaran dan menanyakan pada orang yang kurang tepat".
“OK deh … semoga tidak separah yang kita duga… Semoga ada yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Memang tidak mudah mengelola sekolah.”

Begitulah ... pagi ini saya sempatkan untuk menelpon sekolah. Ternyata guru-guru sudah mulai libur. Lalu saya mengirim sms dulu ke ibu MLT menanyakan keberadaannya. Semoga dia belum pulang kampung. Tidak berapa lama, ada missed call di layar hp yang langsung saya call back … suara ibu MLT terdengar di seberang …

“Assalamualaikum bu, … maaf mengganggu. Langsung aja nih … hari jum’at lalu, saat buka puasa, kami mendengar kabar kurang menyenangkan tentang sekolah. Apakah ibu berkenan menceritakan kepada saya…?”
“Tentang apa, misalnya...?”
”Maaf bu ... saya hanya berusaha memperoleh kabar dari pihak yang berwenang (sekolah) agar mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pengunduran diri kepala sekolah, tentang penyalahgunaan dana dan perseteruan antara Komite Sekolah dengan Yayasan yang terjadi akhir-akhir ini di sekolah”
”Hm ... ya, saya berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kepala Sekolah diberhentikan oleh Yayasan karena kasus penyalahgunaan keuangan sekolah, antara lain uang sekolah dan kegiatan anak, uang tabungan murid, dana BOS. Sekarang sudah dilaporkan dan diproses polisi”.
”Lho ... kenapa bisa terjadi ....? Bukankah selama ini uang sekolah langsung dibayarkan ke tata usaha Yayasan?”
”Ya .... tapi kemudian petugas tata usaha dipaksa menyerahkan seluruh uang-uang yang diterima melalui tata usaha kepada kepala sekolah dengan dalih, dia yang akan menyetorkan ke rekening yayasan di bank”.
”Masya Allah ......., lalu bagaimana dengan perseteruan dengan Komite Sekolah...?”
”Komite Sekolah meminta rapat dengan kepala sekolah untuk berbicara mengenai masalah keuangan, karena banyak kegiatan sekolah yang sebetulnya sudah ditarik dananya dari murid, tapi pelaksanaannya Komite masih dimintakan bantuan dana. Jadi Komite menduga pengurus Yayasan menyalahgunakan dana. Keadaan yang sebenarnya adalah, dana sudah diserahkan penuh oleh Yayasan kepada kepala sekolah, namun yang digunakan hanya sebagian. Sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi”
”Wah ... miscommunication dong jadinya antara Yayasan dengan Komite...!”
”Ya..., Kepala sekolah memang sudah menciptakan suasana dan sistem yang membuat komunikasi antara guru-komite-yayasan menjadi terputus. Bahkan untuk urusan mengangkat telpon pun, dia yang menanganinya.
”Pantas... setiap kali saya menelpon sekolah, selalu saja pak SA yang mengangkat...”
”Ya, begitulah .... tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan ... Komite dan Yayasan sudah bertemu hari Senin yang lalu. Semua persoalan sudah dibeberkan dengan sejelas-jelasnya. Yayasan berjanji untuk menutupi segala kerugian keuangan sekolah akibat penyalahgunaan kepala sekolah tersebut”.
”Syukurlah ... Ibu, selamat juga bahwa ibu ditunjuk sebagai kepala sekolah pengganti. Semoga ibu mampu memegang amanah ini untuk kebaikan sekolah, guru-guru dan anak-anak didik. Selamat Mudik ya... semoga selamat diperjalanan, Minal Aidin wal Faidzin”
”Terima kasih ... mohon doanya ya...”

Duh ... lega rasanya, persoalan itu bisa terselesaikan dengan baik. Cuma.... lagi-lagi keperihan menyelinap di dalam hati ....Saya teringat sekelumit isi surat yang saya layangkan kepada kepala sekolah tersebut saat memprotes AC ruang kelas yang tidak juga diperbaiki selama 2 bulan ....
”Kegiatan pengajaran/pendidikan dan administrasi yang dikelola oleh Yayasan/Sekolah sekaligus merupakan ajang pembelajaran bagi anak murid untuk menghargai waktu, komitmen dan integritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.”

Bayangkanlah ... Sekolah Dasar Islam ... yang mengajarkan nilai dan norma agama kepada anak muridnya, ternyata disusupi oleh orang-orang yang berniat busuk untuk memperkaya diri sendiri.... Apa yang sudah terjadi dengan moralitas sebagian dari para pendidik di Indonesia?

Catatan :A-A bukan perguruan Al Azhar, hanya kebetulan ada kesamaan inisial
ditulis 19 Oktober 2006

Ego Kita... Salah Satu Penyebab Maraknya PUNGLI...!

Bulan Depan, SIM (surat Izin Mengemudi) saya habis masa berlakunya, dan ini berarti harus mengurusnya pada bulan Ramadhan. Berurusan dengan pelayanan publik di bulan Ramadhan atau menjelang Lebaran, bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Pertama, karena selama Ramadhan, gairah kerja manusia cenderung menurun. Jadi, biasanya jam kerja menyusut drastis alias kurang effisien. Kedua, kebutuhan hampir semua orang cenderung meningkat, sehingga berbagai cara digunakan untuk mencukupinya. Salah satunya dengan "mengutip" dari berbagai sumber dengan dalih untuk THR. Dengan pertimbangan dua hal tersebut, maka saya memutuskan untuk mengurus perpanjangan SIM satu minggu sebelum masuk bulan Ramadhan.

Lima tahun yang lalu, kala memperpanjang SIM di Samsat Polda Jaya - Jl. Daan Mogot, saya merasa beruntung karena saat itu, sedang ada penertiban calo. Jadi, saat itu, semua orang wajib antri dan tertib. Bahkan yang tidak berkepentingan mengurus SIM tidak boleh masuk ke lobby gedung. Karenanya kitapun membayar biaya perpanjangan SIM sesuai "banderol" alias biaya resmi. Semua berjalan dengan tertib dan dalam waktu 1 1/2 jam perpanjangan SIM sudah di tangan.

Sudah beberapa bulan, saya mendapat kabar, bahwa Proses Perpanjangan SIM dapat dilakukan di Polres setempat. Sedangkan pembuatan SIM baru masih tetap di Jl. Daan Mogot yang gersang itu. Dengan demikian antrian menjadi berkurang sehingga waktu pemrosesan perpanjangan SIM bisa diperpendek. Apalagi Polda Jaya juga memberikan layanan perpanjangan SIM keliling yang digelar di pusat-pusat keramaian. Begitu yang saya baca di koran.

Sebelum D day, saya mulai mengumpulkan berbagai informasi dari kiri-kanan mengenai lokasi loket, biaya, lama pengurusan, kepadatan orang dan bahkan hingga kenyamanan di ruang tunggu. Maklum saja, sebagai "kuli", tentu saya merasa jengah bila baru masuk kantor kala jam makan siang sudah mendekat. Apalagi, pada hari yang sama, saya diminta big boss untuk ikut rapat di luar kantor.

Berbekal informasi seperti itu, maka tekad sudah dipancang. Tahun ini, saya akan mengurus perpanjangan SIM sendiri, maksudnya tanpa calo. Toh letak Polres Jakarta Selatan tidak terlalu jauh dari kantor. Malah selalu dilewati setiap hari. Bukan soal keberatan dengan biayanya. Kita harus punya komitmen untuk memberantas pungli dan mulai berdisiplin, menertibkan diri sendiri. Kalau tidak, kapan lagi kita membenahi kesemrawutan negeri ini. Jangan lagi kita memberi peluang untuk terjadinya pungli/kkn. Kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, maka.... pungli tidak akan pernah bisa diberantas. Toh, lima tahun yang lalu saya sudah merasakannya. Jadi mengapa tidak mengulanginya tahun ini. Antri 1 jam setiap 5 tahun tentu tidak terlalu merugikan. Jadi sama rasa dengan orang lain ...

Nah, ... pada D day, setelah mengantar suami ke pemberhentian Busway di Al Azhar, saya memutar balik kendaraan ke arah Jl. Darmawangsa, lokasi Polres Jakarta Selatan. Saya pernah berkunjung sekali sewaktu membuat proses verbal peristiwa perampokan uang sekitar 4 tahun yang lalu (kalau tidak salah). Namun demikian, kembali mengunjungi Polres Jakarta Selatan, memang agak "senewen" juga. Maklum saja, selama ini dalam benak saya sudah terpatri erat, bahwa berurusan dengan polisi, berarti harus siap "kehilangan" lebih besar lagi dari apa yang telah hilang. Orang bilang... lapor ke polisi kehilangan kambing, keluar dari kantor polisi, malah kehilangan sapi. Apalagi petunjuk arah/ruang sama sekali minim. Jadi mesti tanya sana sini. Kondisi ini malah semakin memperkuat persepsi "ada jebakan" untuk harus melalui oknum perantara dulu.

Tiba di Polres, jam baru menunjukkan pukul 8.15. Di gerbang, kaca mobil diturunkan, dan penjaga menanyakan keperluan. Saya tanya :

" Dimana letak loket perpanjangan SIM?"
"Ibu parkir saja mobilnya di depan situ" jawab polisi penjaga pos. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Entah sengaja atau memang tidak mendengar jelas suara saya.
"Saya hanya ingin tahu lokasi untuk memperpanjang SIM" katasaya lagi.
"Bu ... parkir saja dulu, nanti saya bantu", begitu ujarnya sekali lagi.
Takut menghalangi orang yang mau masuk ke halaman polres, saya memarkir mobil di halaman yang relatif lengang. Di halaman polres, terlihat puluhan orang sedang senam pagi. Entah apakah polisi atau petugas administrasi atau mungkin para purnawirawan.

Keluar dari mobil, si polisi sudah menunggu.
"Bu, mari saya bantu ... 15 menit selesai. Tidak lebih dari itu. Ibu tidak perlu antri." Begitu penawarannya.
Gila ..., dari bayangan harus mengantri selama 1 1/2 jam, saya digoda dengan tawaran hanya 15 menit saja... Duh ....
“Berapa biayanya?”, tanya saya, mulai tergoda sekaligus ingin membandingkan dengan ancer-ancer biaya yang diperoleh dari teman/adik, bila kita mengurus sendiri.
“Seratus lima puluh ribu untuk orang dalam dan upah dua puluh ribu”, sahutnya lagi.
"Lho kok mahal ... bukan Rp.150 ribu all in?", tawar saya.
“Berikan SIM dan KTP ibu. Yang di dalam nggak bisa di tawar-tawar bu...” lanjutnya lagi, tidak memberikan kesempatan saya untuk berpikir ataupun menolak.

Otak saya langsung menghitung. Adik ipar saya bilang, biaya perpanjangan SIM A all ini kira-kira Rp. 120 ribu dan menunggu selama + 90 menit. Saya ditawari Rp.170 ribu untuk 15 menit saja. Selisih Rp.50 ribu untuk menunggu 15 menit tentu cukup signifikan bila dibandingkan dengan nilai setiap jam kerja saya yang hilang karena harus antri di polres. Apalagi masa berlakunya 5 tahun … Jadi, anggaplah saya membayar jasa pengurusan SIM sebesar Rp.10 ribu per tahun. Anggaplah saya berbagi rejeki dengan para calo …. Toh yang diperolehnya hanya seujung jarum dibandingkan dengan komisi yang diterima oleh para penggede Polri dalam kasus pengungkapan “rekening bank” oleh KPATK. Saya juga khawatir terlambat menuju tempat rapat, di luar kantor pada jam 11. Berbagai pembenaran terpaksa dicari …. Duh godaan !!! Walhasil, batallah tekad saya untuk mengurus perpanjangan SIM tanpa calo.

Demikianlah, saya menyerahkan SIM+KTP disertai uang sebesar Rp.151.000,-. Uang Rp.1.000,- adalah ongkos fotokopi 1 lembar KTP di Polres. Bayangkan …. Ini pasti ongkos fotokopi termahal di Indonesia. Usai membuat fotokopi KTP, saya mengikuti lelaki yang ditunjuk oleh polisi untuk mengurus perpanjangan SIM.

Tiba di depan ruang foto SIM, sudah ada kira-kira 10 orang sedang menunggu. Di dalam ruang foto, ada sekitar 5 orang duduk sambil memegang kertas contoh tandatangan, menunggu giliran diambil foto dan sidik jari. Lelaki itu langsung menuju loket, tidak sampai 5 menit, saya dipanggil, diminta menggoreskan tandatangan lalu langsung diambil foto dan sidik jari. Seluruh prosesnya tidak lebih dari 5 menit saja. Lalu saya keluar untuk menunggu SIM card yang baru.

Sambil menunggu, saya melongok ke ruang foto, melihat orang-orang yang sedang duduk menunggu. Sementara itu, petugas keluar masuk memanggil orang-orang yang akan diambil foto dan sidik jari, tanpa sekalipun mengacuhkan orang-orang yang sedang duduk menunggu di dalam ruang. Satu .. dua …tiga orang berpakaian rapi di belakang saya, satu demi satu masuk ruang foto. Sementara menunggu, mata saya terpaku dengan pandangan salah satu penunggu di dalam ruang. …. Lelaki berpeci dan berjanggut itu menatap tajam ke arah saya…..

Saya tercekat ….. bukan …. Bukan karena matanya yang tajam bak elang itu atau bahkan tergoda oleh gantengnya wajah orang itu. Tidak, sama sekali bukan karena itu …!!! Dalam pandangan tajamnya, yang setajam mata pisau itu, saya merasa dituduh ….. :
“Dengan uang yang kamu miliki, kamu telah mendzalimi kami yang menunggu bermenit-menit di dalam ruangan ini. Kamu sombong ….. kamu egois….”

Duh … tak tahan merasakan pandangan tajam itu, saya langsung meninggalkan ruang tunggu, menuju tempat parkir. Saya terduduk lemas …. Istighfar ... Menyadari, betapa keleluasaan uang yang saya miliki telah membuat saya menganiaya mereka. Membiarkan mereka menunggu berlama-lama. Saya menyerobot hak mereka .....Bukan itu saja ….. ego saya yang terlalu besar, membuat saya lupa. Lupa pada niat semula untuk tidak memberikan peluang terjadinya pungli. Diam-diam, saya memohon ampun pada Allah SWT … Istighfar berulang kali dan sepanjang hari …. Semoga Allah SWT menguatkan niat baik, dan muali dari saat ini hingga di kemudian hari, menjauhkan saya dari godaan-godaan duniawi baik yang kecil-kecil apalagi godaan yang lebih besar dari itu …. Semoga perbuatan mendzalimi orang lain seperti ini adalah perbuatan yang terakhir kali saya lakukan….

Duh … ternyata berat juga menerapkan kiatnya Aa Gym ….
Mulai dari diri sendiri …
Mulai dari hal yang kecil …
Mulai dari hari ini …..

Buat mereka yang merasa terdzalimi pada saat itu di Polres Jakarta Selatan, dari lubuk hati terdalam, saya meminta maaf disertai janji untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian har

TELKOM dan etika bisnis

Sejatinya, saya memang kurang peduli dengan detil tagihan telpon, kecuali kalau nilainya agak "luar biasa" tinggi, baru rincian tagihan dipelototi hingga detil sekali. Telpon kemana saja, berapa lama dan ke nomor mana. Maklum saja ... rumah tempat saya "menumpang" memang sangat terbuka. Saya tinggal dengan orangtua ... jadi adik-adik dan keponakan seringkali lalu lalang. Tentu sangat tidak mungkin melarang mereka menggunakan telpon.

Menuduh pembantu menggunakan telpon juga sangat tidak mungkin karena mereka sekarang masing-masing memiliki telpon genggam. Kalaupun secara sembunyi digunakan, mereka tahu persis, akan mudah diketahui. Apalagi saya tidak melarang mereka menggunakan telpon rumah, asal sepengetahuan kami. Pembayaran telponpun selalu dilakukan melalui internet banking dan seringkali dilaksanakan sebelum surat tagihan terkirim ke rumah.

Entah kenapa, saat ibu saya menaruh amplop tagihan telpon pada minggu sore itu, saya iseng membukanya. Saat itu memang saya agak lupa, apakah tagihan sudah terbayar atau belum.

Saat membaca lembar tagihan, saya melihat tertulis pada baris pertama ABONEMEN sebesar Rp.15.000,- Wah, ada kemajuan nih ...., abonemen yang biasanya sekitar 36 ribu, turun sekitar 40% dari tarif awal abonemen. Tapi, kegembiraan itu hanya sekejap, karena pada baris kedua tercetak PAKET TAGIHAN TETAP sebesar Rp.100.000,-  Wah .... apalagi ini? Mata langsung menelusuri baris demi baris rincian tagihan dan bagian paling bawah tertulis pengurangan Paket Tagihan Tetap sekitar 23 ribu saja, sementara tagihan-tagihan lain seperti sljj, telpon lokal dan ponsel tetap tercetak dan nilainya lebih tinggi dari pengurangan Paket Tagihan Tetap tersebut.

Logika sederhana saja ... kalau sudah ada paket tagihan tetap, seharusnya pembayaran biaya telpon tidak akan lebih dari Rp.115 ribu (paket+abonemen) ditambah PPN 10%. Lalu, siapa yang mengijinkan Telkom menagih paket tersebut, karena seharusnya setiap penambahan fitur apalagi yang dikaitkan dengan penambahan/pengurangan biaya harus ada bukti tertulis permintaan dari pelanggan.

Masih tanpa prasangka buruk kepada Telkom, saya beranjak ke kamar, menanyakan ibu saya apakah beliau yang mengijinkan adanya paket tagihan tetap tersebut. Maklum saja karena telpon tsb masih atas namanya. Namun beliau menyangkal dan memang sudah selalu saya ingatkan untuk tidak berurusan dan menolak tawaran apapun via telpon, apalagi dengan maraknya penipuan belakangan ini.

Satu demi satu, penghuni rumah saya tanyakan. Semua menjawab TIDAK PERNAH DIHUBUNGI atau TIDAK PERNAH (lebih tepat TIDAK BERANI) menerima tawaran apapun juga berkenaan dengan telpon.

Menerima jawaban seperti itu, saya kemudian menuliskan kondisi ini pada status di facebook. Ternyata, beberapa teman memang mengalami hal yang sama. Ada yang kemudian berhasil memberhentikan Paket Tagihan Tetap tersebut setelah mengajukan keberatan via 147. Yang ini memakan waktu hingga 3 bulan. Ada yang sama sekali tidak berhasil walaupun telah berulangkali menelpon ke 147.

Beberapa teman kemudian menganjurkan untuk langsung saja mengajukan keberatan ke plasa telkom, sehingga lebih cepat ditangani dan logikanya bisa langsung diprogram, karena mereka memiliki akses komputer. Masuk akal juga ...., Jadi saya pikir lebih baik datang langsung ke Plasa Telkom pada hari senin pagi sambil berangkat ke kantor.

Malam hari, sepanjang perjalan menuju undangan resepsi pernikahan, pikiran saya masih tidak bisa lepas dari Paket Tagihan Tetap yang dibebankan telkom kepada pelanggannya. Bayangkan ... pada saat penyedia layanan mobile phone  berlomba memberikan berbagai keringanan pembayaran maupun paket murah, TELKOM sebagai provider telekomunikasi tertua di Indonesia, malah "ngemplang" pelanggannya dengan paket yang tidak jelas.

Rp.100 ribu relatif kecil ... tergantung dari sudut mana kita melihat. Saya juga tidak tahu berapa banyak pelanggan telkom yang "dikadali" dengan program ini. Andaikan di seluruh Indonesia ada 23,5 juta sambungan telpon dan 10% atau 2,35 juta di antaranya dikenakan Paket Tagihan tetap, maka dari situ saja TELKOM sudah memperoleh jaminan pemasukan sebesar Rp.270,25M dari paket tagihan tetap dan abonemennya. Ditambah lagi dengan 22,5 juta dari abonemen sekitar 35ribu per sambungan sebesar Rp.740,25M atau total sebesar Rp.1,010.500.000.000,- alias lebih dari 1 trilyun. Ini belum termasuk penerimaan abonemen dari pelanggan ponsel yang tercatat sudah mencapa 81,6 juta pelanggan (data pelanggan telkom ini valid lho, karena saya membacanya dari situs telkom).

Kalau kita anggap saja pelanggan telpon seluler hanya menghabiskan rata-rata 50 ribu/bulan, maka kocek TELKOM akan bertambah lagi sebesar Rp.4.080.000.000.000,- Jadi setiap bulan, TELKOM akan menerima pemasukan sebesar Rp.5.090.000.000.000,- alias sekitar 5 trilyun. Bukan main .... Pantas saja kalau saham telekomunikasi menjadi blue chip. Jadi, sebetulnya tanpa harus "menipu" pelanggan, dengan pemaksaan pengenaan tarif PAKET TAGIHAN TETAP, pemasukan Telkom sudah sangat besar.

Maka, sepulang dari resepsi, saya menghubungi 147 dan dari situ diperoleh jawaban bahwa memang mereka memasarkan paket tersebut melalui telemarketing tetapi tidak ada kejelasan apakah benar pelanggan meminta layanan tersebut karena data pengenaan tarif Paket Tagihan Tetap tersebut, diisi oleh petugas tanpa ada petunjuk lainnya. Jadi bisa diduga, bahwa TIDAK ADA PERSETUJUAN dari pelanggan.

Senin pagi, saya sempatkan datang ke Plasa Telkom menyampaikan keberatan dan tanpa banyak tanya. Bisa jadi karena "merasa bersalah", customer service langsung memproses keberatan saya. Sedikit "keberuntungan", ternyata saya belum membayar tagihan, sehingga saya bisa langsung meminta agar restitusi segera diperhitungkan ke dalam tagihan.

Alhasil .... setelah dihitung-hitung, saya hanya membayar tagihan sebesar 48ribu saja dari tagihan awal sebesar hampir 200 ribu. Jadi, kalau informasi customer service itu bisa dipercaya, maka selama 2 bulan pengenaan Paket Tagihan Tetap tersebut, saya membayar lebih mahal 75 ribu per bulan.

Kembali otak saya menghitung .... kalau 2,35 juta pelanggan yang "dipaksa" mengambil paket tagihan tetap itu membayar kelebihan sebesar apa yang saya bayar, yaitu 75 ribu, maka telkom mendpt "sumbangan" dari pelanggannya sebesar 176,25M/bulan atau 2,115 trilyun per tahun.

Kemana larinya dana tersebut? entahlah .... semoga memang masuk ke kas negara, karena kalau tidak ..... Biarlah Allah SWT saja yang menjadi hakim bagi orang-orang yang melakukan "penipuan" tersebut

Pemalsuan semakin membabi-buta

Setiap akhir minggu, saya memiliki sedikit waktu untuk menonton acara televisi sore hari yang biasanya agak hingar bingar dengan infotainment. Walaupun berbau gosip yang mengobok-obok wilayah pribadi, bolehlah acara ini dimasukkan ke dalam kategori “berita”. Tapi bukan acara infotainment  yang menarik perhatian saya dari acara Trans-tv sore, tetapi acara REPORTASE SORE yang berdurasi selama 30 menit. Produser Trans-tv cukup jeli untuk menyajikan acara yang isinya cukup berani, tetapi sangat berguna bagi masyarakat.

Pemalsuan merek terkenal di Indonesia bukanlah hal yang aneh. Dari mulai DVD – CD (baik yang berlabel compact disk maupun celana dalam) hingga barang bermerek yang biasa dikonsumsi kaum berada. Bagi penduduk Jakarta, tidak perlu jauh-jauh ke Glodok. Pergilah ke berbagai pertokoan, maka dengan sangat mudah akan dijumpai DVD-CD bajakan yang dijual bebas dengan harga sekitar 15% - 20% dari harga DVD asli. Atau, bila suatu saat berwisata ke Jawa Timur, mampirlah Tanggulangin di Sidoarjo (semoga tidak tenggelam oleh lumpur Lapindo Brantas). Tempat berbagai tas bermerek dipalsukan dan dijual dengan harga yang sangat murah. Begitu juga dengan industri pakaian jadi a la home made yang bertebaran di sentra-sentra industri kecil, tak segan-segan memalsukan merek-merek terkenal sehingga golongan masyarakat berpenghasilan sederhana turut pula “mencicipi rasa” menggunakan pakaian bermerek.

Kini pemalsuan tidak lagi melulu pada barang-barang sekunder, tetapi sudah memasuki wilayah makanan. Suatu hari, saya melihat reportase pemalsuan ikan kakap merah. Tengoklah, bagaimana para reporter berhasil mengungkap penipuan yang dilakukan para pedagang ikan kakap merah; yaitu melumuri ikan kakap hitam dengan pewarna merah (dari pewarna tekstil?!) agar dapat dijual lebih mahal.  Di lain waktu diungkap juga adanya pemalsuan air minum kemasan baik berupa teh manis, maupun yang berwarna semacam coca-cola, fanta dan lain-lain. Kesemuanya dalam kemasan asli sehingga orang awam sulit membedakannya.

\Pemalsuan beras kedaluwarsa ex Bulog yang kemudian di”putih”kan dengan mengalirkan cairan pemutih dan kemudian menjemurnya kembali hingga kering dan dikemas sebagai beras “putih”. Bahkan telur ayam kampungpun dipalsukan dengan melumuri telur ayam negeri dengan suatu cairan yang mampu memudarkan warna telur ayam negeri yang kemerahan menjadi keputihan seperti telur ayam kampung. Menggelikan juga, yang satu ini…. Biasanya, kita memalsukan yang “kampung” agar terlihat berkelas  dan berlabel “negeri”, ini malah yang “berkelas dan negeri” dipalsukan agar menjadi “kampung”….

Pada pemalsuan pakaian, tas dan lain-lain yang tidak dikonsumsi masyarakat, hanya produsen aslinya yang dirugikan. Bayangkan bagaimana kerugian yang juga diderita oleh konsumen yang memakan ikan kakap merah palsu serta beras berpemutih yang dibaluri pewarna kimiawi non makanan maupun minuman kemasan yang jauh dari sayrat-syarat kesehatan. Bukankah kesemuanya, bila dikonsumsi secara tidak sadar dalam jangka waktu panjang akan mencetuskan penyakit kanker.

Penipuan ini tidak lagi hanya menyentuh masyarakat golongan berpenghasilan rendah. Akhir minggu kemarin, Repotase Sore meliput berita mengenai pemalsuan jam tangan bermerek yang bukan saja dijual murah di toko-toko sembarangan. Toko yang sudah pasti bisa “dicurigai” tidak mungkin menjual jam tangan bermerek apalagi dengan harga murah, kecuali bila barang tersebut palsu. Tetapi… jam tangan bermerek palsu itupun dijual di pertokoan mewah. Bayangkan, seorang Inul Daratista yang konon mengaku sebagai kolektor jam bermerek dan mahal pernah tertipu, membeli jam bermerek yang palsu berharga puluhan juta rupiah.

Upaya para reporter dan cameraman merekam reportase tersebut dan entah bagaimana mereka “membujuk” para narasumber untuk membagi cerita yang kesemuanya berisi PENIPUAN terhadap konsumen, patut dipuji. Inilah kerja keras yang patut diacungi jempol.

Anehnya, dengan reportase yang “terang-benderang”, walaupun pada kenyataannya sang pelaku dikamuflase, tidak sekalipun terdengar upaya aparat penegak hukum membekuk para pelaku. Kalau saja aparat mau, mereka toh bisa meminta data dari pihak Trans TV. Atau apakah aparat kesulitan mengakses para pelaku karena pihak Trans-TV menerapkan azas perlindungan terhadap narasumber. Lebih buruk lagi bila keengganan aparat mengungkapkan dan membekuk para pelaku karena ada “kerjasama” antara para pelaku dengan aparat.

Menyedihkan sekali … Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam…. Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama yang secara tegas dan jelas melarang adanya bentuk penipuan saat berniaga/berdagang. Ternyata para pelaku perniagaan banyak yang melakukan penipuan. Adakan mereka lupa akan ajaran agamanya… Ataukah, keinginan memperkaya diri dan menumpuk harta membuat mereka lupa diri…? Wallahu alam.