UNIKNYA NEGERI BERNAMA INDONESIA

Saya dikirimi seorang teman, sebuah *tulisan bagus, walaupun sudah lama, tapi masih relevan* dan tentu saja, dengan senang hati ingin berbagi tulisan ini

Penulis: Achmad Munjid

Sabtu, 29 September 2018

  

Dunia moderen adalah dunia sekuler. Para penganut konservatif teori sekulerisasi yakin bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin rasionallah dia dan semakin tersingkir pula peran agama. Apakah ini juga berlaku di Indonesia?

Karena tahun politik 2019 sudah semakin dekat, dan kampanye Pilpres sudah dimulai, seorang wartawan senior asal Amerika datang ke sini. Ia ingin melihat bagaimana relasi antara agama dan politik setelah bangsa yang dikenal religius ini merdeka 73 tahun.

“Saya ingin ketemu politisi,” katanya begitu ia tiba di Jogja.

“Kalau begitu, silakan datang ke masjid,” kata seorang warga yang ditemuinya.

“Ke masjid?” si wartawan kaget dan bingung. “Bukannya masjid itu tempatnya ustaz?”

Jika ini benar, teori sekularisasi benar-benar dijungkirbalikkan.

“Sampean keliru. Kalau mau ketemu ustaz, pergilah ke universitas.”

“Ada-ada saja Anda ini,” ia tambah bingung. Ini lebih kacau lagi. “Universitas kan tempatnya intelektual?”

“Ah, sampean keliru lagi. Kalau mau ketemu intelektual, pergilah ke warung angkringan.”

“Waduh,” kepala si wartawan mulai pening. “Warung angkringan kan tempat para broker dan orang-orang kurang kerjaan?”

“Sampean perlu lebih banyak bergaul di sini,” kata warga itu dengan senyum bijaksana. “Kalau mau ketemu broker dan orang-orang yang kurang kerjaan, silakan pergi ke gedung Parlemen.”

Kepala si wartawan benar-benar makin seperti dipilin-pilin. Tapi ia ingin terus mengejar lawan bicaranya. “Parlemen kan tempat wakil rakyat?”

“Sampean wartawan tapi mungkin kurang baca berita ya? Kalau mau ketemu wakil rakyat, silakan pergi ke tahanan KPK,” jawab si warga tadi sambil setengah terkekeh,

“Waduh, tobat saya. Di sana kan tempatnya para koruptur?”

“Nah ini. Kalau mau ketemu koruptor silakan datang ke partai-partai politik.”

“Bagaimana ini?” si wartawan sudah merasa nyaris tidak sanggup lagi mengikuti nalar lawan bicaranya. Tapi ia ingin mencoba untuk terakhir kali. “Partai politik kan tempatnya para politisi?”

“Lah, sampean masih belum paham juga. Kalau mau ketemu politisi, datanglah ke masjid. Kan sudah saya kasih tahu dari awal?”

Si wartawan Amerika itu pun hanya bisa melongo.

“Ini Indonesia, Bung. Jangan gampang terjebak kategori. Mungkin bagi Anda ini semua tampak membingungkan. Tapi asal tahu saja, kami rakyat punya rumus yang jitu untuk mengatasi kebingungan seperti itu.”

“Apa itu?”

“Jangan percaya agamawan yang selalu berbusa-busa bicara politik dan jangan pernah percaya politisi yang sibuk bicara agama.”

Itu!

==============

ACHMAD MUNJID

Menyelesaikan pendidikan doktoral di Temple University, Amerika Serikat. 

Sekarang mengajar di UGM. Selain menekuni bidang antropologi, juga menulis cerita pendek.

WASPADA terhadap PENYESATAN opini

Selama bulan Desember 2018 ini, berita tentang massifnya penyesatan opini terhadap paslon salah satu capres bertebaran baik di wag maupun media sosial lainnya. Alih-alih melakukan politik mencerdaskan masyarakat dalam menilai paslon, tim pemenangan sepertinya cenderung untuk membodohi masyarakat. Apalagi, masyarakat Indonesia memang masih masuk pada golongan "malas membaca" termasuk kalangan "terpelajar" sekalipun. Lebih suka mendengar dan percaya omongan orang dan gosip. Tidak melakukan cross check atau mencari rujukan lain sebagai penyeimbang berita, apalagi berpikir kritis atas berätta dan rujukan yang diterima/dibaca.

  

Menyimak berita-berita yang breeder baik di wag maupun media sosial dan kemudian kalau berpatokan dengan polling yang dilaksanakan secara sporadis, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin hampir selalu mengungguli pasangan Prabowo - Sandiaga. Jangan terlena pada hasil polling karena berita tersebut kemudian juga disusul dengan tambahan berita lain yang menyatakan bahwa tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bergerak naik, sementara keadaan sebaliknya terjadi pada paslon lawannya.

Ingat kasus pilkada DKI Jakarta 2017, saat polling menyatakan bahwa pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok - Djarot Saiful Hidayat mengungguli ke 2 passion lainnya apalagi saat tersebut Ahok sedan dibelit kasus "penistaan agama" yang konon kabarnya di "endorse" oleh suatu kelompok/golongan pendukung salah satu paslon. 

Menjelang pilpres 2019 yang akan datang, di banyak daerah, bahkan di Jakarta sendiri, dukungan kepada paslon no 2 begitu kuat. Hal ini bisa saja merupakan sisa-sisa dukungan saat pilkada DKI 2017 yang lalu, tetapi ada kecenderungan bahwa terjadi penyesatan opini terhadap program pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah saat ini dan kondisi disruptif ekonomi yang melanda di seluruh dunia, yatu perubahan perilaku transaksi ekonomi sebagai akibat dari perkembangan teknologi.

Di sisi lain, program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah seperti harga BBM yang sama untuk seluruh Indonesia, pembangunan infrastruktur (jalan, bandar utara, dermaga kapal laut, waduk dll), program tax amnesti, program tol laut,  akuisisi saham Freeport Indonesia dan lain-lain yang dilaksanakan oleh pemerintahan Joko Widodo, bukanlah program populis untuk menyenangkan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa yang terbiasa dimanjakan. Hasil pembangunan tersebut baru akan dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, paling cepat 10 tahun lagi. Itupun dengan kondisi kalau Jokowi masih mendapat kesempatan untuk menuntaskan pekerjaannya dengan menerima amanah utk 5 tahun yang akan datang.

Ternyata harus disadari bahwa bila merujuk pada teori Maslow, masyarakat Indonesia, termasuk sebagian besar elite, masih berada pada level terbawah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dilakukan secara berlebihan sehingga bertambah dengan keserakahan menumpuk kekayaan. Atau paling banter masih pada taraf memenuhi keamanan dan kenyamanan diri sediri  Belum memikirkan kebutuhan yang lebih luas dan kebersamaan. Apalagi untu kemajuan bangsa dan negaranya. Itu sebab pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah Barat, terutama pembangunan di pulau Jawa  dengan pembangunan di widayat timur, tidak/kurang diberikan apresiasi.

Selain itu, ada beragam program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, justru "diingkari" oleh pelayan publik itu sendiri. Itu juga yang menjadi sebab, kenapa 72% ASN-aparatur sipil negara yang dulu dikenal sebagai PNS alias pegawai negeri sipil tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ditengarai bahwa upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah justru tidak disukai para ASN karena akan mengurangi bahkan menyumbat  sumber-sumber pendapatan non gaji yang mereka peroleh dari suap perijinan, mark-up - perjalanan dinas dan lain-lain. Dengan kata lain, para ASN, mungkin tidak seluruhnya, dan ternyata juga sebagian pengusaha, pemasok dan rekanan pemerintah lainnya yang sexual biasa "bermain" merasa dipersulit dengan diberlakukannya online procurement, e-budgeting dan lain-lain. 

Begitulah kenyataan dan sebab-sebab mengapa selalu terjadi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Program populis, BLT dll, pembiaran mark-up, suap, spj fiktif ternyata efektif untuk mendulang suara kemenangan paslon presiden, karena Jawa merupakan pulau terpadat di indonesia .....

Sedih .....? Sudah pasti .... terutama bagi orang yang menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara Asia lainnya. 

Sedih .... Bukankah Cina, baru membuka diri kepada "dunia luar" sekitar tahun 1985, yaitu pada masa pemerintahanb Deng Xiau Ping. Lihatlah ...... dalam waktu "Hanna" sekitar 30 tahun saja, Cina sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia yang memporak-porandakan dominasi Amerika dan kini, kekuatan ekonomi Cina ditakuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Jepang, tidak lagi menjadi kekuatan ekonomi yang menggetarkan Barat, tergantikan oleh sang Naga yang kekuatannya demikian "mengerikan".

Begitu juga dengan kemajuan yang dilakukan Korea Selatan. Jangan heran bila dalam waktu tidak lama lagi, mungkin Indonesia akan terkejar oleh Vietnam, bila masyarakat Indonesia masih saja "berperang" antar mereka dan dengan menggunakan issue primordial yang sangat berpotensi memporak-porandakan NKRI, untuk memperebutkan kekuasaan, yang berarti akses kepada sumber kekayaan negeri semata.

Kalau kita memang ingin Indonesia maju di masa yang akan datang, tentu salah satu cara adalah memberikan kesempatan pada pemerintah saat ini untuk menyelesaikan pekerjaan menyiapkan segala sesuatu untuk "take off" menyusul ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain. Membenahi infrastruktur pada periode pertama pemerintahannya dan pembenahan sumber daya manusia pada periode ke dua pemerintahan agar setelahnya bangsa Indonesia siap melaju meraih kemajuannya, siapapun kelak yang menjadi presiden.

Bukankah dulu kita selalu dibekali dengan peribahasa "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian"? 

Atau ....

kita memang sudah melupakan peribahasa tersebut karena sudah terlalu lama terlena dengan perilaku koruptif dan segala sessuata yang serba instant sehingga kepekaan kita sebagai elemen bangsa terhadap masalah ketimpangan pembangunan di Jawa dan pulau-pulau lainnya, semakin tumpul?

Mari introspeksi diri untuk kemajuan Indonesia.

Untuk pendukung pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, jangan terlena dengan polling yang menyatakan keunggulan pasangan tersebut terhadap lawannya. Sadari bahwa memang kebutuhan masyarakat Indonesia masih sebatas kebutuhan sandang-pangan dan tumpukan kekayaan. Mereka masih jauh dari taraf "memberi dan berbagi".

Waspada ... jangan sampai tragedi pilkada dki 2017 terulang pada pilpres 2019.

Isu Anti-Cina dan Nasionalisme

Tulisan menarik dari:
Ali Romdhoni
Staf pengajar FAI Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
Saat ini sedang studi doktoral di Heilongjiang University, China.

Pada September 2016 saya berangkat ke Cina untuk memulai studi doktoral di The University of Heilongjiang, Cina. Waktu berjalan, namun ada yang mengganjal dalam pikiran saya. Pasalnya, saya berkesempatan belajar di luar negeri dan hampir bersamaan dengan itu, terutama di jagat media sosial, di Indonesia sedang ramai dengan ajakan sebagian orang untuk membenci terhadap negara tujuan belajar saya.

Saya sebenarnya juga menandai bahwa hembusan isu anti-Cina sedikit atau banyak berkaitan dengan kepentingan politik salah satu kelompok masyarakat. Namun demikian, sebagian masyarakat sudah telanjur merespons isu itu dengan serius, tanpa mengimbangi dengan melacak latar belakangnya. Hal ini bisa saya rasakan, misalnya, dalam beberapa kesempatan seorang teman dengan nada seloroh berkata, “Kamu ini bagaimana? Di sini orang-orang sedang tidak suka dengan Cina, eh kamu justru pergi ke sana.” 

Dalam tulisan ini saya ingin berbagi pengalaman saya di luar negeri, terutama yang terkait dengan sejarah kelam satu bangsa dan bagaimana kaum muda menyikapinya. Saya ingin menegaskan bahwa cara berpolitik dengan menghembuskan fitnah dan kebencian bisa berakibat sangat buruk terhadap cara pandang kaum muda, generasi penerus bangsa Indonesia. Sejatinya, kekhawatiran terhadap dominasi satu negara sing, seperti Cina, yang berujung pada hembusan isu anti-Cina adalah sikap yang realistis. Kita tentu tidak ingin ada negara lain yang terus menjajah bumi pertiwi, mengeruk kekayaan bangsa kita.

Kekhawatiran demikian bahkan perlu diperluas, bukan saja kepada Cina tetapi juga kepada siapa pun, bangsa mana pun. Artinya, dengan negara mana pun kita harus berhati hati. Jangan lupa, bangsa Indonesia punya sejarah panjang penjajahan dengan Belanda. Kita juga pernah berseteru dengan Portugis. Catatan sejarah kita juga mencatat bahwa Jepang pernah menduduki Indonesia.

Fakta berbicara bahwa bangsa ini juga pernah menerima para imigran (para pendatang) dari kawasan Arab. Pada perjalanan selanjutnya, di antara pendatang ini juga ada yang berkontribusi di tengah masyarakat kita. Kalau kita menjelajahi kota-kota penting di Indonesia, di sana kita bisa menjumpai kawasan (kampung) Arab, selain Pecinan. Misalnya di Semarang, Surabaya, Jakarta, Pati, Kudus, Demak, Pekalongan, daln lainnya. Artinya, Indonesia sudah sejak lama berani menerima kedatangan warga negara asing dan diajak bersama-sama membangun masyarakat.

Maharnya satu, komitmen untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai rumah bersama. Meskipun demikian, kita memang harus tetap hati-hati dengan siapa pun, dengan bangsa mana pun dalam rangka merawat dan melestarikan negara kita tercinta. Di atas semua itu, hal paling penting yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan mendidik generasi muda agar kelak mereka mampu menjadi pewaris di masa yang akan datang. Sebaliknya, kalau kita selalu curiga dan membenci bangsa lain tanpa membangun kualitas diri, selamanya kita akan mengalami ketakutan. Kondisi yang demikian jelas merugikan diri kita sendiri, karena kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan curiga pada orang lain.

Menurut saya, ada tiga langkah yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai adu domba di dalam internal bangsa kita sendiri. Pertama, peluang dan dorongan kepada kaum muda untuk menimba pengalaman dari berbagai penjuru dunia harus terus kita kembangkan. Program ini bertujuan untuk membuka wawasan anak muda, belajar kepada bangsa lain bagaimana mereka membangun negaranya. Dengan catatan, anak muda kita sudah memiliki bekal pendidikan nasionalisme dan komitmen untuk kembali dan membangun negeri kita.

Di kampus Heilongjiang University, Cina, saya belajar bersama dengan mahasiswa lain dari berbagai negara. Dalam catatan statistik mahasiswa asing di kampus ini lebih dari dua belas ribu orang. Di antara mereka, saya berteman baik dengan mahasiswa dari Pakistan, Kazakhstan, Laos, Thailand, Kyrgyzstan, Yaman, Amerika, Kenya, Nigeria, Kameron, Korea, Jepang, Nepal, India, Mongolia dan Rusia (bekas Uni Soviet).

Kita tahu, misalnya, ketika Uni Soviet (1922-1991) berkuasa, Kazakhstan berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Menurut pengakuan Marzan, mahasiswa asal Kazakhstan, di bawah kekuasaan Uni Soviet rakyat Kazakhstan merana. Mereka dilarang menuturkan bahasanya, dipaksa untuk tidak melakukan ritual agama yang mereka yakini, dan nyawa yang melayang tidak terhitung jumlahnya.

Tetapi hari ini anak-anak muda dari Kazakhstan dan Rusia bersama saya belajar di Cina. Kami sering terlibat diskusi, membicarakan masa depan bangsa masing-masing, dan sesekali mengenang sejarah masa lalu yang sarat dengan pelajaran. Salah satu pesan yang bisa diambil sebagai pelajaran dari cerita saya ini adalah masa lalu jangan dilupakan, karena akan membuat kita waspada untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Tetapi, yang sangat penting adalah keberanian menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan bekerja yang sunggug-sungguh.

Demikian pula, saya ingin mengajak kepada teman-teman muda di Indonesia untuk berpikiran luas, memandang cakrawalah masa depan Indonesia dengan pengetahuan dan komitmen untuk membangun negeri.

Kedua, stop segala bentuk politisasi massa dengan adu-domba dan hasutan-kebencian. Menggalang dukungan dari masyarakat untuk mengangkat pimpinan juga penting. Tetapi, jangan sampai dilakukan dengan cara mengadu satu kelompok dengan kelompok lain. Kerukunan dan cinta kasih antar sesama warga-bangsa dibutuhkan selama komitmen untuk menjadi NKRI masih ada. Jadi, kerukunan dan kebersamaan jauh lebih berharga katimbang apa pun. Maka, jangan racuni cara berpikir anak-anak muda dengan contoh perilaku yang keliru.

Ketiga, memberi pendidikan kepada masyarakat bahwa sebagai salah satu negara yang ada di dunia, Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Kalaupun kita bersatu untuk memajukan negeri ini, tugas itu saja sudah cukup untuk menguras energi. Apalagi kalau kita juga masih harus bertarung dengan saudara sendiri. Pasti energi kita akan habis, sebelum kita bertanding dengan lawan yang sebenarnya.

Khusus kepada kaum muda di Indonesia, hendaknya fokus dalam menyiapkan diri dengan belajar yang serius, baik di bangku pendidikan formal maupun di masyarakat. Supaya kelak pada masanya mampu besaing dengan siapa pun dalam mengibarkan bendera Indonesia di dunia internasional.

Langkah ini, menurut saya, cukup efektif dalam membendung kekuatan asing yang akan merangsek ke negeri kita, daripada menghasut orang lain agar membenci orang lain atau negara lain dengan alasan yang belum tentu benar. Bagi pihak-pihak yang menghembuskan isu kebencian agar berpikir jernih bahwa resiko politik kotor yang demikian akan melahirkan resiko berat. Hal itu bisa membuat masyarakat bawah bingung, misalnya benci yang tidak beralasan terhadap pihak yang sebenarnya tidak bermasalah.

PATERNALISTIK, FEODALISTIK dan DEMOKRASI

Hari Selasa 13 Desember 2016, kemarin, saya ditugaskan untuk menyerahkan dokumen kepada orang dekat keluarga Cendana. Usai menjelaskan isi dokumen yang saya serahkan tersebut, kami ngobrol panjang lebar tentang beragam hal. Mulai dari behind the scene kejadian di bulan Mei 1998 serta betapa beratnya kondisi psikologis mereka sampai dengan kejadian-kejadian politik aktual baik di Indonesia maupun luar negeri.

Saya sejak lama bukan pendukung pemerintah golkar. Jadi, walau suami memiliki status sebagai PNS, sejak awal saya menolak mengisi formulir "permohonan menjadi anggota golkar" dengan segala konsekuensinya ... dan toh, saya tidak pernah tahu apa memang ada konsekuensi tersebut untuk kehidupan kami. Namun demikian, pasca 1998, saya "terpaksa" harus menganggap bahwa reformasi 1998 ini kebablasan. Kita memang menjadi lebih bisa menyuarakan apa saja, tanpa sensor pemerintah lagi dan dari sudut apa saja, "semau yang bicara/menulis". Hal ini kemudian menjadi terlihat sangat kebablasan apalagi di era penggunaan media sosial, terutama menjelang "pesta demokrasi", yaitu bahasa halusnya dari pemilihan umum, teruttama pada pemilihan presiden dan kemudian tambah runyam lagi saat pemilihan kepala daerah.

Kebablasan juga bisa dilihat dari tata kelola negara. APBN dan APBD ternyata jadi ajang "bancakan dana", titipan-titipan dari beragam pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif. Akhirnya kita jadi berpikir .... mungkinkah pihak-pihak yang pada jaman pak Harto tidak kebagian "kue pembangunan", maka pada era reformasi yang seharusnya melakukan "bersih-bersih" dari perilaku KKN yang menjadi alasan "tumbangnya" pemerintahan Suharto, malah tergiur untuk bermain, mengulangi "sejarah kelam" dan larut dalam KKN versi baru yang lebih meluas.

Mungkinkah, kita memang menganut azas fatalistis ...., namun dalam persepsi negatif. Boleh saja menilai rezim lama buruk dan harus dibuang jauh-jauh, asalkan apa yang sudah dijatuhkan dan dibuang itu, jangan kemudian dipungut kembali dan dijalankan dengan cara yang lebih "sadis". Padahal, kalau kita mau jujur, tidak semua dari apa yang dilaksanakan pemerintahan lalu itu, jelek! Siapa bilang Repelita alias Rencana Pembangunan lima Tahun, itu jelek? Padahal, kita tahu bahwa apa yang dibuat oleh Suharto melalui Repelita yang bertahap adalah suatu "guidance" untuk menjalankan pemerintahan agar memiliki tujuan dan sasaran, sesuai dengan "arahan" GBHN. Perjalanan yang baik tentu harus ada perencanaan yang baik pula. Bukankah hanya untuk menyelenggarakan acara pernikahan saja, kita juga membutuhkan suatu "rundown" acara, agar semua berlangsung dengan baik sesuai maksud dan tujuan.

Ah ..... entah kenapa, dalam membaca dan melihat berita yang berseliweran baik dalam media sosial, layar kaca, majalah berita maupun koran, saya merasa ngeri terhadap masa depan negeri ini. Tulisan yang saya baca tentang sinyalemen Jenderal Gatot Nurmantyo tentang PROXY WAR membuat hati terasa ketar ketir melihat pertarungan sengit menjelang pilkada 2017, terutama pilkada DKI. Sesungguhnya, bila kila mau melakukan kilas balik, "pertarungan" ini dimulai ketika PDIP menunjuk Joko Widodo yang saat itu sedang memegang posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta Raya, menjadi calon presiden RI, menggantikan posisi Megawati Sukarnoputri, yang sejak awal diprediksi banyak orang akan menjadi calon presiden RI. Penunjukkan yang sangat mengagetkan partai politik peserta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, yang kemudian mengharuskan mereka mengatur strategi baru.

Sejak saat itulah berbagai perang opini dan proxy war di bumi Indonesia, dimulai. Latar belakang para calon dikupas habis ..... Ah, biasalah ..... Boleh-boleh saja mengupas latar belakang mereka, supaya rakyat tidak salah pilih. Dan karena keduanya masih memilik darah Jawa, maka bobot, bibit, bebet dikupas tuntas ...., dan disini mungkin mulai terjadi ketidakseimbangan .... yang sayangnya ditindaklanjuti dengan cara gelap mata. Fitnah bertebaran .....

Pada tititik itu, tiba-tiba saya teringat, konon pada jaman pemerintahan Suharto dulu ... Dalam suatu kesempatan, beliau pernah berdialog dengan anak-anak Indonesia ..., sebagaimana sering beliau lakukan dalam berbagai kunjungan ke daerah. Latar belakang pak Harto sebagai anak petani dusun Kemusuk - Jogjakarta, mungkin ingin dijadikan sebagai penyemangat agar anak-anak Indonesia, dimanapun berada, terutama anak-anak yang orangtua mereka masuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau petani miskin untuk tidak malu memilik cita-cita setinggi langit.

"Anak-anak .... apa cita2 kalian kelak bila sudah besar nanti ....?"
Ramai mereka berebut mengacungkan tangan, menjawab pertanyaan kepala negara... Bapak bagi anak-anak Indonesia ...

" Ingin jadi presiden seperti bapak ....!"
Jawab salah satu anak petani desa itu ....

Kini, pak Harto sudah tiada ... Semangat reformasi telah menjatuhkannya dengan cara yang kurang menyenangkan dan menggantikan era pemerintahannya. Beliau memang seringkali dicap secara diam-diam sebagai diktator militerisme ... Orang yang cukup ditakuti di kawasan Asia Tenggara.

Kini, era reformasi telah berjalan 18 tahun lamanya. Sedang ranum, bila dia seorang gadis ... dan sebagai gadis yang ranum, tentu banyak jejaka yang mulai meliriknya.... dan keremajaan seringkali menunjukkan sifat labil karena masih dalam tahap mencari jati diri... Begitu pula karena sifatnya tersebut, maka para jejaka mulaj melirik, Menggoda memasang jerat ....

Reformasi dan demokrasi negeri ini memang masih terlihat labil. Masih mencari bentuk, di tengah pergaulan global. Entah model demokrasi mana yang mau ditiru. Model Amerika Serikat atau model demokrasi yang dianut oleh negara-negara Eropa. Yang terlihat di permukaan, demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia sepertinya masih dalam tataran euforia kebebasan yang tanpa batas. Asal teriak, tanpa etika dan pada akhirnya malah menciptakan tirani baru berlabel agama, golongan atau kelompok.

Sungguh ... saat ini, saya mulai berpikir ... andai waktunya kelak terjadi, yaitu manakala anak ataupun cucu ramai merangkai dan menyusun angan dan cita-cita... Maka akan  saya katakan pada mereka ...

"Nak ..... bercita-citalah secara realistis ...
Karena itulah yang wajar untuk ketenangan dirimu
Karena cita2 setinggi langit, bukan milik kita ...
Itu hanya milik orang2 berdarah ningrat,
Demokrasi Indonesia tidak pernah mematikan feodalisme ...
Anak petani tidak akan pernah bisa meraih asa
Walau kesempatan dan kemampuanmu setinggi langit..

Gempuran akan terus menghantammu
Walau kau sudah mendapat amanah orang banyak ...
Karena kau bukan dari golongan elite ...
Kau bukan apa2 dan ..
Bukan siapa-siapa...

Asalmu ....
Nenek moyangmu ...
Dan profesi awalmu .....
Tidak akan pernah dianggap memadai
Untuk posisi yang tinggi ....

Feodalisme masih belum luntur
Mengikuti reformasi dan demokrasi ...
Malah semakin menguat ...
Dalam balutan segala ...
Yang dapat mereka balut ..."

Pemilihan Kepala Daerah dalam Kajian sejarah Islam

Surat Al Maidah ayat 51 selalu menjadi perdebatan di media sosial Indonesia, tatkala pemilihan umum digelar. Saya menemukan tulisan yang sangat menarik berkenaan dengan ayat tersebut. Tanpa bermaksud untuk mendukung salah satu calon peserta pilkada 2017 yang akan datang, tulisan ini saya copy untuk menjadi bacaan agar kita dapat memahami kajian ayat 51 al Maidah dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam.
***
Copas dr grup sebelah .......
Postingan sdr HS alumnus SR/ITB melalui FB.

Mohon izin kepada Admin untuk posting kajian pakar Sejarah Islam, agar kita tidak diadu-domba dan dicekoki pemahaman yang dipelintir: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Ayat di atas sedang populer sekarang. Ayat itu selalu populer menjelang pemilu. Dalam hal pilkada DKI yang salah satu calon kuatnya adalah Nasrani, ayat ini menjadi semakin kuat bergema. Tapi apakah ayat ini soal pemilu? Apakah ini ayat soal pemilihan gubernur? Menurut saya bukan. Sejarah Islam tidak pernah mengenal adanya pemilihan umum. Juga tak pernah ada pemilihan gubernur atau kepala daerah. Satu-satunya pemilihan yang pernah terjadi adalah pemilihan khalifah. Itu pun hanya 5 kali, dan hanya melibatkan sekelompok orang yang tinggal di Madinah. Gubernur khususnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh khalifah. Tidak pernah dipilih.

Jadi ayat ini tentang apa? 
Apakah Wali atau awliya itu soal pemimpin wilayah atau daerah? 
Bukan. Bagaimana mungkin ada ayat yang mengatur tentang pemilihan pemimpin, padahal pemilihan itu tidak pernah terjadi?

Jadi, apa yang dimaksud? Apa makna wali atau awliya? 
Wali artinya pelindung, atau sekutu. Ketika Nabi ditekan di Mekah, beliau menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habasyah (Ethopia). Rajanya seorang Nasrani, menerima orang-orang yang hijrah itu, melindungi mereka dari kejaran Quraisy Mekah. Inilah yang disebut wali, orang yang melindungi. Kejadian ini direkam dalam surat Al-Maidah juga, ayat 81.

Adapun ayat 51 yang melarang orang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung itu adalah soal persekutuan dalam perang. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan pemilihan pemimpin. Ini sudah pernah saya bahas, dan dibahas banyak orang.
***
Pagi ini, saya menyaksikan berita pilu. Orang-orang Arab dari Syiria dan Irak masih terus mengungsi. 
Ke mana? 
Ke Eropa. 
Siapa orang-orang Eropa itu? 
Muslimkah mereka? 
Sebagian besar tidak. Kebanyakan dari mereka, orang-orang Eropa itu, adalah Nasrani, atau atheis (musyrik). Tapi kini mereka menjadi pelindung bagi orang-orang muslim, persis seperti ketika kaum muslim hijrah ke Habasyah. Jadi, cobalah orang-orang yang rajin melafalkan ayat Al-Maidah 51 itu berkhotbah kepada para pengungsi itu. Katakan kepada mereka bahwa meminta perlindungan kepada Nasrani, menjadikan mereka wali atau awliya itu haram hukumnya. Bisakah?

Ironisnya, dari siapa mereka lari? 
Dari kaum kafir? 
Bukan. Mereka lari karena ditindas oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri, kaum muslim. Kaum muslim yang berebut kekuasaan. Utamanya Sunni melawan Syiah. Tahukah Anda bahwa bibit konflik Sunni-Syiah itu sudah terbentuk sejak Rasul wafat? Ketika orang-orang mulai kasak-kusuk untuk mencari siapa yang akan jadi khalifah, padahal jenazah Rasul belum lagi diurus. Permusuhan itu abadi, mengalirkan darah jutaan kaum muslimin sepanjang sejarah ribuan tahun, kekal hingga kini.

Tidakkah kita sebagai kaum muslim malu ketika saudara-saudara kita dizalimi oleh saudara kita yang lain, mereka meminta perlindungan kepada kaum Nasrani dan kafir? Tapi pada saat yang sama mulut kita fasih mengucap ayat-ayat yang memusuhi orang-orang Nasrani, memelihara permusuhan kepada mereka.

Ingatlah, musuh abadi kita sebenarnya bukan Yahudi dan Nasrani, melainkan rasa permusuhan itu sendiri. Rasa permusuhan itulah yang telah mengalirkan banyak darah kaum muslimin, mengalir menjadi kubangan darah sesama saudara. Sesama saudara pun bisa saling berbunuhan kalau ada permusuhan di antara mereka. Kenapa mereka berbunuhan? Politik! Perebutan kekuasaan.

Itulah yang sedang dilakukan banyak orang dengan memlintir Al-Maidah ayat 51. Berebut kekuasaan politik dengan mengobarkan permusuhan. Mereka sedang mengabadikan kebodohan yang sudah berlangsung 15 abad. 

Anda mau menjadi bagian dari kebodohan itu? 
Saya tidak. Karena saya tidak mau menjadi pengungsi seperti orang Syria

Curhat seorang anggota DPR kepada Tim Luhut Panjaitan.

Saya mendapat kiriman text di melalui WA. Sepertinya dikirim simultan entah oleh siapa. Karena isinya cukup menarik, maka saya copy paste saja tulisan ini, sedngan sedikit editing agar tidak ada singkatan kata.

Curhatan Akbar Faisal thd Tim Luhut Panjaitan.

Yth. Pak Yanuar Nugroho, 
Saya Akbar Faizal. Alumni IKIP Ujung pandang jurusan sastra (S1) dan Komunikasi Politik (S2) UI. Sekarang anggota DPR-RI. Saya ucapkan selamat atas jabatan mentereng sebagai deputinya Jendral Luhut. Pak Luhut dulu bagian dari tim kampanye Jokowi-JK dan juga Tim Transisi.

Ada beberapa peran Pak Luhut yang cukup layak untuk dicatat dalam pemenangan Jokowi meski menurutku tidak sebesar peran Megawati yang memerintahkan PDIP hingga ke akar rumput untuk memenangkan Jokowi. Sesungguhnya Jokowi tak akan jadi Presiden jika PDIP atawa Mega tidak merekomendasikan Jokowi.

Hal yang sama juga terjadi pada Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Wiranto dan belakangan Sutiyoso. Selanjutnya bergabung berbagai relawan seperti Projo, Bara JP,  Seknas, dll. Tak boleh dilupakan sayap2 partai pengusung seperti PIR dari Nasdem dalam Komando Martin Manurung dan Relawan Cik Ditiro dalam komando kawan2 PDIP. Pasukan PKB terutama Marwan Jafar berjibaku dengan kami di Timkamnas dlm komando Cahyo Kumolo dan Andi Wijayanto berkeliling Indonesia meneriakkan "Pilih Jokowi karena bla...bla...bla...".

Tak ada anak Harvard di tim pemenangan kami. Yang agak jauh kuliahnya itu paling Eva K. Sundari yang pernah sekolah di Inggris entah di mana. Saya tak terlalu paham pula apakah di Inggris sana dia menemukan suaminya yang orang Timor Leste dan membuatnya dimaki setiap hari oleh tim Prabowo sebagai katholik sejati atau pengkhianat bangsa dst.

Rieke Pitaloka setahu saya kuliah di UI, namun berkeliling dari kampung ke kampung sepanjang Jawa untuk meyakinkan Ibu2 memilih Jokowi dan berakibat dia disumpahi sebagai keturunan PKI di semua media sosial. Ada pula yang bernama Teten Masduki yang setahu saya hanya alumni IKIP Bandung namun fokus ke Jawa Barat dan meyakinkan semua seniman2 bermartabat untuk mendukung Jokowi seperti Slank atau Iwan Fals atau Bimbo.

Jika Anda tahu tentang "Konser 2 Jari" yang menjadi pamungkas kampanye dan membalikkan persepsi publik tentang besarnya dukungan massa terhadap Jokowi dan Prabowo di masa2 krusial saat itu, itu adalah kerjaan Teten. Pak Luhut sendiri setahu saya (dan sesungguhnya saya sangat tahu masalahnya) banyak menghabiskan waktu di kantor pemenangan yang dibentuknya di Bravo 5 Menteng dan berdiskusi or menelepon banyak orang yang saya dengar sebagai "orang LBP" entah di mana saja.

Beberapa kali saya rapat dengan tim mereka di mana hadir para pensiunan Jendral yang --mohon maaf-- masih merasa sebagai komandan pasukan dengan berbagai kewenangan. Juga proposal beliau tentang sistem IT beliau yang --cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data2 bisa tersedot. Kami di Jl. Subang 3A --itu markas utama pemenangan Jokowi Mas-- terkagum2 membayangkan kehebatan teknologi Pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi tentang proses kerja penyedotan data tadi. Saya yang pernah menjadi wartawan senyum2 saja sebab sedikit paham soal IT. Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dana yg dibutuhkan untuk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi. Dalam hal massa, tercatat 2 kali LBP mengumpulkan masyarakat Batak di Medan dan Jakarta untuk mendukung Jokowi-JK.

Mas Yanuar, saya merasa perlu menulis seperti ini sebab saya merasa kantor Anda terlalu jauh mendeskripsikan diri akan tugas dan kualifikasi staff sebuah kantor Kastaf Presiden. Sebenarnya saya tak perlu terlalu menanggapi soal Harvard ini. Saya juga pernah ke sana tapi sebagai turis. Otak saya memang tak akan mampu kuliah di sana. Lha wong saya orang desa. Bahasa Bugis saya juga jauh lebih lancar dari Bahasa Inggris saya. Namun soal Harvard ini membuat saya merasa "koq kalian menghina bangsamu sendiri?" Merendahkan kualitas pendidikan bangsamu yang kabarnya akan kau katrol kualitasnya dengan cara memasukkan orang Harvard atau entah dari mana lagi di luar negeri sana? Mengapa kalian semakin jauh dari 'kesepakatan awal kita di tim dulu untuk menghormati bangsamu sendiri'? Mengapa kalian makin kurang ajar saja?" Saya sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya "tak ada" dalam perencanaan kami di Tim Transisi dulu. Sekadar menginfokan kepada Anda Mas, bahwa Tim Transisi itu dibentuk Pak jokowi untuk merancang pemerintahan yang akan dipimpinnya. Tapi saya sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam2. Misalnya, "Akh...karena AF kecewa tidak jadi mentri dll".

Masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya pertanyakan. Termasuk surat presiden ke DPR tentang Budi Gunawan yang disusul kontroversi2 lainnya. Kemana para pemikir Tata Negara di sekitar Pak Jokowi sekarang? Yang aku dengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Mungkin Bu Rini anggap Refly sangat paham soal Jalan-Tol karena setiap hari melalui macet. Persoalan yang Pak Jokowi katakan dulu akan lebih mudah menyelesaikannya sebagai presiden ketimbang sebagai Gubernur DKI, dari rumahnya di Buaran sana. 

Mas Yanuar, sebagai anggota DPR pendukung pemerintah dan insya Allah punya peran (meski sangat kecil) terhadap kemenangan Jkw -JK, saya ingin kalian di istana fokus pada tugas yang lebih membumi. Misalnya, jangan biarkan kami di DPR dihajar bagai sansak oleh orang2 Prabowo dalam kasus kebijakan tunjangan mobil pejabat, misalnya. Hanya karena kalian tak mampu berkomunikasi dengan kami di DPR (atawa parpol pendukung, ini juga satu soal sendiri karena terbaca dengan kuat kalau kalian di Ring 1 Presiden kini sukses melakukan deparpolisasi). Atau karena gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan2 presiden/pemerintah. Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard. Saya merasa mengenal beberapa orang di istana negara tempat Anda berkantor sekarang. Entah apa mereka (masih) mengenal saya sekarang. Tapi saya nggak memikirkannya. Saya hanya minta kalian di sana berhenti melakukan hal2 yang tak perlu spt deklarasi soal Harvard yang akan masuk Istana itu.

Sekali lagi, saya sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar seperti ini hanya untuk menanggapi soal Harvard ini. Tapi saya harus lakukan sebab menurutku kalian makin jauh dari seluruh rencana awal kita. Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu saya pahami dan terlibat di dalamnya. Saya sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat2 keras untuk memahami apa yang kalian lakukan disana. Tapi sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh. Terakhir, saya sarankan agar menahan diri dalam memberikan masukan ke Presiden. Jangan racuni pikiran Presiden yang polos ini dengan permainan yang dulu kami hindarkan Beliau melakukan meski kadang gregetan lihat langkah2 tim Prahara.

Terkhusus dengan Pak JK, saya minta kalian berikan rasa hormat. Tanggal 9 Juli lalu, 63% penduduk Indonesia memilih Jokowi - JK dan bukan Jendral Luhut Binsar Pandjaitan, apalagi Anda2 yg bergabung belakangan.

SUSI yang fenomenal

Susi Pudjiastuti .... perempuan "desa" pemilik Susi Air, perusahaan penerbangan charter, yang berasal dari Pangandaran, sebuah desa pariwisata di ujung timur wilayah Jawa Barat itu mendadak menjadi selebriti baru pada jajaran pejabat tinggi pemerintahan Republik Indonesia, terutama di antara menteri perempuan dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo yang berjumlah 6 orang. 

Sebetulnya, sosok Susi Pudjiastuti sudah lama dikenal dan bahkan sudah sering diliput media cetak. Namun sejak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, nama kembali mencuat dan kegiatannya menjadi lebih sering menghias media massa baik media cetak maupun layar kaca.

Susi mungkin tidak pernah membayangkan bila suatu kali, dia akan diminta menjadi menteri walau kiprahnya di dunia usaha tidak bisa dianggap enteng.  Seringkali terpikir ... siapa yang memiliki ide agar Susi Pudjiastuti diangkat menjadi menteri Kelautan dan Perikanan lalu menyampaikan ide tersebut kepada presiden RI terpilih dan apa pula yang menyebabkan sang presidenpun menerima ide tersebut. Tentu ada alasan tertentu yang tidak sesederhana alasan yang sering diucapkan Susi, bahwa presiden membutuhkan "orang gila" untuk menangani masalah Kelautan dan Perikanan.

Perempuan unik yang tidak memiliki ijasah SMA karena dikeluarkan sekolahnya di Jogja juga menjadi pusat perhatian dengan sikap dan penampilannya yang urakan. Jauh berbeda dengan perempuan kelas atas lainnya yang begitu menjaga penampilan. Susi dikenal juga sebagai perokok dan memiliki tato, yang banyak terekspos adalah di betisnya. Lagi-lagi, di luar pakem penampilan perempuan "baik-baik kelas atas". Sikap dan perilakunyapun selalu seenaknya. Jauh dari elegante. Belum lagi pendidikannya yang putus hanya hingga kelas 2 SMA saja. Lengkaplah sudah alasan untuk mengganggap enteng kemampuannya. Itu sebab, pada awal pengangkatannya, Susi dilecehkan oleh kalangan yang merasa dan menganggap diri sebagai kaum intelektual

Namun......siapa yang menduga ketika Susi memulai ritme kerjanya dengan gebrakan yang menggetarkan jagat maritim nusantara. Dia tidak segan-segan, segera membongkar permainan mafia perikanan. Memerintahkan penangkapan para pencuri ikan di lautan nusantara baik yang menggunakan kapal berbendera asing maupun yang seolah berbendera nasional dan kemudian menenggelamkannya. Susi juga tidak takut menghadapi ancaman dan cercaan dari negara jiran asal para pencuri tersebut.

celoteh Susi

Pencurian isi perut lautan Indonesia sudah sejak lama menjadi rahasia umum. Sudah banyak dikeluhkan beragam pihak termasuk aparat kementerian terkait. Namun .... tidak ada tindakan apapun juga dari pihak yang berwenang selain mengeluh dan berdalih atas ketidakmampuan para lelaki yang padanya disematkan jabatan menteri untuk menanggulangi masalah pencurian ikan tersebut.

Berkali-kali sudah menteri berganti-ganti  dan selama bertahun-tahun itu pula para pencuri ikan berpesta pora seenaknya dan terang-terangan. Nelayan nusantara mungkin menjadi lupa, siapa tuan rumah sesungguhnya dari lautan nusantara ini. Para nelayan tradisionalkah atau para perompak ikan yang dengan seenaknya menjarah isi perut lautan.

Tulikah para aparat penjaga keamanan dan instansi kelautan dan perikanan ...... ? Atau mereka tidur lelap di atas tumpukan upeti yang disodorkan .... Atau mungkin memang mereka semua tak bernyali...., kecuali nyali mempertahankan jabatannya tanpa malu atas melempemnya kinerja mereka. Atau memang mereka sudah tidak peduli terhadap kedaulatan negeri ini kecuali kepedulian terhadap kepentingan diri, kelompok dan golongannya. 

Susi Pudjiastuti - Mata Najwa 11 Feb 2015

Bisa jadi bangsa Indonesia memang harus menunggu seorang Susi Pudjiastuti, yang karena kesederhanaan pendidikannya menjadi sangat bernyali untuk melawan apapun yang merugikan nelayan. Kelompok masyarakat yang sangat lekat dengannya. Kelompok dimana dia memulai kiprah dan kemudian mengasah kepekaan naluri bisnisnya.

Susi mungkin bekerja hanya dengan naluri dan niat ikhlas untuk kemajuan dan kesejahteraan nelayan. Untuk kewibawaan negeri dan bangsanya. Bukan karena gila jabatan. Tidak ..... Susi tidak terlalu mempedulikan jabatan sebagaimana yang disampaikannya dalam acara Mata Najwa tanggal 11 Februari yang lalu:
"Saya akan mundur setelah menyelesaikan masalah Kelautan dan Perikanan. Setelah semua regulasi yang akan dipersiapkannya berjalan dengan baik dan ini saya prediksi berlangsung selama 2 tahun. Cukup 2 tahun"


2 tahun dirasa lebih dari cukup bagi seorang Susi Pudjiastuti untuk menduduki jabatan sebagai Menteri.  Bukan main .... Sungguh mati .... baru kali ini seorang menteri menyatakan sendiri bahwa dia hanya akan menjabat selama 2 tahun saja dan mundur atas kemauan sendiri. Selama ini, tidak pernah ada menteri di Indonesia yang mengundurkan diri dengan sukarela, bahkan sekalipun kinerjanya sangat buruk.

Susi memang fenomenal...
Dia tidak menghitung untung rugi koceknya sendiri....
Jabatan sebagai Menteri mungkin hanya dianggap sebagai selingan belaka ...
Sebagai pembuktian bahwa pendidikan rendah tidak berarti rendah diri ...
Bahwa sekolah yang paling berpengaruh adalah kehidupan itu sendiri ...
Bahwa jabatan tidak sepantasnya menjadi tujuan memperkaya diri dan Susi mampu dan pasti akan bisa membuktikannya ...
Karena Susi sudah mencukupi dirinya sendiri...
Jauh..... jauh hari sebelumnya

KONTES MENTERI

Entah siapa yang memulai .....

Mungkin sejak pemerintahan babak pertama Susilo Bambang Yudoyono, penentuan menteri kabinet digelar seperti pelaksanaan fashion show parade. Satu demi satu calon menteri dipanggil ke kediamannya di Cikeas. Entah apa yang diperbincangkan di "dalam", yang pasti, usai bertemu dan di "interogasi" presiden terpilih, sang calon konon diminta menandatangani pakta integritas. Entah apa isi sebenarnya dari pakta integritas. Pada kenyataannya, pada masa pelaksanaan tugas, pakta integritas yang telah ditandatangani itu juga tidak "berbunyi" apa-apa.....

Kemudian .... sang calon dengan "agak canggung ... entah ge-er atau jaga image alias jaim, dikerubuti wartawan di tanya ini-itu dan menjawab basa-basi bilang cuma diajak omong ini itu tanpa arah .... Dan jawaban ini tentu saja basa basi yang benar-benar basi dan nggak bermutu. 

Sementara di media massa, baik televisi yang sekarang jumlahnya seabreg-abreg, maupun media cetak para pengamat politik dan elemen masyarakat lainnya berkomentar panjang lebar, tentang calon menteri maupun tata cara presiden menentukan menterinya ... Sok kritis, sok analitis ... tapi mungkin lebih banyak dan lebih tepat disebut sok tahu ... Sok tahu masalah, sok tahu kondisi internal dan banyak sok-sok lainnya. Begitu juga yang terjadi di kalangan netizens. 

Persis seperti laiknya penonton sepak bola .... Banyak komentar, teriak-teriak, mencaci maki pemain maupun pelatihnya.... Padahal, belum tentu si penonton bisa main sepak bola dengan benar. Jangankan bermain sepak bola..., lari 1 kali putaran lapangan bola saja belum tentu sanggup. Apalagi lari sambil mengamati larinya tendangan bola, memposisikan diri di arah operan teman atau merebut bola dari lawan serta menyelamatkan gawang dari serbuan tendangan bola lawan. 

Para kritikus dadakan itu, termasuk juga para netizen mungkin lupa bahwa ada makna yang tersirat atas sambutan dukungan masyarakat yang luar biasa usai pelantikan presiden. Yaitu ... masyarakat berharap banyak pada presiden dan mereka akan mengamati siapa yang dipilih sebagai menteri dan bagaimana kinerja pemerintahan mendatang. Tidak ada makan siang yang gratis ..... maka tidak ada pula sambutan tanpa harapan yang besar.

Kerja pemerintah mendatang pasti sangat berat. Belum lagi hambatan teknis dan non teknis yang menyertai "luka" pertarungan pemilihan presiden yang baru lalu. Walau sang kompetitor sudah meraih simpati publik kembali dengan penampilan dan kehadirannya saat pelantikan presiden terpilih. Namun aroma persaingan masih belum luntur baik di kalangan masyarakat maupun di arena "lembaga legislatif". Di bilang menjegal kelancaran pemerintahan, pasti mereka tidak sudi... Tapi gestur tubuh, mimik muka maupun susunan pilihan kata sudah menunjukkan segalanya. 

Apalagi sang presiden juga "mengacak-acak" nomenklatur-penamaan kementeriannya. Walau maksudnya baik, untuk menyesuaikan dengan program kerja, akan selalu ada ketidaksukaan yang bisa jadi ada dasarnya namun bisa juga sekedar bermain-main untuk mengetest "kemampuan" presiden menangani "konflik kepentingan ini. Tapi begitulah yang namanya penonton .... termasuk kita sebagai penonton/masyarakat yang menunggu susunan kabinet Presidensial 2014-2014.

Sepertinya, penentuan dan penetapan menteri kabinet pada era pak Harto dulu, jauh lebih baik ... "Kontes" menteri dijalankan dalam senyap, tidak banyak melibatkan orang lain. Atau mungkin juga karena yang dilibatkan oleh pak Harto dalam penentuan menteri sangat menjaga "mulut" mereka. Tinggallah mereka yang merasa "gede rasa alias ge-er" dan yang sangat berambisi menjadi menteri kasak-kusuk mencari celah agar nama dan kemampuannya masuk "radar cendana". 

Mereka berharap cemas dan bisa jadi tidak bisa tidur berhari-hari. Menunggu telpon dari cendana ... Padahal ... bisa jadi dering telpon yang kemudian datang malah telpon debt collector atau dari orang-orang iseng mempermainkan mereka karena tahu persis betapa ngebetnya si dia menjadi menteri ...

Walau begitu ... 

Itulah simbol HAK PREROGATIF presiden sepenuhnya ...

Memang jaman berbeda ...

Presidennya juga berbeda ....

Harus diakui, Suharto memang powerful ...

Dan dia juga diktator yang bersembunyi dalam kelembutan etnis Jawa 

yang sangat menguasai medan pertarungan...

Di balik senyumannya yang lembut mengayomi

dari Sang jendral