Subsidi BBM...? Rakyat tersandera karenanya.

Pemerintah, akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi (premium) dari Rp.4.500,- per liter menjadi Rp.6.500,- Sudah beberapa bulan ini, harga barang-barang konsumsi rumah tangga bergejolak hebat. Mulai dari harga daging sapi yang kenaikannya gila-gilaan. Dari yang semula hanya sekitar 60 ribu per kilo sekarang di sekitar 100 ribu per kilo. Lalu kenaikan harga bawang putih dan buah impor... Yang ini sih, nggak apalah ... toh konsumennya juga terbatas, dibandingkan dengan kenaikan harga daging yang sama-sama impor. Pasalnya, masyarakat umumnya tidak banyak mengkonsumsi buah, apalagi buah impor. Bawang putih, kalaupun ada kenaikan harga, penggunaannya sedikit.

Ironi ... bayangkan, negara yang dulu dikenal sebagai negara agraris dengan luas lahan/daratan yang sangat luas dan berada di wilayah hutan tropis, harus mengimpor kebutuhan rumah tangga hasil produk pertanian. Padahal .... di tahun 1980an, Indonesia sempat mendapat penghargaan karena swasembada beras.

Belum usai gonjang-ganjing harga daging dan buah impor, muncul isu kenaikan harga BBM yang kemudian selain memicu demonstrasi, tentu saja diikuti kenaikan harga segala kebutuhan rumah tangga. Padahal .... harga BBM (premium) bersubsidi belum lagi naik. Padahal lagi.... sebagian besar alat transportasi hasil bumi lebih banyak menggunakan solar (setahu dan menurut pengamatan saya, maaf kalau salah). Jadi entah bagaimana dan darimana hitung-hitungan kenaikan harga tersebut. Bahasa terangnya.... ada segelintir manusia yang serakah dan memanfaatkan keriuhan isu kenaikan BBM.

Sedih .... karena bulan Ramadhan dan Idul Fitri ... bulan dimana sudah sangat dipastikan harga kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan dan segala macam barang konsumsi dipastikan akan naik tinggal dalam hitungan hari saja. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat golongan bawah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jangan-jangan, tingkat kriminalitas akan meningkat drastis termasuk tingkat bunuh diri karena alasan tekanan ekonomi.

Apakah memang ada subsidi dalam penetapan harga BBM dalam negeri? Entahlah .... itu kan tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Ada yang bilang subsidi itu akal-akalan pemerintah saja atau ... lebih tepatnya pemerintah terjebak atau dijebak dalam tata cara menghitung harga BBM berdasarkan masukan dari konsultannya Bappenas sejak jaman awal-awal pemerintahan Suharto (coba baca Confession of an Economic Hit Man nya Jihn Perkins deh...). Sehingga terbitlah istilah subsidi harga BBM dalam negeri.

Padahal, kalau mengacu pada pasal 33 UUD 45, harga BBM kan cukup dihitung dari biaya produksi + sedikit keuntungan bagi operatornya saja, karena minyak mentah yang nota bene berada di dalam tanah, adalah milik rakyat dan selayaknya digunakan untuk kepentingan dan untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk memperkaya perusahaan operator, apalagi kalau operatornya adalah operator asing.

Subsidi BBM konon ditimbulkan dari disparitas harga jual minyak mentah dunia ditambah dengan biaya kilang & transportasi dengan harga jual dalam negeri yang dianggap murah. Disparitas yang dianggap subsidi inilah yang menyandera rakyat dimana pemerintah lama - kelamaan menganggap rakyat menjadi manja dan melakukan penghamburan energi (bbm). Walaupun ada benarnya, .... penghamburan energi (bbm), salah satunya juga karena kesalahan pemerintah yang tidak cermat menggunakan anggaran, apalagi ada banyak kebocoran. Transportasi massal tidak pernah dikembangkan karena kuatnya tekanan pemodal ATPM alias produsen mobil sehingga penjualan mobil meningkat dan menimbulkan kemacetan dimana-mana.

Maka .... mungkin tidak ada salahnya bila harga BBM dalam negeri dipatok dengan acuan harga pasar  saja. Pemikiran ini dengan tujuan agar masyarakat tidak tersandera  dan jadi permainan pemerintah/dpr atas apa yg dinamakan SUBSIDI seperti yang sekarang terjadi.

Kalau harga BBM dalam negeri dipatok dengan harga pasar, maka pemerintah tidak punya dalih lagi untuk menghamburkan APBN melalui subsidi/BLSM dll yang ujung2nya kita semua tahulah dimana bocor2nya.

Memang pasti akan ada korban, terutama masyarakat golongan berpenghasilan rendah. Tapi mereka cukup babak belur/hancur sekali aja, walau mungkin habis2an. Sesudah itu, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menaikkan harga bbm dengan dalih mengurangi subsidi. Toh kita  sudah pernah hancur2an saat krisis moneter 1997-1998 dimana harga melambung gila-gilaan. Nilai tukar dolar Amerika yang semula bertengger di sekitar Rp.2.200,- saja, melambung hingga kisaran Rp.16.000 - Rp.18.000,-, hingga sekarang nilai tukar tersebut tidak pernah lagi bisa turun di bawah Rp.8.250,-, yaitu nilai terendah saat Megawati naik menggantikan Gus Dur dan dianggap tidak mampu menangkap momentum penurunan harga dolar tersebut untuk memperbaiki kondisi dalam negeri

Apakah PERTAMINA binasa karena menerapkan harga jual BBM yang sama dengan SHELL? Logikanya, kalau Shell untung besar dengan harga jual sekarang (super+super extra), maka Pertamina pasti akan mengalami hal yang sama, apalagi kalau premium tidak lagi dijual lebih murah. Pertamina seharusnya UNTUNG BESAR juga ...... Apalagi sebaran SPBU Pertamina jauh lebih luas dari sebaran SPBU pemain asing. Maka dengan cara itu, maka  PERTAMINA akan punya dana yang besar untuk mengeksplorasi/ekspolitasi ladang minyaknya.

Kalau memang biaya produksi Pertamina rendah, ya jual saja BBM itu dengan harga rendah (dengan mengutip keuntungan sepantasnya saja) seperti yang dihitung para pakar itu. Pasti pemain asing (Shell, Total dll) tidak akan kuat bersaing dengan Pertamina dan mereka akan segera hengkang dari Indonesia seperti Petronas. Tapi masalahnya ternyata memang tidak sesederhana itu.

Berapa biaya produksi/pembelian minyak mentah+komisi makelar + transportasi + ongkos kenakalan pejabat negara dll? Tidak ada yang tahu persis kecuali para pejabat terkait! Belum lagi kebocoran sana-sini akibat "permintaan jatah" atau "kebocoran" yang disengaja. Mungkin kita masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ditemukan pipa minyak mentah dari salah satu ladang Pertamina di Kalimantan menuju pantai, yang keberadaan pipa tersebut ternyata  "tidak tercatat" oleh Pertamina/operator manapun.

Memakai ongkos produksi operator asing sebagai acuan biaya produksi juga percuma kok, karena dalam biaya produksi mereka (cost recovery) sarat dengan mark up. Mereka bahkan memasukkan OHC kantor pusat di negaranya ke dalam biaya produksinya.

Masalah yang kita hadapi sekarang ini bukan sekedar harga jual BBM bersubsidi atau non subsidi, tapi lebih luas lagi adalah soal TATA KELOLA PEMERINTAHAN, di seluruh lini. Tidak ada keberpihakan kepada rakyat atau keinginan untuk bahu membahu demi kemajuan bangsa dan negara. Para penyelenggara pemerintahan dari tingkat pusat hingga pada level rendah lebih memikirkan kepentingan sesaat baik bagi pribadi, kelompok dan golongannya dan ini tidak saja para seniornya tetapi juga sudah merasuk ke generasi muda.

Kalaupun ada yang masih idealis, maka jumlahnya sangat tidak mencukupi untuk menggerakkan kesadaran akan masa depan bangsa dan negara ini. Menyedihkan ...? SANGAT .....!!!

Hapuskan Subsidi - Biarkan Harga BBM mengikuti Harga Pasar

Belakangan ini, banyak orang mempermasalahkan rencana kenaikan BBM yang katanya diberlakukan pada awal bulan Oktiber 05. Bahkan demonstrasipun sudah mulai marak di seluruh penjuru negeri. Sebetulnya apakah para demonstran itu mengerti betul masalah bbm ini? Jangan-jangan, seperti seperti biasa, ada cukongnya ...

Masalah kenaikan BBM itu bukan melulu mengurangi subsidi saja, tetapi lebih komplek dari itu. Sampai saat ini pemerintah/pertamina tidak pernah mau membuka secara transparan kepada masyarakat tentang:

• berapa sebetulnya production cost dari mulai penambangan sampai ke pengilangan dan diedarkan ke masyarakat. 
• bagaimana komposisi penggunaan bbm per % jumlah penduduk (golongan miskin/bawah - menengah - atas).
• berapa besar penggunaan bbm dalam negeri, produksi (berapa yang di export) dan kebutuhan (import)

Secara kasar, feeling saya mengatakan bahwa komposisi penggunaan bbm buat golongan miskin/bawah (penggunaan minyak tanah + premium untuk motor) amat sangat rendah dibandingkan dengan penggunaan bbm untuk industri dan kendaraan beroda 4 sehingga sebetulnya sebagian besar subsidi bbm itu dinikmati oleh golongan menengah dan atas (pemilik mobil).

Banyak yang tidak menyadari atau tidak mau mengakui bahwa kebijakan subsidi ini, mengakibatkan :

• Subsidi sebagian besar dinikmati oleh pemilik kendaraan beroda 4, jadi bukan rakyat kebanyakan (pengguna motor - bukan moge lho!!, pengguna kendaraan umum dan konsumen minyak tanah).
• Perbedaan harga (karena subsidi), ditunjang dengan permainan oknum (pertamina dan aparat keamanan), menyebabkan adanya penyelundupan baik keluar negeri maupun pembelian besar-besaran oleh industri. Ini yang menyebabkan berapa besarpun supply bbm, tidak akan pernah mencukupi, karena jatah rakyat tersedot oleh industri (di darat) dan jatah kapal nelayan diborong untuk diselundupkan ke luar (singapore dll).
• Pola hidup masyarakat Indonesia menjadi "tidak hemat energy". Bbm sebagai non renewable energy dikonsumsi secara semaunya (karena murah)
• Tidak ada usaha yang serius untuk mengembangkan bahan bakar alternatif yang murah, ramah lingkungan dan renewable

Selain menuntut transparansi dari pemerintah, adalah lebih baik bila harga bbm dipatok sesuai dengan harga pasar agar masyarakat lebih berhemat dengan energy dan diharapkan bisa meniadakan penyelundupan/penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bbm.

Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi langsung kepada rakyat (dalam bentuk uang) perlu didukung. Secara teoritis (kalau semua bersih) hal ini akan sangat mudah dilakukan. Apalagi (lagi-lagi kalau dilakukan dengan betul), kita baru saja mensensus penduduk dewasa untuk kepentingan pemilu yang baru lalu. Jangan lupa, pola subsidi langsung seperti ini, sudah biasa dilakukan di negara maju (yang saya tahu, di Perancis melalui Caisse d'Allocation Familliale). Daripada menggunakan dana pengganti subsidi bbm melalui pendidikan/kesehatan yang nantinya hanya akan di "proyek" kan oleh segelintir orang. Tinggal nilainya yang mesti dihitung secara cermat agar adil dan terasa manfaatnya bagi yang membutuhkan. Bukan hanya sekedar basa basi yang sudah sangat basi. Kalaupun saat awal masih tersendat, bisa dimaklumilah, yang penting ada visi nya yang jelas dan disertai dengan niat yang ikhlas dan bersih dari seluruh pelaksana, untuk secara perlahan diperbaiki.

Pemerintah juga perlu segera mengubah pola transportasi nasional terutama di kota-kota besar. Sudah saatnya kepemilikan dan tahun kendaraan dicermati kembali. Coba kita hitung, bila setiap tahun 300.000 kendaraan beroda 4 terjual, itu rata-rata sama pertambahan kendaraan sepanjang 1.500 km/tahun. Padahal jumlah kendaraan tua yang dimusnahkan belum tentu ada 10% saja dari pertambahan kendaraan per tahun. Nah coba hitung kemudian berapa panjang pertambahan jaringan jalan per tahunnya? Jangan-jangan tidak sampai 10 thn yg akan datang, Jakarta tidak lagi bisa dilalui mobil, karena begitu mobil keluar rumah, kita langsung berhenti. Teman saya kemarin harus menempuh 3 jam dari Bekasi ke Blok M untuk jarak +/- 30 km saja. Bayangkan betapa besar kerugiannya, waktu dan bensin yang dihamburkannya. Masih mending kalau naik kendaraan umum, kalau itu kendaraan pribadi yang isinya hanya 1 atau 2 orang saja?

Mestinya, pola transportasi massal yang murah/nyaman dan aman (busway, monorail, subway dll) harus dibangun segera terutama di Jabodetabek (ini juga sudah terlambat 30 tahun, karena awal tahun 1970an ban Ali sudah punya masterplan MRT), sehingga masyarakat bisa bergerak dengan mudah ke seluruh penjuru. Jadi, kalau mau pakai kendaraan pribadi, ya bayar mahal-lah. Jujur saja, saya tidak rela mereka yang menggunakan sedan mewah Toyota Camry ke atas, Innova - Harrier - Alphard, Honda - apalagi Audi, Bmw, Mercy, Jaguar, Maserati dll) ikut menikmati harga bbm yang murah. Melihat nya saya sudah nggak habis pikir, kok ada, orang yang enak-enakan pake mobil mewah (Jaguar - Mercy seri terbaru dll) sliweran di tengah kemiskinan rakyat? 

Penyelesaian saat ini (membangun tol, jembatan layang/underpass) cuma penyelesaian sesaat yang sama sekali kurang bermanfaat dalam menyelesaikan problem transportasi, khususnya di kota besar. Lihat saja kasus pembangunan jalan tol Cipularang yang baru diresmikan sekitar 4 bulan yang lalu. Pada awal pembukaannya, Jakarta - Bandung dapat ditempuh dalam waktu hanya 2 jam saja. Sekarang .....? Mungkin kita harus berangkat di tengah malam untuk menikmati kenyamanan perjalanan ke Bandung, karena waktu tempuh Jakarta - Bandung di akhir pekan sudah kembali ke 4 jam lagi.

Mestinya kita jangan manja dengan subsidi bbm ... karena sesungguhnya yang paling banyak menerima subsidi bbm adala golongan menengah, dan sebagian besar dari kita, secara tidak sadar, sedang mendzalimi hak rakyat kecil (konsumen minyak tanah dan pengguna kendaraan umum), bila membiarkan bbm tetap disubsidi. Biarlah subsidi dicabut dan mengalihkannya dalam bentuk subsidi langsung (berupa uang) bagi mereka yang membutuhkan agar bisa meningkatkan "buying power" mereka. Tugas kita adalah mengawasi pelaksanaannya, mengevaluasi sistem dan terus memperbaikinya, agar perbedaan antara yang kaya dan miskin (semoga) secara perlahan menjadi semakin kecil.

Soal kenaikan harga yang mengikuti kenaikan BBM? ini juga mental masyarakat kita yang "aji mumpung". Jangankan harga BBM naik, baru denger-denger kabarnya aja, harga sudah naik. Apa hubungannya? Ini menunjukkan memang masyarakat kita masih suka "mendzalimi" sesamanya, dan tidak suka orang lain menikmati keberuntungan. Jadi ... daripada orang-orang kaya itu menikmati subsidi, biar saja "orang miskin" menikmati subsidi langsung (dalam bentuk uang tanpa potongan) supaya mereka mampu meningkatkan daya belinya. Masyarakat lainnya ... mari kita nikmati kendaraan umum ... atau naik motor ... lebih irit kan?? Atau ... kalau mau lebih nyaman, silahkan naik mobil pribadi ... tapi jangan minta subsidi dong ... Subsidi cuma buat orang miskin, kecuali kalau kita nggak malu ikut menadahkan tangan minta subsidi dari pemerintah .... (padahal ... dalam Islam diajarkan bahwa tangan yang di atas - memberi, lebih mulia dari tangan yang dibawah  - menadahkan minta subsidi lho)

Juga jangan takut industri mobil jadi bangkrut, itu kan akal-akalan investor asing untuk menekan pemerintah. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan mati, hanya karena industri mobil bangkrut. Mari belajar dari Lybia, Iran dan bahkan Iraq (sebelum kejatuhan Saddam) yang sekian lama di embargo, dan toh ... tenyata negara tersebut masih saja exist hingga saat ini. dan Amerika tetap tidak bisa menggulingkan Khadaffi atau para Mullah. Percaya deh ... kalau kita semua punya niat baik, pasti tidak ada sesuatu yang susah ... (repotnya ... kita sekarang sudah terbiasa "aji mumpung' ya...??!!)

salam