Kebijakan Publik Yang Membingungkan

Pada hari Senin 23 Agustus 2021 yang lalu, pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM dimana beberapa wilayah, kota/kabupaten dan provinsi mengalami perubahan perubahan status, yaitu penurunan dari level 4 ke level 3. Dengan status tersebut maka kegiatan ekonomi mulai sedikit diberi kelonggaran, misalnya saja mall sudah boleh dibuka. Restoran sudah bisa menerima tamu untuk makan di tempat walau dengan kapasitas tempat duduk terbatas. Kantor juga sudah mulai bisa beroperasi, kalau tidak salah 25% kapasitas. kesemuanya tentu saja tetap dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. 

Khusus untuk DKI Jakarta, tempat saya tinggal dan beraktivitas, penurunan level ini bisa disyukuri, namun juga "agak menyebalkan". Disyukuri, tentu saja karena dengan demikian, aktivitas ekonomi bisa mulai bergeliat. Resto cepat saji sudah mulai dikunjungi orang untuk makan di tempat. Rasa syukur tersebut bukan karena gembira, sang pemodal/pemilik gerai yang rata-rata dari golongan ekonomi atas, tidak merugi berkepanjangan. Saya yakin walau kondisi keuangan mereka sedikit terganggu, namun tidak akan menurunkan kualitas hidup mereka. Rasa syukur lebih kepada nasib para pekerja lapangan, kasir, petugas kebersihan, petugas dapur, bahwa mereka sudah bisa bekerja lagi dan diharapkan secara perlahan, bisa menerima penghasilan sebagaimana semula, yaitu sebelum pandemi covid-19.

Penurunan level PPKM menjadi menyebalkan karena perjalanan pergi dan pulang kantor secara mendadak menjadi macet kembali. Selama ini, hampir satu tahun perjalanan dari rumah ke kantor menjadi lebih cepat. Jauh lebih cepat. Bila sebelum pandemi saya harus menyediakan waktu antara 45 - 60 menit untuk menempuh jarak sekitar 19km. Itupun sudah mengambil jalan bebas hambatan. Selama pandemi, jarak dan rute yang sama saya tempuh antara 25 - 35 menit saja dan yang paling signifikan adalah penurunan penggunaan bensin, yang semula berkisar antara 12,9 km/liter maka selama pandemi secara perlahan efisiensi meningkat dan hari ini kumulatif penggunaan bbm tercatat 14,2km/liter.

Bicara tentang kemacetan, setelah PPKM di DKI Jakarta turun ke level 3, dan aktivitas ekonomi mulai bergeliat, maka kemacetan sudah terlihat dan terasa kembali. Keluar dari exit toll gate, saya menempuh waktu 25 menit hanya untuk menempuh jarak sekitar 3km saja. Menyebalkan betul.

Puncak rasa sebal itu adalah apa yang terjadi pada hari ini. Saya nmemang sudah mendengar bahwa PPKM level 3 akan disertai dengan pemberlakuan kebijakan ganjil-genap, namun tidak memperhatikan secara detail kebijakan ganjil - genap versi ppkm level 3. Saya berpikir dan tentu begitu juga kebanyakan masyarakat, bahwa ganjil genap berlaku seperti biasa, yaitu pada hari kerja Senin sampai Jum'at pada jam 06.00-10.00 pagi hari dan jam 16.00-20.00 di sore hari. Hari Sabtu dan Minggu bebas ganjil genap.

Sabtu 28 Agustus 2021 jam 13.00, anak saya harus mengikuti test pada salah satu gedung yang berlokasi di kawasan Rasuna Said. Kami menyediakan waktu 2 jam perjalanan dengan harapan agar si anak bisa tiba 1 jam sebelum test dimulai. Agar dia sempat beristirahat dan menenangkan diri dulu sebelum memasuki ruang test. 

Usai mampir membeli makan siang (take out) di KFC, kami dihadang oleh polisi sehingga tidak bisa turun ke underpass jalan Tendean untuk menuju kawasan Rasuna Said dan diarahkan ke kawasan Santa-Kebayoran Baru. Agak bingung, karena hari Sabtu biasanya ganjil-genap tidak berlaku. Kalaupun berlaku, maka saat itu sudah lewat waktu jam berlakunya. Stress dimulai karena jalan menuju kawasan Santa macet luar biasa.  Hitung-menghitung kemungkinan rute yang harus ditempuh, kami akhirnya nekat dan melakukan u-turn dengan harapan di persimpangan Gatot Subroto, kami bisa lolos. Namun ternyata, ada polisi yang menjaga lokasi tersebut, dan meminta kami untuk memutar arah kendaraan. Kembali pulang? Yang betul saja ... Kami keluar rumah karena ada keperluan. Bukan untuk jalan-jalan. Akhirnya kami, kami nekat menerobos jalan dan berhasil lolos masuk kawasan Rasuna Said.

Masih tidak mengerti apa yang sebetulnya terjadi, tiba di rumah, saya browsing tentang kebijakan ganjil-genap pada masa PPKM level 3. Hasilnya..... bagi saya agak mengejutkan dan sangat tidak masuk akal dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut. Ternyata... kebijakan ganjil-genap selama masa PPKM level 3 yaitu mulai tanggal 16-30 Agustus 2021 dimulai jam 06.00-20.00 berlaku untuk kawasan MH Thamrin-Sudirman-Rasuna Said.

Ke 3 jalan tersebut dikenal sebagai jalan dimana kegiatan ekonomi Jakarta berlangsung, tempat  berbagai gedung perkantoran dan gedung komersial lainnya baik perkantoran pemerintahan, swasta, hotel dan mall berada. Walau kapasitas kegiatan dibatasi hingga 25% saja, namun tentu jumlah orang yang harus berkantor tetap tinggi. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan pemberlakuan ganjil-genap total sepanjang hari, berarti memaksa orang yang harus masuk kantor, menggunakan kendaraan umum, sementara tidak semua kendaraan umum melewati kawasan elite perkantoran tersebut. 

Pejabat, boss perusahaan atau golongan menengah ke atas yang memiliki 2 atau lebih kendaraan di rumah, tentu pembatasan itu tidak terlalu merepotkan. Tinggal ganti mobil saja. Tapi .... bagaimana untuk orang yang hanya memiliki satu kendaraan (mobil atau motor) dan berkantor di lokasi elite tersebut? 

Sungguh ... saya sangat tidak mengerti dasar pengambilan keputusan pemberlakuan kebijakan tersebut. Terasa sangat kontradiktif ... Saat pembatasan kegiatan ekonomi mulai dilonggarkan ..., ternyata mobilitas justru dibatasi. Padahal kapasitas dan kualitas transportasi umum masih sangat jauh dari memadai.... Apalagi kebijakan tersebut juga diberlakukan pada akhir minggu. Betul-betul kebijakan yang membingungkan.

*Surat Cinta untuk Mas Nadiem Makarim*

Apa kabar, Mas? 

Semoga bersama keluarga, dan keluarga besar Kemendikbud Ristek, senantiasa sehat wal afiat dan terus dikaruniai kekuatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tentu penuh dinamika, menjalankan ‘kapal besar’ Kemendikbud Ristek dalam terpaan gelombang pandemi covid-19 saat ini. Namun saya yakin, Mas Nadiem akan bisa melaluinya dengan baik.

Mas Nadiem yang terhormat, 

program Anda yang bernama 10 episode Merdeka Belajar adalah program yang brilian. Bukan basa-basi: komprehensif, dan fundamental. Terkait dengan itu, Mas Nadiem dan tim pasti sudah mempertimbangkan faktor keberagaman lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar jauh antara Sabang dan Merauke, yang menjadi sasarannya. Namun, tampaknya hal ini masih perlu dipastikan. Kesannya, program ini baru bisa menjangkau satuan pendidikan, organisasi, kampus, guru, kepala sekolah dan pemangku kepentingan lain yang kebetulan sudah memiliki kesiapan infrastruktur, Apalagi sebagian besar programnya masih akan dilakukan secara daring.

Mas Nadiem, 

tak perlu saya tegaskan bahwa dalam situasi pandemi saat ini, kita bersama memiliki kekhawatiran akan ancaman _learning loss_ , terutama untuk anak-anak kita di wilayah akar rumput, pedesaan, daerah 3T, anak-anak dari keluarga kurang mampu, maupun anak-anak di perkotaan yang bersekolah di satuan pendidikan yang tidak memiliki sumber dana dan sumber daya mencukupi—yang sesungguhnya merupakan sasaran terbesar program pendidikan di negeri kita.

Saya yakin, Mas Nadiem sudah memiliki terobosan untuk mengatasi _learning loss_ ini melalui beragam program yang sudah dijalankan. Mulai dari menyiapkan kebijakan yang terkoordinasi antar kementerian dan pemda, penyiapan kurikulum dalam kondisi khusus, penerbitan modul literasi dan numerasi, beragam panduan yang mendukung BDR (Belajar dari Rumah)/PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), dukungan paket data untuk peserta didik (yang belakangan tampaknya mulai seret), beragam kegiatan webinar pengembangan kapasitas Guru, bahan-bahan BDR dari TVRI (atau TV Edukasi), penyiapan _platform_ Rumah Belajar, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, program untuk sekolah di wilayah 3T, program Kampus Mengajar dan kegiatan berbagi praktik-praktik baik melalui portal yang disediakan oleh Kemendikbuk Ristek, dan sebagainya. Tapi, ada kekhawatiran, beragam program ini lebih bersifat ad-hoc yang belum bisa dipastikan efektivitasnya. Gaungnya— sebatas yang saya ketahui—tidak sekuat program Merdeka Belajar. Padahal menurut hemat saya, penguatan BDR/PJJ untuk mengantispasi _learning loss_ inilah yang paling mendesak dan tidak bisa ditawar. 

Ya, negara harus benar-benar hadir untuk mengawal masalah raksasa yang ada di depan mata kita ini. Saya membayangkan, Mas Nadiem sowan ke Pak Jokowi dan mohon kepada beliau untuk menjadikan penanganan _learning loss_ ini sebagai program strategis, yang barangkali harus ditangani oleh sebuah Satgas Nasional khusus. 

Saya juga membayangkan, akan sangat membantu jika Mas Nadiem, seperti Pak Doni Munardo sebelum ini, lebih sering tampil di depan publik untuk memaparkan program-program konkret Kemendikbud Ristek terkait pandemi sambil membangkitkan optimisme di kalangan masyarakat.

Mas Nadiem, 

secara khusus saya ingin menitipkan juga soal besar keberlangsungan PAUD. Saat ini, di masa pandemi, banyak PAUD yang kesulitan mendapatkan murid karena orang tua merasa tidak cukup mendesak untuk memasukkan putra-putrinya ke PAUD karena menganggap belajar _online_ tidak banyak bermanfaat. Apalagi kalau harus keluar uang untuk bayar SPP, dan sebagainya. Ini berpotensi memperburuk _learning loss_ , apalagi ini menyangkut pendidikan anak di usia emas. Dan yang paling berbahaya adalah jika keengganan mengirim anak belajar di PAUD ini terjadi di kalangan masyarakat tidak mampu. Konsekuensinya bisa besar. Karena justru anak-anak inilah yang lebih butuh stumus-stimulus untuk perkembangan di masa-masa usia emasnya. 

Saya membayangkan, Mas Nadiem menggagas program nasional ‘Kembali ke PAUD’ dengan melibatkan Bunda-bunda PAUD pada berbagai tingkatan. Hal lain, penting juga keberpihakan kita kepada putra-putri yang memiliki kebutuhan khusus yang juga terdampak luar biasa. Mereka terpukul dua kali, Mas: memiliki kebutuhan khusus yang, dalam situasi normal saja tak cukup terpenuhi akibat keterbatasan sarana pendidikan _special needs_ dan mahalnya biaya, lalu terperangkap dalam masa pandemi yang menjadikan segalanya lebih terkendala lagi. 

Mohon juga, bergandeng tangan dengan Mas Menteri Agama untuk mendiskusikan cara mengatasi permasalahan madrasah. Mayoritas madrasah, yang umumnya lembaga swasta dengan sumber daya terbatas, ini memerlukan dukungan Mas Menteri berdua untuk mengatasi keterbatasan dan kesulitan yang mereka derita. Apalagi sekolah-sekolah ini menampung bagian besar anak-anak dari kalangan kurang mampu, yang banyak di antaranya berada di pedesaan.

Akhirnya, di penghujung surat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa harapan:

• Lebih banyak turun gununglah, Mas.* Ya, kehadiran Mas Nadiem secara lebih sering di sebanyak mungkin ruang publik dan akar rumput - ke daerah, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga yang relevan di berbagai wilayah negeri kita - tentu dengan protokol kesehatan yang ketat - sangat diperlukan untuk menangkap aspirasi akar rumput secara lebih lemgkap, komprehensif, dan akurat. Langkah ini sekaligus bermanfaat untuk menenun jaringan dan menjalin sinergi dengan sebanyak mungkin warga dan kelompok masyarakat negeri ini. 
• *Sowanlah, Mas.* Sempatkanlah sowan-sowan ke NU, Muhamadiyah, MUI, PGI, WGI, PHDI, Permabudhi, Matakin, NGO-NGO dan CSO-CSO yang bergerak di bidang pendidikan lainnya. Sebanyak-banyaknya. Saya cukup sering mendengar (mudah-mudahan ini tidak benar), bahwa organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat, yang selama ini memiliki peran strategis ini, merasa kurang digandeng untuk urun rembug dan berpartisipasi dalam membangun sistem pendidikan kita.
• *Menyempurnakan gaya manajemen Kemendikbud* . Lebih 40 tahun rasanya, saya mengelola perusahaan yang saya dirikan dan miliki (Btw, saya juga lulusan Harvard, lho, Mas 😊)Seperti, Mas, saya memiliki tim konsultan/tim ahli yang saya pilih dari orang-orang terbaik yang bisa saya dapatkan. Selain itu, saya juga sangat percaya dengan kemampuan tim konsultan dan juga outsourcee serta mitra. Namun, Mas Nadiem tentu juga tahu, cara ini tak sepenuhnya cukup jika diterapkan pada ranah kebijakan publik. Selain raksasanya ukuran "pasar" dan wilayah serta keragaman luar biasa di dalamnya yang semuanya harus digarap, ada juga masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi tantangan kompleksitas budaya dan kerumitan politik. Hemat saya, perlu kiranya memperkuat tim yang ada dengan melibatkan sebanyak mungkin keterwakilan pemangku kepentingan dan keragaman tersebut. Meski gaya manajemen perusahaan tentu tetap diperlukan, tidak mungkin rasanya kebijakan pendidikan nasional dari sebuah bangsa - yang sedang berkembang, dengan ribuan pulau, dan lebih dari 260 juta penduduk dan ciri-ciri sedemikian - dikawal oleh sekelompok kecil ahli dan tim konsultan saja. Seberapa pun hebatnya mereka. Saya kira Mas Nadiem perlu mengintegrasikan juga ke dalamnya para ahli dan pihak-pihak yang betul-betul memahami dan berpengalaman menjadi pelaku pemberdayaan pendidikan di akar rumput: di pedesaan dan di wilayah 3T. Sehingga, bukan saja apapun kebijakan yang akan diambil dapat sesuai dan menjawab kebutuhan seluruh lapisan dan beragam kelompok masyarakat. Yang tak kalah penting, bahkan amat sangat penting, seluruh lapisan itu akan memiliki _sense of belonging_ yang kuat terhadap program-program Kemendikbud Ristek yang akan amat menentukan keberhasilannya.

Demikian Mas Nadiem, mohon maaf sekiranya ada ungkapan atau kalimat yang kurang berkenan. Surat ini sesungguhnya adalah wujud cinta saya kepada negeri ini dan seluruh warganya, juga harapan kepada cerahnya masa depan pendidikan Indonesia.

Tertanda,

Haidar Bagir*

*) Haidar Bagir sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi dengan mengembangkan 20-an sekolah di seluruh Indonesia, baik sekolah-sekolah di perkotaan maupun di pedesaan. Haidar Bagir juga adalah penulis lebih dari 20-an buku, antara lain _Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, Meluruskan Kembali Falsafah Pendidikan Kita.