Bang ALI …., Jakarta sungguh beruntung pernah dipimpin anda!

Pada akhir Januari 2006 yang lalu, dalam kolom album majalah mingguan Tempo, tertulis kabar pemberian penghargaan sebagai “Empu Kebudayaan Kota” kepada bang Ali, sebutan kepada letjen purnawirawan KKO (marinir) Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta Raya periode 1966 – 1977. Hanya itu, dan berita tersebut tidak terliput oleh media cetak nasional yang lain. Mungkin dianggap kurang menarik untuk diangkat sebagai berita.

Nama Ali Sadikin, bisa jadi, kurang akrab di telinga generasi MTV dan sebagian besar generasi internet Jakarta. Terutama mereka yang lahir sesudah tahun 1975. Tentu tidaklah mengherankan bila berita penganugerahan gelar Empu Kebudayaan Kota bagi Bang Ali, tidak menarik untuk diangkat oleh para wartawan muda yang tidak mengenalnya dengan baik. Namun begitu, nama bang Ali masih dan akan  tetap akrab di telinga dan hati sebagian besar anak muda/mahasiswa yang hidup dan besar di Jakarta pada periode tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Bahkan bagi mayoritas penduduk Jakarta saat itu, bang Ali adalah “idola”. Bukan karena kegantengannya, tetapi karena keberhasilannya dalam mengubah wajah kota Jakarta. Karenanya anugerah gelar “Empu Peradaban Kota”, walaupun sangat terlambat, amat sangat layak diberikan kepada bang Ali.

Ali Sadikin, putra Sunda kelahiran Sumedang, dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 28 April 1966 oleh Presiden Sukarno, di Istana Negara. Konon, alasan pengangkatan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jaya, karena bung Karno menganggap Jakarta perlu dipimpin oleh orang “koppig” (keras kepala) dan satu-satunya orang yang dianggap keras kepala adalah Mayjen KKO Ali Sadikin, yang saat itu menjabat sebagai Deputy Menko Ekuin, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut dalam Kabinet Dwikora.  Selain itu, bung Karno juga membutuhkan orang yang dapat mengimplementasikan impiannya akan ibukota Negara, sebagaimana ucapannya pada Ali Sadikin saat pelantikan, yaitu :”Saya sub-plant impian saya tentang Jakarta pada kalbumu. Biar nanti setelah kamu bukan gubernur, orang masih ngomong tentang kamu”

Pengangkatan Ali Sadikin sebagai Gubernur oleh Bung Karno, diakuinya, sangat tidak menguntungkan. Bukan karena jabatan itu dianggapnya “turun pangkat”, tetapi karena posisi Bung Karno saat itu, pasca peristiwa G30S PKI, sudah berada di ujung tanduk. Mahasiswa sedang bergejolak keras, demonstrasi menuntut mundurnya bung Karno dan mengadili para menterinya merebak dimana-mana. Inflasi melambung tak terkendali. Jakarta nyaris menjadi kota terlantar. Tingkat kesejahteraan rakyat sangat rendah, sarana dan prasarana sangat minim. Kondisi ini diperparah dengan adanya dualisme kepemimpinan dan tarik menarik antar partai politik, sehingga terjadi saling curiga antar sesama aparat pemerintahan.

Pada saat menerima jabatan Gubernur, walaupun menyandang nama sebagai ibukota negara, kenyataannya, Bang Ali menerima beban mengurus sebuah “Big Village” yang dihuni 4,4 juta manusia dengan APBD sebesar 66 juta rupiah yang terdiri dari subsidi pusat 44 juta atau 66% dan pendapatan asli daerah hanya sebesar 22 juta atau 34% nya. Kondisi keuangan ini jelas tidak mencukupi untuk membangun Jakarta menjadi sebuah kota yang pantas menyandang predikat ibukota negara, sebagaimana yang diamanatkan bung Karno kepadanya dalam acara pelantikan. Apalagi ada batasan, pemerintah daerah sama sekali tidak diperkenankan mencari fasilitas pinjaman.

Namun, bang Ali memang memiliki visi yang jelas dan kuat mengenai Jakarta. Kesemuanya dituangkan dalam Masterplan Jakarta 20 tahun, walaupun pada kenyataannya terasa sulit dilaksanakan akibat minimnya APBD. Dalam upaya mencari pendanaan, tiba pada masa di mana Bang Ali mengetahui bahwa di Jakarta terdapat perjudian illegal, yang dilindungi oleh oknum pejabat/ABRI. Apalagi mereka (penyelenggara dan pelindungnya) menikmati hasil judi illegal tersebut tanpa membayar pajak. Bang Ali lalu meminta staffnya untuk meneliti peraturan mengenai perjudian, dan ditemukan bahwa UU warisan Kolonial yang masih berlaku, menetapkan bahwa Judi hanya ditujukan bagi etnis Cina, karena bagi mereka judi terkait dengan budaya “buang sial”. Berbekal dengan UU tersebut dan UU no.11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah, bang Ali mulai membenahi perjudian yaitu melalui tindakan preventif maupun represif terhadap perjudian antara lain melokalisir judi ke lokasi tertentu di Jakarta, membangun sarana judi-kasino seperti Copacobana di Ancol, agar kesemuanya mudah dikontrol. Ia juga memberlakukan peraturan ketat bahwa hanya dari golongan etnis tertentu saja yang boleh memasuki tempat perjudian dan kemudian memanfaatkan pajak judi untuk membangun Ibukota Jakarta. Dengan demikian, hasil judi tidak lagi dinikmati dan memperkaya segelintir orang saja, tetapi bermanfaat dalam pembangunan kota seutuhnya.

Hasilnya memang luar biasa! APBD Jakarta meningkat pesat sehingga Bang Ali mampu merealisasikan impiannya dalam meningkatkan citra the big village menjadi ibukota Negara yang pantas disejajarkan dengan kota-kota lain di Asia. Bang Ali mulai membenahi Jakarta. Membangun begitu banyak sekolah, Gelanggang Remaja yang dapat menampung kegiatan remaja dan pelajar dalam bidang kesenian dan olah raga, termasuk berenang, di lima wilayah Jakarta. Membangun Student Center, yaitu Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brodjonegoro di Kuningan yang saat ini dikenal sebagai Pasar Festival.

Wilayah pemukiman mulai ditata dengan menyertakan partisipasi swasta, yang sekarang dikenal sebagai real estate di wilayah Taman Solo – Cempaka Putih, Tanah Mas di bilangan Rawamangun, Kemang dan banyak lagi. Kawasan industripun tak luput dari perhatiannya dengan dibangunnya Jakarta Insdustrial Estate Pulogadung - JIEP.  Disamping itu, Bang Ali juga membentuk berbagai perusahaan daerah (BUMD) untuk membangun dan merenovasi pasar-pasar tradisional yang becek dan kumuh, membangun Pasar yang sampai saat ini dikenal sebagai Proyek Senen, lalu kawasan wisata Ancol. Begitu pula dengan pembangunan terminal-terminal bus dan shelter penghentian bus kota. Bukan hanya dalam bidang perekonomian dan remaja, Bang Ali juga memindahkan kebun binatang dari lokasi semula di tengah perumahan elite Cikini ke Ragunan yang teduh dan asri, sedangkan lokasi bekas kebun binatang tersebut di bangun sebuah pusat kesenian Taman Ismail Marzuki – TIM lengkap dengan Planetarium yang hingga saat ini, lebih dari 30 tahun kemudian, masih merupakan planetarium satu-satunya di Indonesia. Bukan hanya memperhatikan hunian kalangan menengah ke atas, kampung-kampung kumuh mulai dibenahi dengan program perbaikan kampung yang dikenal dengan nama MHT, yang diambil dari nama pahlawan asal Betawi, Muhamad Husni Thamrin.

Perhatian bang Ali tidak melulu tertuju pada hal-hal yang bersifat materialistis saja, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan karakter manusia dan perlindungan hak masyarakat, antara lain pendirian Lembaga Bantuan Hukum, Kamar Dagang Indonesia, Lembaga Konsumen, OSIS, Karang Taruna, Puskesmas, yang kemudian menjadi contoh dan dikembangkan ke seluruh Indonesia.

Selain Taman Ismail Marzuki, kalangan seniman film dilengkapi dengan pembangunan komplek Pusat Perfilman di Kuningan, revitalisasi Gedung Kesenian di Kawasan Pasar Baru, pemanfaatan berbagai gedung kuno di Jakarta menjadi museum dan pembentukan Dewan Kesenian Jakarta, Pekan Raya Jakarta yang dulu dikenal sebagai Jakarta Fair, Taman Rekreasi Senayan dan banyak hal lain menjadi karya nyata seorang Ali Sadikin. Sarana transportasi kotapun tidak luput dari perhatiannya, termasuk Mass Rapid Transport – MRT walaupun masih dalam bentuk perencanaan (master plan) yang hingga saat ini sayangnya belum sempat terealisir. Bahkan realisasi pembangunan Taman Mini Indonesia Indahpun tak luput dari campur tangan bang Ali.

Masyarakat Jakarta juga, tentu masih ingat bahwa ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni adalah waktu yang ditunggu khalayak ramai. Inilah arena pesta rakyat kolosal sepanjang malam yang diselenggarakan di sepanjang jalan MH Thamrin. Pesta rakyat yang dikenal dengan nama malam muda-mudi, tempat kaum marginal menikmati hiburan gratis setahun sekali.

Bang Ali memang fenomenal. Sebagai Gubernur, beliau memang sangat keras dan tegas. Pada jaman itu, masyarakat Jakarta tidak heran membaca berita bahwa sang Gubernur, dengan entengnya menampar supir bus yang dipergokinya ugal-ugalan. Bang Ali juga rajin menggusur rakyat untuk menjalankan program perbaikan kampung dan pembuatan jalan. Kesemuanya dilakukan tanpa ganti rugi kepada rakyat. Bukan karena bang Ali tidak peduli pada kerugian rakyat yang tanahnya digunakan untuk proyek pelebaran jalan atau perbaikan kampung, tetapi itulah bentuk kepercayaan dan kecintaan rakyat kepada pemimpinnya. Ini membuktikan bahwa kekerasan bang Ali tidak menjadikannya jauh dari rakyat yang dipimpin. Bang Ali mampu membuktikan bahwa semua yang dilakukannya, semata-mata untuk kemajuan kota Jakarta dan rakyatnya percaya penuh, karena ada hasil yang jelas terasa.

Bang Ali memang tidak dapat selalu diidentikkan dengan keberhasilan. Peraturan yang ditetapkan tentang larangan becak, dirasa menekan bagi rakyat kecil. Namun kesemuanya bukanlah dikarenakan beliau tidak “berpihak” kepada rakyat kecil, tetapi karena dalam pandangan bang Ali, becak merupakan bentuk eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Apalagi, bang Ali juga memberikan alternatif kendaraan pengganti, yaitu helicak – becak bermotor. Kebijakan Jakarta sebagai kota tertutup yang ditetapkannya juga dimaksudkan agar pemerintah daerah terpacu untuk mencontoh keberhasilan Jakarta dalam membangun daerahnya. Agar dapat memberi lapangan kerja pada rakyatnya sehingga mereka tidak perlu berbondong-bondong mengadu nasib ke Jakarta.

Bang Ali menyelesaikan jabatannya pada tahun 1977 setelah 2 kali masa jabatan yang penuh warna. Banyak yang menangisi kepergiannya. Menangisi “kepergian bapaknya” … pemimpin yang dicintai seluruh rakyat. Selama berbulan-bulan kolom surat pembaca koran ibukota dipenuhi dengan luapan emosi kesedihan dan penyesalan berbagai lapisan masyarakat yang ditinggalkan bang Ali.

Bang Ali memang salah seorang pemimpin kharismatik yang dimiliki Indonesia, yang mampu membuktikan karya nyatanya dalam membangun Jakarta. Saat ditinggalkan Bang Ali, APBD Jakarta telah meningkat ratusan kali menjadi 116 milyar dimana 75% nya merupakan penerimaan asli daerah. Tentu tidak mengherankan bila Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia saat itu, yang dipimpin Dipo Alam, berani memakai kaus bertuliskan “why not the best” kala menerima kunjungan bang Ali ke kampus Salemba. Bahkan dia, tanpa ragu mengusung nama bang Ali sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia, dan mengenakan kaus bertuliskan “ Bang Ali for President” dalam berbagai kesempatan.

Masa jabatan bang Ali memang sudah berlalu hampir 30 tahun yang lalu. Jadi tidak mengherankan bila generasi sekarang tidak mengenal beliau. Apalagi, ada kecenderungan “character assassination” yang dilakukan penguasa negeri ini terhadap bang Ali. Berbagai kebijakan bang Ali yang seharusnya bersifat sustainable, seperti yang tercantum dalam Master Plan Jakarta 1985 dijungkirbalikkan sehingga Jakarta berkembang tak terkendali lagi, sesudahnya.

Jakarta sekarang memang sudah berubah banyak. Berbagai fasilitas modern yang layak menghiasi ibukota Negara sudah memadati Jakarta. Apartemen, hotel bertaraf internasional, perkantoran shopping mall mewah bertaburan di seluruh pelosok Jakarta. Mobil mewah berseliweran setiap hari, memeriahkan jejeran kemacetan kota. Tapi tengoklah semuanya …… Adakah semua fasilitas tersebut ditujukan sebagai fasilitas umum dan sosial yang dapat dinikmati bagi masyarakat banyak? Tidak …… Sayang sekali, harus diulangi bahwa seluruh fasilitas yang ada saat ini tidak lagi menjadi fasilitas umum dan sosial yang terbuka bagi masyarakat luas, tetapi merupakan fasilitas sosial - komersial bagi segelintir masyarakat kelas atas. 

Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brodjonegoro di Kuningan yang pada jamannya sangat dibanggakan mahasiswa, kini telah berubah menjadi fasilitas komersial yang dikuasai swasta. Bahkan pusat perfilman “Usmar Ismail”, gedung wanita “Nyi Ageng Serang” yang berada di sebelahnya, nyaris kumuh dan mungkin hanya dapat dikenang saja keberadaannya. Belum lagi gelanggang remaja di seluruh wilayah Jakarta, komplek Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan dan lainnya . Kesemuanya merana dan kumuh karena salah urus. Jangankan menambah fasilitas umum dan sosial  bagi masyarakat, memelihara yang sudah dibangun oleh bang Ali – pun, kita tak mampu. Bahkan ada kecenderungan untuk meniadakannya dan “menjual” aset-aset pemerintah daerah ke tangan para pengusaha. Ini tentu sangat merisaukan bagi semua yang pernah merasakan masa-masa keemasan pemerintahan Ali Sadikin.

Judi, sejak jaman bang Ali memang sudah diharamkan. Bang Ali tahu akan hal itu. Bedanya, bang Ali mampu memanfaatkan dan mengendalikannya untuk pembangunan kota. Sekarang … judi masih tetap haram dan …. tetap ada. Namun, kita, nampaknya lebih suka dengan hal-hal yang bersifat munafik. Berpura-pura melarang dan menganggap judi tidak ada di Jakarta. Kemudian, Judi dikemas dengan nama lain "undian atau sumbangan" sehingga masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah "dipaksa" berjudi dengan dalih menjadi dermawan. Ini tentu sangat berbeda dengan kasino yang hanya menyentuh segelintir orang yang memang memiliki budaya "berjudi". 

Semua orang juga tahu sama tahu akan hal itu, karena seperti kata bang Ali, Judi tidak akan pernah dapat diberantas. Kini, judi kembali illegal seperti jaman sebelum pemerintahan bang Ali, dan hasil judipun kembali hanya dinikmati oleh segelintir oknum.

Mengingat semua hasil karya nyata bang Ali selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memang pantaslah bila beliau diangkat sebagai Empu Peradaban Kota, melengkapi berbagai penghargaan yang pernah diterimanya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bang Ali …. Jakarta sungguh beruntung pernah dipimpin oleh anda!!!

 Jakarta, 26 februari 2006