Pendidikan dan masa depan anak-anak kita.

Pada setiap bulan April, anak-anak di kelas terakhir, dari mulai tingkat sekolah dasar hingga di tingkat sekolah menengah sedang disibukkan dengan try out dan ujian-ujian masuk sekolah tingkat selanjutnya termasuk untuk masuk ke universitas. Bukan saja anak-anak yang sibuk, para orangtuapun cukup disibukkan dengan ritual menjelang akhir tahun ajaran, yaitu membantu anak-anaknya agar mendapat nilai yang baik dengan cara mengawasi jam belajar, mengajari anak-anak, dan bahkan ada yang sampai berpuasa dan shalat tahajud, memohon kepada Allah SWT agar anak-anaknya mendapatkan nilai yang memuaskan atau diterima di sekolah yang dituju.

Berbeda dengan dekade sebelumnya dimana ujian saringan masuk ke sekolah lanjutan/universitas dilaksanakan setelah anak-anak selesai ujian akhir, maka sejak beberapa tahun yang lalu, sejak awal tahun kalender, sekolah dan universitas mulai jorjoran memasang iklan pengumuman penerimaan/pelaksanaan ujian dalam rangka seleksi penerimaan murid dan mahasiswa baru pada triwulan kedua. Seleksi calon murid/mahasiswa telah dilaksanakan jauh hari sebelum ujian akhir berlangsung.

Anak-anak sendiri, tidak kalah stressnya dalam menghadapi evaluasi hasil belajar. Berbagai pelajaran tambahan dalam bentuk les, seperti les matematika atau bahasa Inggris sudah rutin menghiasi hari-harinya. Tidak itu saja, demi sebuah ambisi orangtua yang berbungkus “menyalurkan bakat anak” atau “mempersiapkan diri dalam era global”, sejak kecil anak-anak sudah pula disibukkan dengan kegiatan-kegiatan tari (umumnya balet atau tari bali), les musik, les melukis bahkan sampai dengan les-les kepribadian.

Betapa lelahnya menjadi anak-anak yang hidup di bawah tekanan “mempersiapkan diri memasuki era global”. Apalagi, hidup di kota besar yang padat, membuat perjalanan dari rumah ke sekolah lalu ke tempat les menjadi sangat panjang, lama dan menjemukan. Tidak jarang ditemukan, seorang anak harus bangun pada jam 04.30 untuk shalat, mandi dan segera berangkat ke sekolah. Sarapan di mobil, di tengah antrian mobil dalam kemacetan. Usai sekolah langsung berangkat ke tempat les dan baru kembali sampai rumah sesudah hari menjelang malam, atau sekitar jam 18.00 atau 19.00. Lelah lahir dan batin. Manalagi waktu yang tersisa untuk belajar, apalagi untuk bersenang-senang.

Ini adalah potret kehidupan seorang anak dari kelas menengah dan kelas atas di Indonesia terutama yang hidup di Jakarta. Namun kelelahan dan kejemuan bukan hanya milik mereka. Hampir semua anak-anak yang hidup di kota besar, mengalami hal yang sama. Bangun pagi, sarapan seadanya kalau sempat. Anak-anak lainnya masih harus mengejar kendaraan umum yang terkadang enggan mengangkut mereka, berpeluh sambil menghirup udara kotor bertimbal, yang katanya bisa menurunkan kecerdasan. Bahkan tidak jarang terlihat anak-anak usia sekolah masih berkeliaran, menjajakan koran atau bahkan menjajakan suara dalam lagu yang kadang tak jelas benar apa maknanya, di jalanan hingga larut malam untuk mengetuk belas kasih pengendara mobil. Entah orang tua mana yang tega membiarkan mereka kehilangan masa kanak-kanak yang ceria. Kemiskinan, mungkin telah membuat mereka tidak berdaya.

Begitu beratnya kehidupan yang harus dijalani anak-anak, hingga mereka sama sekali tidak lagi sempat mengikuti naluri alamiahnya, yaitu bermain, mengeksplorasi keingintahuannya dalam kegiatan yang sesuai dengan usianya. Yang paling parah, kegiatan mencari uang, cepat atau lambat, berdampak pada pemahaman mereka tentang uang dan pendidikan. Menyimak dua sisi yang jauh berbeda ini, terbersit pertanyaan, untuk apa sebenarnya semua “kehebohan” ini?

Ambisi orang tua.

Pendidikan dan masa depan anak-anak tidak pernah lepas dari perhatian para orang tua. Siapapun mereka dan dari kalangan apapun mereka. Orang tua akan selalu berharap bahwa anak-anak mereka, suatu waktu kelak, akan mencapai “kesuksesan” sebagaimana yang telah mereka raih. Bahkan di kalangan miskin, harapan ini semakin bertambah dengan keinginan agar anak-anak itu tidak lagi mengalami kepahitan hidup orang tuanya dan kalau mungkin menjadi “alat” dari orang tuanya untuk keluar dari jaring kemiskinan. Demi sebuah masa depan yang kita semua tidak tahu, maka seorang anak “dipaksa” sejak dini untuk mulai dibentuk sesuai dengan “imaginasi dan ambisi” orang tua akan masa depan yang nantinya akan dihadapi oleh anak.

Masa depan yang bagaimana yang akan dihadapi oleh si anak di masa yang akan datang?

Dalam pemikiran yang sangat sederhana, masa depan yang dihadapi oleh seorang anak adalah; dia harus bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di antaranya adalah kebutuhan sandang pangan dan papan. Bahkan kemudian, sesuai dengan kodrat yang ditetapkan dalam penciptaan manusia, maka si anak akan menikah dan beranak pinak, mengulangi siklus kehidupan manusia. Jadi, seluruh perjalanan hidup sejak kecil, bertumbuh menjadi kanak-kanak, remaja lalu beranjak dewasa lengkap dengan segala kegiatan fisik, maupun rohani, apakah itu bentuknya olah pikiran, yaitu bersekolah atau sekedar olah otot membantu orang tua bekerja di kebun/hutan, kesemuanya merupakan suatu latihan dan proses yang harus dijalani anak manusia untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut.

Andreas Harefa, salah seorang pelopor gerakan manusia pembelajar, dalam salah satu buku karangan, menyatakan bahwa pendidikan, seyogyanya harus mampu menjadikan masyarakat menjadi mandiri namun tidak menjauhkannya dari alam dan lingkungan dimana dia berada.

Kalau tujuan akhirnya adalah kemandirian baik secara fisik, emosional maupun keuangan, apalagi dengan prasyarat “tidak menjauhkan dari alam dan lingkungan dimana dia berada”, maka ada banyak cara untuk menuju kesana dan sekolah hanya merupakan salah satu cara saja. Dan sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mengakar kepada kebutuhan dan alam dimana peserta didik itu berada.

Dengan logika yang sederhana itu pula,  dan dalam kasus yang sangat ekstrim, kita kemudian dapat mempertanyakan, apakah sekolah bagi anak-anak suku anak dalam di Jambi atau anak-anak suku Dani di lembah Baliem, harus memiliki kurikulum yang sama dengan anak-anak di pulau Jawa? Tidak perlu terlalu jauh membandingkan dengan kebutuhan anak sekolah di pulau Jawa. Apakah sekolah yang dibutuhkan mereka sama dengan kebutuhan anak-anak sekolah di salah satu kota kabupaten di Sulawesi. Apakah mereka juga harus mengikuti kurikulum standar dari Diknas serta mengikuti ujian nasional? Apakah memang mereka membutuhkan hitungan-hitungan rumit a la anak-anak sekolah di kota-kota besar, sementara kebutuhan riel yang mereka hadapi adalah cara bertahan hidup di tengah hutan. Mereka membutuhkan keterampilan mengolah alam bukan hitung-hitungan matematika yang rumit. Pendapat ini mungkin dianggap sebagai “pelanggaran terhadap hak asasi manusia”. Menghambat kemajuan putera daerah.

Tetapi marilah kita berpikir secara rasional dan realistis. Berdasarkan penelitian, hanya ada 15% manusia yang bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sarjana ke atas terutama ditinjau dari sisi kemampuan akademik. 85% lainnya adalah manusia yang memang hanya mampu menempuh pendidikan menengah dan rendah, baik karena kemampuan akademis maupun finansial. Bagi anak-anak seperti ini, maka yang diperlukan adalah eksplorasi kemampuan ”non akademis”, berupa pengajaran praktis – keterampilan yang langsung dapat dimanfaatkan sebagai bekal menata kehidupan di masa depan. Sekaligus juga untuk mengeksplorasi ”bakat-bakat terpendam” mereka.  Bagi anak-anak seperti ini, sekolah umum cenderung membelenggu dan mematikan kreatifitas manusia.

Konon pula, keberhasilan Jepang dan Jerman untuk bangkit dari kehancuran total setelah perang dunia ke dua disebabkan karena pemerintah kedua negara tersebut menaruh prioritas pembangunan pendidikan jenjang menengah terutama pada pendidikan kejuruan. Bukan kepada pendidikan tinggi dengan gelar-gelar yang mentereng. Konsentrasi pembangunan tenaga menengah pada gilirannya, mampu meningkatkan jumlah tenaga terlatih kelas menengah yang kemudian menopang kebangkitan industri di kedua negara tersebut.

Sayangnya, paradigma pendidikan Indonesia cenderung ”menghamba” kepada gelar akademis. Bukan kepada proses dan kompetensi. Setiap orang dicekoki oleh paradigma bahwa menjadi sarjana adalah jaminan masa depan yang lebih cerah. Hal ini dilakukan tanpa melihat kondisi geografis, demografi, sosial, budaya serta distribusi ekonomi Indonesia yang kurang merata. Tidak heran bila akhirnya, semua orang berebut dan berlomba-lomba masuk universitas agar kelak menjadi sarjana. Kualitas lulusan SMApun semakin menurun, karena kualitas sekolah ditentukan oleh seberapa banyak lulusannya yang diterima di universitas terkemuka Indonesia, bukan oleh proses belajar-mengajar. Sebagian besar sekolah lebih bangga dengan status kelulusan 100% dibandingkan dengan kualitas lulusan. Tidak heran, saat para lulusan SMA tidak mampu melalui ujian saringan masuk Universitas berkualitas, maka universitas ”cap dua kendi” (ini istilah yang selalu digunakan Budi Tampubolon, untuk menekankan sesuatu yang buruk kualitasnya) pun dimasuki. Akhirnya, gelar sarjana tidak lagi mencerminkan kompetensi para penyandangnya.

Bahkan yang lebih menyedihkan, penghambaan kepada gelar ini merambat kepada golongan menengah dan para birokrat terhadap jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, yaitu terhadap gelar magister (S2), doktor (S3) dan professor. Semua orang, sekarang berebut untuk menyandang gelar profesi sebagai guru besar.

Konon, di negara maju seperti Perancis, banyak anak muda yang tidak memiliki ijasah bacalaureat (berhasil lulus dari sekolah setara SMA) yang menjadi ”tiket” masuk universitas/grande ecole. Toh lulusan sekolah mereka, pada jenjang manapun juga memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja. Walaupun dengan persyaratan ketat ”kompetensi”, seperti misalnya; bekerja sebagai tukang potong dagingpun wajib memiliki sertifikat yang menandai pengetahuannya tentang tubuh binatang dan bagaimana menghasilkan potongan-potongan daging yang baik dan benar dari setiap bagian tubuh binatang tersebut.

Masalahnya, perbedaan tingkat sosial di Indonesia terlalu besar dan berbagai kebijakan yang dibuat terlalu berorientasi pada kebutuhan golongan menengah ke atas yang memang sudah memerlukan pendidikan dengan wawasan global. Sementara itu, seperti sering dikatakan, 80% penduduk Indonesia hidup di pedesaan dan bahkan hingga di pelosok gunung/pedalaman hutan perawan dan pesisir pantai yang jauh dari jangkauan modernisasi yang melanda kota besar. Pendidikan kepada mereka tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan riel lingkungan hidup mereka yang dekat dengan alam. Yaitu kebutuhan pendidikan yang berbasis kompetensi untuk memanfaatkan alam sehingga mereka mampu menggunakan sumber daya alam sekelilingnya untuk kemudian meningkatkan taraf hidupnya. Ini mungkin lebih realistis daripada mendapat pendidikan akademis yang terasa absurd bagi rakyat kebanyakan.

Betapa besarnya kerugian bangsa ini bila para pengambil kebijakan tidak dapat menangkap esensi pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang memang beragam tingkat sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Kebutuhan akan pendidikan yang mampu membuat anak-anak Indonesia mandiri dan responsif terhadap lingkungan dimana mereka besar dan tinggal. Pendidikan yang mampu menahan mereka untuk tetap tinggal di kota tempat mereka lahir dan dibesarkan, mengembangkan potensi daerahnya masing-masing dibandingkan dengan keinginan berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota besar. Pendidikan yang mampu membuat seluruh anak Indonesia merasa sama tinggi sama derajat dimanapun mereka berada dan apapun profesinya.

Bila ini bisa diterapkan, tentu bangsa ini tidak akan mengalami kerugian akibat ketidak seimbangan antara biaya dan waktu yang terbuang dengan hasil pendidikan yang diperoleh peserta didik. Sampai kapan ini akan berlangsung?

Diselesaikan di lebak bulus – jakarta selatan, 5 mei 2006