Ada yang mencuri start untuk Pilkada lho….!!!

Pernah perhatikan spanduk-spanduk yang bertebaran di hampir seluruh jalan-jalan di Jakarta, bahkan hingga pelosok kampung? Spanduk yang biasanya berisi pesan sponsor (iklan) atau iklan layanan masyarakat itu, selama masa puasa dan minggu pertama lebaran, sebagian besar didominasi oleh BNP (Badan Narkotika Provinsi) dan PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) DKI Jakarta. Yang dari BNP, tentu saja mengingatkan masyarakat akan bahaya narkotika. Sedangkan yang dari PWNU, mengucapkan selamat berpuasa – selamat Idul Fitri, Selamat Mudik seraya menjamin keamanan harta benda yang ditinggalkan di Jakarta selama mudik.

So ….. apa yang aneh…? Nggak ada yang aneh sebetulnya kalau saja tidak terpampang wajah DR. H Fauzi Bowo, sang ketua kedua institusi tersebut yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Raya. Juga menjadi aneh bila kita menilik isi “pesan sponsor” tersebut; yaitu ucapan “Selamat mudik ….. dst” atau ”Selamat Idul Fitri ...dst”.

Menurut saya, akan lebih pantas bila ucapan ”selamat mudik dan jaminan keamanan atas harta benda yang ditinggal selama mudik” itu disampaikan oleh Sutiyoso sebagai penanggung jawab – gubernur kepala daerah. Bukan oleh Fauzi Bowo yang wakil gubernur. Ini bisa diinterpretasikan bahwa gubernur DKI Jakarta tidak bertanggung jawab atau tidak mau tahu dan tidak perduli atas kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Atau sudah ada pembagian tugas dengan sang wakil. Tetapi, selama hal itu dilaksanakan atan nama institusi resmi, maka selayaknya gubernur sebagai pucuk pimpinan daerahlah yang tampil, bukan aparat-aparat di bawahnya.

Atau kalau pesan tersebut adalah pesan dari Badan Narkotika Provinsi, tentu wajah sang ketua tidak akan mendominasi hampir 70% dari luas papan. Bahkan pesan itupun akan tetap ”berbunyi” walau wajah sang ketua tidak terpampang di dalamnya. Ada apa gerangan di kantor Gubernur DKI Jakarta? Persaingan pengaruh atau sang wakil gubernur kebablasan?

DR. Ing. H. Fauzi Bowo kerap disebut-sebut sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta dan dianggap sebagai satu-satunya calon ”putra daerah” yang paling representatif. Putra daerahkah dia? Menilik dari namanya..... rasanya jauh sekali dari nama-nama etnis Betawi. Malah lebih ”njawani” ketimbang betawi. Tapi bolehlah dianggap kalau nama Fauzi mewakili darah Betawi sang ibu dan Bowo mewakili darah Jawa ayahnya. Jadi ... nggak Betawi asli dong ......!!! Apalagi istrinyapun, walaupun termasuk penggerak organisasi wanita Betawi, tetapi dia adalah anak dari Sudjono Humardani, yang jelas-jelas berasal dari Jawa tengah. Mantan assisten pribadi Suharto pada era awal tahun 70 an dan juga salah seorang tokoh kejawen yang kerap dikatakan sebagai salah seorang ”guru dan penasihat” spiritual presiden RI ke 2 itu.

Tapi .... kenapa kita masih menyebut-nyebut keharusan ”putra daerah” untuk menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, apabila pada kenyataannya memang tidak ada putra daerah ”murni” yang layak untuk menduduki jabatan tersebut? Di Jakarta lagi ... kota dimana seluruh etnis dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul. Coba tilik dari kartu tanda penduduk DKI, teliti satu persatu nama penduduk dan nama orang tuanya. Atau kalau mungkin, ambil data yang lebih jauh mengenai asal etnisnya. Bisa ditanggung bahwa mayoritas penduduk Jakarta yang notabene calon pemilih pada pemilihan kepala daerah, bukanlah asli etnis Betawi. Jadi ... apa relevansi penekanan prasyarat calon gubernur DKI Jakarta harus ”putra daerah” bila pada kenyataannya etnis Betawi di kampungnya sendiri hanyalah penduduk minoritas?

Nah kembali kepada Fauzi Bowo, saya mengenal sosoknya, lebih dari 30 tahun yang lalu. Di kampus UI salemba 4. Saat itu, mungkin dia baru kembali dari Jerman dan membantu DR Ing Bianpoen untuk mata kuliah Perkotaan di tingkat 4 Jurusan Arsitektur. Muda ... wajah ganteng dan pintar .... (iyalah ... bila dibandingkan dengan sekarang, hehehe...!!). Mungkin juga masih bujangan. Jadi jangan heran kalau para mahasiswi jadi rajin mengikuti kuliah dan menyelesaikan tugas-tugas perkotaan. Bahkan saat harus asistensi ke kantor pak Bianpoen di lantai 23 Gedung DKI Blok G di Medan Merdeka Selatan, tak ada yang mengeluh (pak Bianpoen saat itu juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan – namun entah apa jabatan yang disandang Fauzi Bowo di DKI). Tapi empat tahun kemudian, saat saya mengikuti kuliah Perkotaan, saya tidak lagi melihat Fauzi Bowo. Entah apa karena dia sudah tidak lagi membantu pak Bianpoen Mungkin sudah lebih sibuk dengan pekerjaan dan jabatannya sudah lebih tinggi, sehingga tidak lagi memiliki waktu luang untuk membantu pak Bianpoen. Atau mungkin juga kelompok saya tidak pernah kebagian untuk bertemu dengan Fauzi Bowo.

Jadi... dibandingkan dengan calon Gubernur DKI lainnya yang hanya mampu menilik permasalahan DKI dari ”luar”, maka Fauzi Bowo jelas memiliki kelebihan yang tidak dimiliki calon lain. Dia sudah berkarir selama lebih dari 30 tahun di kantor Gubernur DKI. Meniti dengan sabar berbagai jabatan di kantor pemerintahan DKI  Jakarta dari jabatan terendah hingga kursi sekretaris daerah sebelum maju berpasangan dengan Sutiyoso ke kursi ”penguasa daerah” dan berhasil menduduki jabatan wakil Gubernur. Tentu dia sangat paham berbagai masalah yang ada di wilayahnya. Mungkin juga sampai ”ngelotok” di luar kepala.... Bahkan, mungkin juga dia sangat paham betapa besarnya ”pundi-pundi” jabatan gubernur DKI. Itu pula mungkin yang menjadi sebab dia tidak segan-segan memberikan ”advance payment” dengan cara mensponsori pemasangan spanduk atas nama BNP DKI dan PWNU secara jorjoran. Dengan syarat .... memasang wajahnya agar dikenal oleh masyarakat. Ini lho ..... calon gubernur DKI yang akan datang.... (dalam hati... tentunya)

Duh, bang Foke .... ente sadar nggak sih, kalo itu namanya menyalahgunakan jabatan. Himbauan anti narkotika memang perlu, tapi kan nggak mesti menampilkan wajah anda ....! Nggak ada relevansinya antara himbauan anti Narkotika dengan wajah ketua BNPnya, kecuali ... ya itu tadi ... pemasangan spanduk anti Narkotika itu anda yang sponsori! Karena, kalau BNP yang ”mbayari” maka, layaknya KPK mengusut ”penyalahgunaan dana BNP”. Alasannya ..... spanduk anti narkotika tidak memerlukan penonjolan wajah sang ketua!

Belum lagi spanduk-spanduk PWNU itu dimana ditonjolkan posisi bang Foke sebagai Ketua Tanfiziah .... Hehehe.... kok baru sekarang digembar-gemborkan kalo ente aktifis NU? Kapan terpilihnya ....??? Duh ... jangan disalahkan kalau masyarakat yang kritis akan menuduh ... lagi-lagi ... CURI START untuk PILKADA DKI. Mendayagunakan segala posisi dan jabatan untuk lebih mengenalkan diri kepada masyarakat. Akses ini yang tidak dimiliki oleh bakal calon gubernur DKI lainnya seperti Faisal Basri, Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmaja, Adang Daradjatun dan lainnya.

Yah.... sayang deh ...!! Praktek seperti ini semakin memperjelas posisi Fauzi Bowo...! Tidak lebih baik dari yang lain dalam arti kata ”santun dan beretika”, menunggu dengan tenang saat berkampanye tiba sambil bekerja sebaik-baiknya. Daripada menggunakan berbagai kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Akan lebih baik bila... Fauzi Bowo bekerja sebaik-baiknya saja sebagai wakil gubernur, supaya masyarakat menilai hasil kerja nyatanya.

Mungkin ... sadar bahwa akan posisinya sebagai ”skondan” Sutiyoso tidak akan ”dilirik” masyarakat, maka dia dan para pendukungnya ”gelap mata”, menerobos batas etika dan kesantunan dengan menggunakan berbagai cara untuk lebih dini memperkenalkan diri kepada masyarakat DKI yang multi etnis. Bukan tidak mungkin, masyarakat etnis betawipun tidak mengenal sama sekali siapa Fauzi Bowo. Itu sebabnya, acara maulid atau isra mi’raj di masjid-masjid kampung di pelosok pun disponsorinya (eh ... mesjid kampung dekat rumah saya. didatangi juga lho...!!)

Sekarang ... spanduk PWNU memang sudah lenyap .... Mungkin menunggu momen lain yang pas untuk mengeluarkan tema baru. Tetapi wajah Fauzi Bowo dengan kumisnya itu masih saja terpampang mengawal slogan BNP. Minimal yang selalu saya lewati di pojok perempatan RS Fatmawati.

Masyarakat Jakarta adalah masyarakat multi etnis dan kita harus realitis bahwa etnis Betawi (asli) sudah menjadi minoritas di kampungnya sendiri  Jadi jualan ”putra daerah” nggak akan laku disini dan ketinggalan jaman. Kecuali kalau ... FPI dan FBR melakukan sweeping dan memaksa rakyat memilih Fauzi Bowo menjadi gubernur DKI!! Ah ..... ngeri skaleee!!!

31 oktober 2006

(saya juga separo etnis betawi lho!)