Berbagai masalah pada Tahun Ajaran Baru

Hari ini, sebelum pergi ke kantor, saya harus menyempatkan diri ke sekolah anak untuk daftar ulang. Sekolah jaman sekarang, setiap awal tahun ajaran baru, siswa harus daftar ulang. Kalau nggak, dianggap tidak meneruskan sekolah lagi. Padahal, jaman saya sekolah dulu, dari TK sampai SMA, kecuali saat kuliah, nggak ada yang namanya daftar ulang. 

Pada akhir tahun ajaran baru, siswa langsung masuk sekolah. Upacara sebentar lalu masuk kelas dan dibagi buku pelajaran untuk dipinjamkan selama satu tahun pelajaran.
Sekarang, orangtua disibukkan lahir, batin dan materi untuk menyelesaikan segala macam kebutuhan sekolah. Mulai dari uang kegiatan extra curriculum, uang buku, uang sekolah bulan pertama, uang seragam dan lain-lain. Seolah-olah, orangtua akan kabur dan tidak bertanggungjawab atas pembayaran segala macam kebutuhan sekolah, maka sekolah mewajibkan pembayaran di muka. Entah sejak kapan, ritual bayar membayar di awal tahun ajaran sekolah ini dimulai.

Kalau diteliti lebih jauh lagi, jumlah sekolah saat ini sudah jauh lebih banyak. Di beberapa tempat malah ada sekolah yang ditutup karena konon katanya jumlah murid semakin  berkurang akibat keberhasilan program keluarga berencana.Secara materi, konon katanya negara kita sudah lebih maju dari jaman tahun 1960an. Apalagi sekarang pemerintah sudah "dipaksa" menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%, tetapi pada kenyataannya masyarakat terutama di kalangan bawah mengeluhkan berbagi pungutan yang katanya "liar", tapi kok selalu berulang-ulang dan nggak pernah diberantas. 

Di lain pihak, kesempatan melanjutkan sekolah tidak lagi bebas, dibatasi dengan berbagai aturan. Sekolah-sekolah menerapkan batas minimum nilai siswa. Dimana esensi pendidikan dan pengajaran bila hanya siswa pandai yang diterima sekolah yang berkualitas? 

Bagaimana kita bisa memajukan kemampuan siswa bila siswa yang "kurang" kemampuan akademisnya tidak memperoleh kesempatan belajar di sekolah yang berkualitas? Apalagi bila sekolah berkualitas dengan biaya yang terjangkau menjadi semakin langka.

Alangkah baiknya bila penerimaan siswa didasarkan pada radius tempat tinggal. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin dekat radius tempat tinggal siswa dengan lokasi sekolah. Misalnya saja, untuk penerimaan siswa SD, maka suatu SD Negeri hanya boleh menerima murid yang bertempat tinggal sejauh maksimum dalam radius 500m dari sekolah. Ini jarak maksimum kenyamanan pejalan kaki. Jadi siswa cukup berjalan kaki saja dari rumah ke sekolah. Siswa yang lebih besar, seperti siswa SMP bersekolah dalam radius 2km dan seterusnya. Kesemuanya diatur oleh sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.

Dampaknya? Minimal, kemacetan di depan sekolah saat masuk dan bubar sekolah akan berkurang, karena sebagian besar murid berangkat dan pulang hanya dengan berjalan kaki. Jadi bisa mengurangi polusi udara. Lalu, siswa tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh, jadi tidak terlalu lelah yang memungkinkan siswa menjadi temperamental yang berakibat tawuran. Waktu luangnya bisa lebih dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan positif. Bagi orangtua, setidaknya, pengeluaran untuk biaya transportasi anakpun menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Dengan demikian tidak akan ada lagi sekolah yang pilih-pilih murid, hanya menerima murid yang pandai, sementara murid yang kurang tidak dapat bersekolah yang terletak didekat rumahnya. Tidak ada lagi sekolah favorit, tidak ada juga orangtua yang harus tarik urat memilih-milih sekolah dan main belakang, sogok menyogok, guna memperoleh bangku sekolah favorit. Sekolah yang hanya menerima murid pandai, sepertinya hanya menjadi sekolah yang kehilangan spirit dan makna pengajaran dan pendidikan. Karena, murid pandai "tidak perlu" lagi diajar, mungkin hanya perlu dididik mengenai budi pekerti agar akhlak/moralnya lebih terjaga. Keberhasilan dan kebanggaan institusi pendidikan adalah manakala institusi tersebut "mampu" menghasilkan murid-murid yang pandai secara akademis dan bermoral/beretika walaupun semula hanya memiliki sumber/bibit yang kurang berkualitas. 

Buat pemerintah dan guru-guru, hilangnya sekolah favorit diharapkan bisa meningkatkan dan menyamakan kualitas sekolah-sekolah di seluruh penjuru. Kalau orangtua atau murid ingin masuk sekolah yang berkualitas "lebih" dan mampu membiayainya, silakan masuk sekolah swasta yang berlabel "Nasional plus" atau bertaraf internasional yang betul-betul internasional seperti British International School, Jakarta International School (USA), Singapore International School (SIS), yang sekarang menjamur di kota-kota besar Indonesia dan bukan hanya sekedar Sekolah negeri lokal yang memberi label beberapa kelasnya dengan Kelas Internasional tetapi tidak jelas apa maunya.

Mungkinkah ini terjadi? Kenapa tidak? Asal ada kemauan dari para stake holder.