Kebijakan Ngawur akibat Defisit Listrik

Kemarin dan tadi pagi saya dengar di radio/tv bahwa pemerintah berencana menerbitkan SKB 5 Menteri yang isinya menganjurkan/mewajibkan (?) industri untuk memberlakukan tambahan 2 hari kerja (sabtu+minggu) setiap bulannya. Alasannya adalah untuk memeratakan beban puncak listrik sehingga dapat mengurangi defisit penggunaan listrik.

Entah bagaimana cara para pembuat kebijakan itu berhitung mengenai defisit listrik dan cara penanggulangannya hingga membuahkan kesimpulan dan keputusan tersebut. Mungkin mereka hanya berhitung jumlah pemakaian listrik oleh industri setiap hari dan setiap bulan. Padahal beban puncak tidak akan berkurang selama jam kerjanya tetap. Misalnya saja; kalau semua pabrik bekerja (tanpa lembur) selama 8 jam/hari katakanlah dari jam 8 s/d jam 17 ditambah dengan istirahat 1 jam per hari. Maka kalau satu hari dikurangi 2 jam, buruh akan bekerja dari jam 09.00 s/d 16.00, maka beban puncak listrik selama 7 jam dari jam 09.00 s/d 16.00 tidak akan pernah berkurang. Mungkin jumlah pemakaiannya berkurang karena ada pengurangan pemakaian listrik selama 2 jam per hari, yaitu 1 jam pagi dan 1 jam sore, tetapi tidak signifikan. Sementara pemakaian listrik selama jam kerja yaitu mulai jam 09.00 s/d 16.00, tetap tidak berubah. Jadi pada jam tersebut PLN tetap saja harus menyediakan pasokan listrik dengan jumlah yang sama. Begitu juga bila kita menggeser-geser jam kerja. Jumlah pemakaian per hari bisa berkurang tetapi pasokan listrik pada beban puncak pemakaian listrik tetap sama tingginya baik sebelum terbitnya SKB maupun sesudahnya.

Para pengusaha tentu juga akan sangat berkeberatan bila buruh harus bekerja pada hari minggu. Minggu adalah hari libur dan mewajibkan buruh masuk berarti membayarnya 2x lipat, sementara hasil kerjanya tidak 2x lipat. Jadi dari sudut pandang industri kebijakan yang tertuang dalam SKB 5 Mentri merupakan ineffisiensi yang luar biasa.

Para buruhpun belum tentu suka dengan kebijakan tersebut. Mereka butuh libur untuk beristirahat, bercengkerama dengan keluarga atau bahkan pulang kampung menemui keluarga yang ditinggal merantau ke kota besar. Tidak semua orang bekerja demi tujuan materi semata, ada waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan non materi.

Pemerintah mungkin bingung memecahkan masalah defisit pasokan listrik, yang sebenarnya sudah alarming sejak beberapa tahun yang lalu. Apalagi, penyediaan Infrastruktur, termasuk listrik adalah salah satu kewajiban pemerintah kepada rakyat, untuk memenuhinya. Dan mereka sudah lalai untuk melaksanakannya. Mungkin kesibukan menghitung bonus, kongkalikong proyek membuat para pejabat terkait lupa akan gunung es defisit pasokan listrik. Wallahu'alam 

Gosip dibalik permintaan keringanan biaya masuk UI; Korban poligami

Apa hubungan antara poligami dan masuk UI?
Ternyata ada...  dan memang sangat mungkin. Lalu kalau poligami dihubungkan dengan permohonan keringanan biaya masuk UI? SO pastilah..... Semua orang juga tahu, hubungannya akan terang benderang. Nah, kasus ni mungkin bisa jadi peringatan bagi para pelaku poligami.

Awal bulan Juli 2008, adalah bulan sibuk orangtua dan mahasiswa yang ikut jadi panitia seleksi permohonan  keringanan uang masuk/kuliah di UI. Entah apa nama programnya. Tapi begitulah, yang menseleksi siapa-siapa yang patut mendapat keringanan. Supaya mereka tahu, bahwa tidak mudah memberi keringanan secara tepat sasaran dan berkeadilan. Harus ada mekanisme yang betul, karena bukan tidak mungkin di antara pemohon, terselip satu dua orang yang sebetulnya mampu, tapi coba-coba. Mumpung ada kesempatan. Kan orang Indonesia terkenal sangat pandai memanfaatkan kesempatan.

Konon, mahasiswa di salah satu fakultas di UI, kebingungan untuk memutuskan apakah calon mahasiswa baru itu pantas mendapat keringanan atau tidak. Masalah yang dihadapinya memang agak lucu banget. Ceritanya begini;

Calon mahasiswa meminta keringanan pembayaran. Sayang, saya nggak nanya detail, keringanan macam apa yang dimintanya. Ini soal biasa. Keterangan gaji si bapak, ternyata mencantumkan nilai 13 juta sebagai monthly take home pay. Si mahasiswa penyeleksi mulai bingung. Soalnya, gak nyambung banget. Mestinya orang yang gajinya 13 juta per bulan, nggak pantas diberi keringanan.

Bayangkan saja, UMR di DKI Jakarta, kalau nggak salah hanya sebesar 950 ribu. Gaji PNS nya professor di UI, nggak sampe 5 juta. Rata-rata gaji manajer di perusahaan besar di Jakarta, antara 10 - 20 juta, walau ada yang di atas itu, biasanya di Oil Co, tapi banyak juga yang bergaji di bawah 10 juta. Nah menilik range gaji seperti itu, mestinya bapak si calon mahasiswa ini termasuk berpangkat manajer ke atas di Jakarta dan kalau berdasarkan salary survey, dia termasuk golongan menengah atas. Dia pasti mampu hidup berkecukupan di Jakarta dan bahkan masih bisa menabung setiap bulan untuk biaya pendidikan anak-anaknya, bila berhemat. Jadi nggak pantas memperoleh keringanan.

Yang jadi masalah; si bapak berkilah bahwa dia tidak mampu membayar uang masuk dan kuliah anaknya di UI, karena dia harus membiayai 2 rumah tangga. Aku yang lagi telmi (maklum hari minggu ...) bertanya... "Memang mereka menanggung biaya orangtua/mertuanya ya?" Ini kan hal biasa di Indonesia, anak yang sudah menikah seringkali diminta ikut membiayai kebutuhan rumahtangga orangtua. Tapi, jawabannya ternyata bukan seperti yang kubayangkan.

Bapak si calon mahasiswa itu ternyata memiliki dua istri Dua keluarga yang harus dibiayai dengan entah berapa orang anak dari ke dua istrinya itu.. Jadi, mungkin dia berhitung bahwa gajinya bisa dihitung hanya 6,5juta karena dibagi untuk masing-masing keluarganya. Jumlah yang memang hanya pas-pasan untuk hidup secara layak di Jakarta.  

Oalah... pak ,,,,, pak .....!!! Ini salah satu konsekuensi poligami. Jadi kalo enaknya berpoligami dinikmati sendiri, mbok ya kalo sudah susah ya telan sendiri. Jangan nyabot hak calon mahasiswa yang betul-betul nggak mampu!

YA... tapi, namanya juga usaha,.... Begitu mungkin yang ada di kepala si bapak 

Penerimaan Mahasiswa Baru --> Mendzalimi orang tak mampu?

Seperti yang sudah direncanakan sejak semula, hari ini, teman kantorku minta ijin cuti untuk mengajukan “banding” atas permohonan keringanan uang kuliah dan uang masuk anak sulungnya di UI.

Temanku ini single parent yang memiliki 2 orang anak. Yang sulung diterima di UI sedangkan anak bungsunya diterima di SMP negri. Suaminya sudah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu dan sekarang mereka bertiga tinggal, menumpang di rumah neneknya.

Sore tadi, sambil mengendarai mobil saat pulang kantor, saya sempat berkomunikasi melalui sms untuk menyampaikan beberapa urusan kantor yang dititipkannya kemarin.

“Kamu dimana? Sudah beres urusan bandingnya?

“Belum mbak! Bete banget … nggak ada kepastian jam berapa dipanggil. Bayangin aja, kami cuma diberitahu bahwa banding dilakukan pada hari Jum’at jam 08.00. nggak ada penjelasan lain. JAdi bayangin deh…. Dari jam 08.00 aku stand by di Depok.

“Gila ……? Yang bener aja?”

“Iya…. Aku lagi antri nih….! Nah itu … baru dipanggil buat wawancara.”

Jarum jam sudah menunjukkan angka 8. Yang ini angka 8 saat matahari sudah tenggelam. Jadi temanku sudah “nangkring” di Depok selama 12 jam!

Sebelum aku cuti akhir bulan yang lalu, aku sudah bilang agar dia tidak sungkan “memperjuangkan” permohonan keringanan uang masuk dan uang kuliah, kalau memang membutuhkan.

“Ada harga yang harus dibayar untuk itu! Kalau kamu memang kurang mampu membayar, perjuangkan dengan segala cara. Mulai dari permohonan keringanan hingga pembebasan atau yang teringan mengangsur pembayaran.”

“Tapi … nanti kalau aku terlalu rewel, bisa-bisa anakku nggak diterima kuliah dong.”

“Nggaklah…. Anakmu sudah diterima, tidak ada alasan untuk menolak mahasiswa yang tidak mampu, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri. UI punya dana untuk mengatasi biaya kuliah mahasiswa yang orangtuanya kurang mampu.”

“Bener nih?”

“Aku pernah baca itu. Tapi UI tentu nggak mau kebobolan dan kebijakannya menjadi tidak tepat sasaran. Jadi pasti ada mekanisme yang bisa merontokkan niat orangtua yang hanya pura-pura tidak mampu membayar. Jadi hanya orang yang benar-benar membutuhkan yang akan sabar menjalani proses tersebut. Nah kalau kamu memang butuh, jalani saja”

Kemarin, saat bertemu di kantor, dia sudah bicara panjang lebar tentang apa yang sudah dijalaninya. Betapa segala persyaratan yang diminta oleh fakultas, betul-betul seperti mengumbar “aib” diri sendiri.

“Bayangin, mbak! Surat keterangan gaji dari kantor wajib dilegalisir oleh RT – RW dan lurah. Belum lagi keterangan ini itu yang betul-betul bikin aku malu, rasanya”.

“Yah, nasib, lah! Mau diapain lagi? Makanya dari awal, aku sudah bilang, cuma orang yang betul butuh yang akan menjalani proses ini. Pokoknya berjuang sampai putus urat malu”

*****

Begitulah perjuangan temanku dan banyak orangtua lain yang sedang menggapai asa melalui anak-anaknya yang diterima di Universitas penyandang nama negara yang gemah ripah loh jinawi tapi sekarang sedang sekarat lahir batin.

Bahwa mekanismenya panjang, aku sudah membayangkan dan dapat memaklumi. Tetapi kalau setelah direpotkan dengan berbagai surat-surat dan pernyataan lalu orangtua “disiksa” untuk menunggu dan menunggu tanpa ada kejelasan waktu, maka aku nggak habis pikir, apa yang ada di belakang kepala pembuat kebijakan dan para pelaksananya.

Bukankah ada banyak ahli manajemen di UI yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang effisiensi waktu dan customer satisfaction. Mereka tentunya tahu cara bekerja yang effisien demi kepuasan orangtua dan calon mahasiswa. Ini kalau dikaitkan dengan customer satisfaction.

Tapi mungkin aku lupa, bahwa calon mahasiswa dan orangtuanya, bisa jadi tidak digolongkan sebagai customer yang perlu diberikan layanan yang memuaskan. Tetapi mereka adalah pihak yang membutuhkan jasa. Menjadi pihak yang lemah! Jadi yang butuh harus mengalah dan mematuhi aturan main pihak yang lebih kuat. Yang terlihat hanya semangat : kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?

Ini, kan sebuah pemborosan, kerugian bagi perusahaan tempat para orangtua bekerja. Bayangkan ada berapa banyak orangtua yang terpaksa mengambil cuti, dan berapa banyak pekerjaan kantor terbengkelai. Mungkin …. Manajemen UI dan para pelaksananya berkilah…. "Emang gue pikirin…..!!! Yang butuh siapa?"

Tapi, cobalah sedikit berempati…. Andaikan orangtua calon mahasiswa itu seorang buruh harian. Seorang tukang ojek, supir bus/angkutan kota atau pedagang sayur yang kesemuanya mengandalkan pemasukan harian bagi kelangsungan rumah tangganya. Maka karena rasa cintanya pada si anak… Karena setumpuk asa akan masa depan yang lebih cerah, yang digantungkan pada si anak yang telah diterima di UI, maka dia kehilangan sumber penghasilannya hari ini dan hari-hari sebelumnya demi mengurus segala macam persyaratan.

Demi anaknya yang telah diterima di UI, yang sedang diperjuangkannya untuk memperoleh keringanan biaya, maka anaknya yang lain terpaksa kelaparan di rumah. Karena bapaknya harus bolos bekerja dan ibunya tidak diperbolehkan berhutang lagi di warung, karena hutang-hutangnya yang kemarin belum terlunasi.

Padahal… andaikan saja ada empati bagi mereka yang kurang beruntung itu, maka aku yakin manajemen UI pasti sudah tahu dan mampu melakukannya. Tidak sulit! Saat pengembalian formulir permohonan keringanan, fakultas yang bersangkutan langsung menetapkan jadwal pertemuan evaluasi/wawancara. Katakanlah satu orang mahasiswa perlu dilayani selama 15-30 menit, alokasikan saja waktunya dan fakultas tinggal “menugaskan” sejumlah dosen dan panitia PMB. Katakanlah ada sepuluh orang hingga secara simultan ada 10 orang calon mahasiswa yang terlayani. Jadi orangtua dan mahasiswa tinggal datang pada jam yang telah ditetapkan. Tidak harus menunggu dari pagi tanpa kejelasan waktu.

Tapi, mungkin empati itu sudah hilang …. Atau segala teori manajemen itu memang hanya tinggal teori yang para pengajarnya sendiri tidak mampu menerapkan dan melaksanakannya pada diri sendiri.

Aku hanya teringat pada suatu tulisan, yang aku sendiri lupa isi persisnya. Tapi intinya begini:

Bila anak kita dididik dengan penuh empati, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang penuh kasih sayang. Maka analoginya; bila anak-anak kita (baca: calon mahasiswa kurang mampu) diperlakukan dengan semena-mena saat penerimaan mahasiswa maka jangan kaget bila saat mereka terjun ke masyarakat kelak, maka mereka akan menjadi pejabat yang semena–mena dan suka mempersulit rakyatnya.

Jadi….. kalau ternyata Indonesia sekarang menjadi carut marut. Lembaga Eksekutif Legislatif dan Yudikatif sudah menjadi sarang korupsi. Tidak ada lagi empati kepada sesama, maka mungkin kita patut memutar kembali ingatan kita… contoh apa yang sudah kita terima dari lembaga pengajaran kita, baik yang formal maupun informal.

Yah…. Beginilah nasib …. Semoga, tidak ada menambah kesusahan dengan pertanyaan : Siapa suruh jadi orang miskin????

Lika-liku masuk UI

Teman sekantorku yang posisinya sebagai sekretaris, selama satu bulan terakhir ini, merasa enggak enak sama boss. Dia terpaksa beberapa kali mengambil cuti karena harus mengurus sekolah dua anak gadisnya. Yang besar diterima di Fakultas Ilmu Budaya alias FIB–UI.sedangkan yang kecil baru lulus SD dan harus mendaftar ke SMP.

Beruntung dia diterima di SMP Negeri, jadi tidak terlalu “menguras biaya”, walaupun tetap saja nggak ada yang gratis. Ada urusan uang seragam, uang kegiatan sekolah yang harus dibayar. Akan hal, anaknya yang mau masuk ke FIB–UI, harus didampingi dan dipersyaratkan kehadiran orang tua. Ini dikarenakan temanku ingin mendapat keringanan biaya masuk maupun uang kuliah.

Masyarakat hanya dapat informasi bahwa biaya masuk UI adalah 25 juta dan uang kuliah sebesar 5 – 10 juta per semester. Suamiku bilang bahwa ada kebijakan UI/fakultas untuk memberikan keringanan dalam program yang mereka namakan bea siswa. Keringanan ini bermacam, dari jenis teringan berupa pembayaran yang diangsur sampai dengan 6 bulan alias 6 kali, pengurangan jumlah kewajiban hingga yang terbesar penghapusan biaya masuk universitas.

Konon kabarnya patokan uang masuk UI adalah dari 100 ribu hingga 25 juta untuk program regular. Tapi jangan bicara biaya masuk untuk program Internasional atau KSDI alias Kerjasama Daerah dan Industri. Yang dua ini program khusus yang uang masuk dan uang kuliahnya tidak bisa tawar menawar. Yang Internasional memakai acuan USD sedangkan KSDI, kalau tidak salah harus dibayar sekaligus dimuka. 

Namanya saja PEMBERIAN KERINGANAN…. Untuk dan atas nama keadilan dan supaya tepat sasaran, UI tentu tidak mau kebobolan memberikan keringanan pada mahasiswa yang kurang tepat. Maka dipasanglah berbagai rambu-rambu, sehingga hanya orang-orang yang betul-betul tidak mampulah yang akan terus berjuang untuk terus menerus memenuhi persyaratan yang diminta.

Orang boleh bilang bahwa persyaratan yang diminta, terlalu mengada-ada. Tapi setelah ngobrol-ngobrol informal saat di Ujung Genteng dengan pak Herr Suryantono PhD yang ketua panitia penerimaan mahasiswa program KSDI dan juga suami, aku bisa memahaminya.

Aku juga ingat cerita iparku. Di sekolah katolik favorit seperti Tarakanika, pada saat pendaftaran siswa baru, banyak ibu-ibu yang berpenampilan sangat sederhana bahkan hingga bersandal jepit mendaftarkan anaknya dan berharap agar uang masuk dan uang sekolahnya tidak terlalu tinggi. Padahal setelah si anak sekolah, maka keluarlah kondisi aslinya. Si anak di antar/jemput dengan mobil mewah. Nah sejak itu pula mereka menerapkan kiat lain untuk menjerat “para penipu” biaya pendidikan sekolah swasta itu.

Nah… darimana UI menilai orangtua si calon mahasiswa betul-betul tidak mampu. Yang pertama, formulir isian standar dengan berbagai macam lampiran. Nah lampiran ini yang bisa membuka kondisi riel orangtua si anak. Orangtua yang mampu akan merasa jengah memenuhi segala macam persyaratan yang diminta.

Lampirannya konon berupa foto rumah dari luar dan dalam yang dilengkapi dengan konfirmasi berupa tandatangan 3 tetangga terdekat. Si  tetangga juga “dipaksa” menuliskan data pribadi untuk konfirmasi. Lalu rekening listrik dan telpon, Kartu keluarga, Keterangan gaji dan keterangan domisili yang disahkan dari RT – RW – Lurah hingga camat. Pada akhirnya ada pernyataan yang ditandatangani anak dan orangtua bahwa "apabila keterangan yang diberikan ternyata palsu dan tidak benar, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Universitas"

Njlimet …..? Merendahkan martabat orang tua…? Tentu saja…. Apa boleh buat, ini harga yang harus dibayar supaya subsidi tidak salah sasaran. Orang yang mampu dan atau setengah mampu tidak akan sudi bersusah payah melakukan prosedur tersebut dan memenuhi semua persayaratan. Orang yang setengah mampu, jatuh-jatuhnya akan tetap membayar sesuai dengan biaya dasar yang 25 juta, tetapi dengan cara mengangsur selama 6 bulan. Tetapi mereka yang  betul-betul tidak mampu akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai putus urat malu agar anaknya bisa masuk UI dengan hanya membayar 100 ribu rupiah saja atau bahkan gratis.

Cukup adil bukan?

Nggak naik kelas? Pindah aja...!!!!

Usai mengambil raport akhir tahun anakku, sambil mengantar anak ke rumah (karena saya harus segera kembali ke kantor), anakku cerita; temannya Hilda akan pindah sekolah sehingga murid di kelasnya hanya tinggal 14 orang saja.

"Kenapa pindah? Tanggung banget... sudah kelas 6, sebentar lagi ujian akhir."

"Nggak tau, deh, kata Filza, dia nggak naik kelas. Jadi orangtuanya minta ke sekolah supaya Hilda tetap naik kelas, dengan kesepakatan dia harus pindah sekolah.”

“Memang seberapa begonia sih temanmu itu, sampe nggak naik kelas?”

“Aduh ma… ribet sih…. Dia tu suka cari perhatian …. Waktu kami ujian semester, dia nggak masuk, jadi nggak ikut ujian. Terus waktu ada jadwal ujian ulangan, dia juga nggak ikut. Nah, gimana mau naik kelas? Ulangan harian, dia juga sering nggak ngerjain soal….”

“Mungkin dia sakit beneran….”

“Ih … nggak lagi. Bu Anggi kan buka tempat les piano dekat rumah Hilda. Nah bu Anggi pernah ketemu Hilda lagi main. Padahal itu lagi jadwal ujian yang dia nggak masuk-masuk itu lho…!”

Aku terhenyak mendengar cerita itu. Pasti ada yang nggak beres, entah sekolah dan guru-gurunya yang nggak beres, atau malah ada problem di keluarganya sehingga si anak menjadi korban. Apalagi, ada statement anakku yang menyatakan bahwa temanku itu suka mencari perhatian dari orang lain.

*****

Pindah sekolah karena tidak naik kelas menjadi budaya pendidikan di Indonesia. Entah sejak kapan, siapa pencetus gagasan tersebut dan siapa memulainya tetapi sekarang hal itu menjadi solusi bagi anak-anak yang tinggal kelas untuk menutupi “aib”nya. Padahal, bukankah kegagalan (tidak naik kelas atau tidak lulus) merupakan suatu hal yang biasa dan bagian dari pengalaman hidup. Apa guna kita membohongi diri … pura-pura pintar dan naik kelas, tapi pindah sekolah? Dunia pendidikan begitu banyak berubah …. Kita sudah kehilangan roh pendidikan.

Dulu, saat masuk kelas 7 (kelas 1 SMP) di SMPN1 Karawang, di kelas saya, kelas 1A ada 3 orang anak yang tinggal kelas. Ketiganya lelaki. Satu orang, aduh…. Minta ampun bandelnya, tapi dua lainnya baik-baik saja. Kalau dibilang mereka bodoh, rasanya nggaklah. Mungkin mereka nakal, sehingga kurang memperhatikan pelajaran, sebab saat mengulang, mereka termasuk dalam golongan rata-rata.

Saat saya masuk kelas 1 SMAK Xaverius di Jambi, juga ada yang mengulang. Temanku itu namanya Jafri …. Minta ampun juga bandelnya,. Senang mengganggu orang, dan aku termasuk salah satu orang yang suka diganggunya (saat masih di kelas 3 SMPK XAverius jambi). Tapi setelah sekelas di SMA dan bergaul, ternyata kami menjadi teman karib yang sering meluangkan waktu akhir pekan bersama, jalan-jalan ke Kenali Asam.

Begitu juga saat akhirnya aku pindak ke Jakarta dan masuk ke SMAK Fons Vitae 1 di jalan Matraman Raya 129 – Jakarta Timur… (Gile, masih inget juga alamatnya). Di sekolah khusus perempuan ini (saat itu, sekarang sudah gabung lelaki dan perempuan), ada 2 orang siswa yang harus mengulang karena tidak lulus ujian.

Memang, itu cerita kuno, yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu namun berlangsung selama 6 tahun. Saat itu, siswa tidak naik kelas atau tidak lulus, merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak menjadi sebuah pemandangan yang aneh bila dalam suatu kelas ada murid mengulang. Salah satu adikkupun ada yang pernah mengulang kelas. Tidak ada upaya atau intervensi orangtua yang “memaksa” anaknya harus naik kelas walaupun dengan konsekuensi pindah sekolah.

Memang, jaman sudah berubah. Tidak naik kelas, tidak lulus sepertinya menjadi aib besar yang harus ditutupi. Siswa menjadi beringas dan “menyerang” guru atau sekolah kalau tidak naik kelas. Mereka lupa bahwa ulangan dan ujian hanya sebuah alat untuk mengukur kemampuan kita menyerap pelajaran sekolah. Naik kelas hanya sebuah petanda bahwa siswa dianggap “mampu” melewati batas minimal. Siswa lupa, bahwa ulangan, ujian dan sekolah hanya salah satu kegiatan selama manusia hidup. Masih ada banyak kegiatan yang sebetulnya akan banyak mempengaruhi “keberhasilan” anak didik mengarungi hidup saat dewasa nanti. Bukan tidak mungkin kegagalan sekolah (tidak naik kelas dan tidak lulus) menjadi suatu pengalaman bagi manusia bagaimana “mengelola” emosi saat mengalami kegagalan untuk kemudian bangkit kembali.

Tapi, seperti biasa, bicara lebih mudah daripada melakukannya. Tetapi bukankah kita sebagai orangtua “wajib” ingat bahwa sekolah hanya salah satu wahana bagi anak-anak kita untuk belajar dan mendapatkan pengalaman sebagai bekal hidup. Dan pengalaman itu tidak harus pengalaman yang manis, tetapi juga pengalaman pahit. Bukankan hidup juga tidak selamanya manis???

Berbagai masalah pada Tahun Ajaran Baru

Hari ini, sebelum pergi ke kantor, saya harus menyempatkan diri ke sekolah anak untuk daftar ulang. Sekolah jaman sekarang, setiap awal tahun ajaran baru, siswa harus daftar ulang. Kalau nggak, dianggap tidak meneruskan sekolah lagi. Padahal, jaman saya sekolah dulu, dari TK sampai SMA, kecuali saat kuliah, nggak ada yang namanya daftar ulang. 

Pada akhir tahun ajaran baru, siswa langsung masuk sekolah. Upacara sebentar lalu masuk kelas dan dibagi buku pelajaran untuk dipinjamkan selama satu tahun pelajaran.
Sekarang, orangtua disibukkan lahir, batin dan materi untuk menyelesaikan segala macam kebutuhan sekolah. Mulai dari uang kegiatan extra curriculum, uang buku, uang sekolah bulan pertama, uang seragam dan lain-lain. Seolah-olah, orangtua akan kabur dan tidak bertanggungjawab atas pembayaran segala macam kebutuhan sekolah, maka sekolah mewajibkan pembayaran di muka. Entah sejak kapan, ritual bayar membayar di awal tahun ajaran sekolah ini dimulai.

Kalau diteliti lebih jauh lagi, jumlah sekolah saat ini sudah jauh lebih banyak. Di beberapa tempat malah ada sekolah yang ditutup karena konon katanya jumlah murid semakin  berkurang akibat keberhasilan program keluarga berencana.Secara materi, konon katanya negara kita sudah lebih maju dari jaman tahun 1960an. Apalagi sekarang pemerintah sudah "dipaksa" menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%, tetapi pada kenyataannya masyarakat terutama di kalangan bawah mengeluhkan berbagi pungutan yang katanya "liar", tapi kok selalu berulang-ulang dan nggak pernah diberantas. 

Di lain pihak, kesempatan melanjutkan sekolah tidak lagi bebas, dibatasi dengan berbagai aturan. Sekolah-sekolah menerapkan batas minimum nilai siswa. Dimana esensi pendidikan dan pengajaran bila hanya siswa pandai yang diterima sekolah yang berkualitas? 

Bagaimana kita bisa memajukan kemampuan siswa bila siswa yang "kurang" kemampuan akademisnya tidak memperoleh kesempatan belajar di sekolah yang berkualitas? Apalagi bila sekolah berkualitas dengan biaya yang terjangkau menjadi semakin langka.

Alangkah baiknya bila penerimaan siswa didasarkan pada radius tempat tinggal. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin dekat radius tempat tinggal siswa dengan lokasi sekolah. Misalnya saja, untuk penerimaan siswa SD, maka suatu SD Negeri hanya boleh menerima murid yang bertempat tinggal sejauh maksimum dalam radius 500m dari sekolah. Ini jarak maksimum kenyamanan pejalan kaki. Jadi siswa cukup berjalan kaki saja dari rumah ke sekolah. Siswa yang lebih besar, seperti siswa SMP bersekolah dalam radius 2km dan seterusnya. Kesemuanya diatur oleh sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.

Dampaknya? Minimal, kemacetan di depan sekolah saat masuk dan bubar sekolah akan berkurang, karena sebagian besar murid berangkat dan pulang hanya dengan berjalan kaki. Jadi bisa mengurangi polusi udara. Lalu, siswa tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh, jadi tidak terlalu lelah yang memungkinkan siswa menjadi temperamental yang berakibat tawuran. Waktu luangnya bisa lebih dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan positif. Bagi orangtua, setidaknya, pengeluaran untuk biaya transportasi anakpun menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Dengan demikian tidak akan ada lagi sekolah yang pilih-pilih murid, hanya menerima murid yang pandai, sementara murid yang kurang tidak dapat bersekolah yang terletak didekat rumahnya. Tidak ada lagi sekolah favorit, tidak ada juga orangtua yang harus tarik urat memilih-milih sekolah dan main belakang, sogok menyogok, guna memperoleh bangku sekolah favorit. Sekolah yang hanya menerima murid pandai, sepertinya hanya menjadi sekolah yang kehilangan spirit dan makna pengajaran dan pendidikan. Karena, murid pandai "tidak perlu" lagi diajar, mungkin hanya perlu dididik mengenai budi pekerti agar akhlak/moralnya lebih terjaga. Keberhasilan dan kebanggaan institusi pendidikan adalah manakala institusi tersebut "mampu" menghasilkan murid-murid yang pandai secara akademis dan bermoral/beretika walaupun semula hanya memiliki sumber/bibit yang kurang berkualitas. 

Buat pemerintah dan guru-guru, hilangnya sekolah favorit diharapkan bisa meningkatkan dan menyamakan kualitas sekolah-sekolah di seluruh penjuru. Kalau orangtua atau murid ingin masuk sekolah yang berkualitas "lebih" dan mampu membiayainya, silakan masuk sekolah swasta yang berlabel "Nasional plus" atau bertaraf internasional yang betul-betul internasional seperti British International School, Jakarta International School (USA), Singapore International School (SIS), yang sekarang menjamur di kota-kota besar Indonesia dan bukan hanya sekedar Sekolah negeri lokal yang memberi label beberapa kelasnya dengan Kelas Internasional tetapi tidak jelas apa maunya.

Mungkinkah ini terjadi? Kenapa tidak? Asal ada kemauan dari para stake holder.

Tawar Menawar a la China.

Di Indonesia, produk Cina terkenal murah. Bon marche kata orang Perancis. Tapi, walaupun tidak selamanya benar, selalu ada hubungan antara kualitas dan harga. Jangan berharap memiliki barang yang berkualitas bila kita memilih barang yang murah-meriah, kecuali kalau barang tersebut memang barang-barang discounted. Padahal, sebetulnya banyak barang asal China yang kualitasnya sangat baik. Bahkan konon katanya, furnitur Da Vinci yang beredar di Indonesia merupakan produk China yang lisenced dari Italy. Kalau produk asli dari Italy, harga sangat tinggi. Entah apa benar begitu?

Seperti biasanya, dalam melakukan perjalanan wisata, turis dari Indonesia umumnya menunggu acara bebas atau acara belanja. Kalau di Paris, tempat belanja favorit yang dituju biasanya Gallery Lafayette di Boulevard Hausmann, nggak jauh dari l’opera de Paris. Di situ, selain ada Gallery Lafayette, ada Mark & Spencer, Tati dan le Printemps. Konon kata orang, rasanya bangga gitu loh, kalo pulang Tour nenteng tas plastik berlabel Gallery Lafayette.

Nah, di Beijing, wisata belanja yang ditawarkan adalah ke Wang Fu Jing street, yang ini adalah apa yang disebut (open) pedestrian mall. Lalu ada yue-xiu atau kalau lihat di gedungnya tertulis Yashow Market. Yang ini seperti ITC Mangga Duanya Jakarta. Kalau saya sih lebih melihatnya seperti ITC Fatmawati. Nggak terlalu besar, tapi ribet. Dan yang terakhir adalah Sunny Gold Market, yang kurang sesuai dengan namanya. Di Jakarta bisa disamakan dengan ITC Cililitan, tapi lebih kecil lagi. Mungkin besarnya hanya 40% dari ITC Cililitan. Jadi kalo bicara soal pusat perbelanjaan, Jakarta nggak kalah sama Beijing.

Sebetulnya, belanja nggak masuk dalam acara dan budget kepergian kami ke Beijing. Niat awal perjalanan ini cuma ingin melihat Forbidden City dan Great Wall. Keinginan itu disebabkan oleh film The Last Emperor beberapa tahun yang lalu dan semakin menguat setelah baca bukunya Anchee Min berjudul Empress Orchid dan The Last Empress). Tapi kemudian teringat, ada teman-teman kantor, anggota keluarga yang pasti akan senang sekali mendapat oleh-oleh dari China, walaupun saya tahu barang-barang souvenir China banyak dijual di Pecinan Indonesia.

Sejak tiba di Beijing, Farah Wang selalu mengingatkan kami akan 2 hal; yang pertama, jangan sekali-kali belanja pada pedagang di pinggir jalan (marchand ambulance) karena mereka tidak jujur. Mereka secara cepat akan menukar barang yang sudah kita pilih dengan barang rusak, yang sudah dipak di dalam keranjang/kereta dorong, saat kita lengah, membuka tas dan menghitung uang untuk membayar.

Yang kedua, uang kembalian seringkali diberikan uang palsu. Pedagang gerobak dorong itu terkenal sebagai distributor uang palsu. Jadi sebaiknya belanja ditoko-toko yang jelas asal usulnya. Apalagi toko-toko yang medium/besar umumnya milik pemerintah. Tapi harganya nggak bisa ditawar. Nah inilah yang ada di Wang Fu Jing Street.

Buat ibu dan bapak yang suka tawar menawar, maka diajaklah kami berbelanja di Yashow dan Sunny Gold Market. Dalam perjalanan menuju Yashow, Farah Wang lagi-lagi mengingatkan kami…. "Jangan sungkan untuk menawar barang yang kita minati".

Dalam mendampingi turis, dia seringkali mendapati turis-turis yang kurang sabar menawar, akhirnya menyesal, karena barang yang sama bentuk, kualitas dan ukurannya, antara satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda harga hingga 1 : 5. Berdasarkan dengan pengalaman itu, dia membekali kiat kepada kami…. Tawar hingga 15% dari harga awal. Jangan beranjak. Kalau terpaksa, maka dealing price yang wajar, maksimum hanya 20% dari harga awal.

Perutku langsung mules denger kiat belanja dan menawar a la Cina. Rasanya nggak tega, nawar barang se”kejam” itu. Nawar sih boleh, tapi paling juga hanya 10% atau 20% dari harga awal. Tapi, saya juga nggak rela kalau tertipu oleh kiat dagang orang Cina/Beijing. Apalagi sudah ada benchmark harga. Saat di Badaling (great wall entry point), saya beli kaus seharga Y20. Ini harga di toko pemerintah yang nggak bisa ditawar.

Anak saya, ingin sekali membeli merchandise Beijing - 2008 Olympiade, baik berupa key chain, cap, school bag atau t-shirt. Harganya…. Betul kata Farah! T shirt yang akhirnya dilepas dengan harga Y20, semula ditawarkan dengan harga Y100. Bed cover seharga Y780 akhirnya bisa saya bawa pulang dengan harga hanya Y150. Suami saya yang biasanya jaim, nggak mau nawar, jadi ikut-ikutan kejam menawar. Dia mendapat ikat pinggang genuine leather seharga Y40 dari harga awal Y240.

Puaskah belanja dan tawar-menawar barang a la China? Sejujurnya saya merasa sangat tidak puas. Saya merasa sudah menjadi orang yang menganiaya pedagang. Memang, saya tidak bisa mengukur seberapa besar margin keuntungan mereka. Mestinya kalau mereka mau melepas dengan harga serendah itu. Tentu sudah ada keuntungan yang diperoleh. Tapi kalau harga barang yang dijual memang semurah itu, kenapa harus memasang harga awal yang berlebihan? Kenapa tidak memberikan harga yang sewajarnya untuk ditawar. Jadi tidak perlu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik secara riel ataupun psikologis

Duh China…. Selalu saja sukar ditebak…..!!!!